MUARA ENIM, KS – Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di Wilayah Khusus Kabupaten Muara Enim.
Acara yang berlangsung di Desa Karta Mulya Kecamatan Gelumbang, Selasa (29/7/2025) tersebut, dibuka langsung Asisten I, Ir. H. Ahmad Yani Heriyanto dan dihadiri oleh Sekretaris BKKBN Provinsi Sumsel, dr. Fahrina, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Muara Enim, Dr. H. Rinaldo S.STP., M.Si serta diikuti sejumlah Forkopimda, dan Kepala OPD setempat.
Pelayanan KB yang diberikan mencakup metode modern seperti Implan, IUD, Vasektomi, dan Tubektomi, yang ditargetkan untuk 200 akseptor. Selain pelayanan KB, kegiatan sosialisasi dan pemberian bantuan Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) dengan melibatkan 20 orang warga.
“Kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang dilaksanakan hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesertaan KB, khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), guna menurunkan angka kematian ibu serta mengatasi permasalahan unmet need di daerah kita,” ujar Asisten I, Ir. H. Ahmad Yani Heriyanto dalam sambutannya.
Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, kata dia, BKKBN memiliki mandat dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga melalui kebijakan keluarga berencana.
Ia juga menuturkan, bahwa Kabupaten Muara Enim, sebagai wilayah dengan akses kesehatan yang terbatas, dan sangat membutuhkan upaya intensif dan kolaboratif untuk mencapai target ini.
Karena itu, lanjut Yani, Pemkab Muara Enim berharap bahwa pelayanan KB yang diberikan hari ini mampu berperan dalam percepatan penurunan angka stunting, demi menciptakan generasi Mahulu yang lebih sehat dan berkualitas.
“Saya berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat Muara Enim khususnya di wilayah Kecamatan Gelumbang untuk mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas dan merata,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris BKKBN Provinsi Sumsel, dr. Fahrina menambahkan, sesuai arahan Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN memiliki peran penting dalam menurunkan angka stunting yang masih berada di angka 21,6 persen.
“Di provinsi Sumsel, dengan tingkat tantangan geografis yang cukup tinggi, pelayanan KR dan KB menjadi salah satu upaya konkret untuk menurunkan angka stunting,” terangnya.
“Saya juga berharap kegiatan ini tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga berkelanjutan dan dapat menjadi acuan dalam upaya pelayanan kesehatan reproduksi di daerah-daerah khusus lainnya,” tukasnya. (*)
