Tim RJHA2P Bakal Dilantik Desember Mendatang

RJHA2P Akan Mendukung Penuh Heri Amalindo

PALI, KS – Dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Bakal Calon Bupati PALI Ir H Heri Amalindo MM, terus mendapat dukungan penuh, terutama dari relawan juang Heri Amalindo 2 Periode.

Dimata simpatisan dan relawan Heri Amalindo sudah berhasil, serta sudah terbukti memimpin Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terlihat dari pembangunan infrastruktur daerahnya.

Aprizal Muslim Ketua Relawan RJHA2P, mengatakan mewakili relawan yang ada di Kabupaten Pali, harus tetap setia, serta mendukung penuh, agar Heri Amalindo tetap menjadi Bupati PALI untuk dua kalinya.

“RJHA2P bersama dengan Dpc Projo, akan senantiasa mendukung Heri Amalindo untuk maju ke Pilkada 2020 ini, dimatanya sendiri Heri Amalindo sudah berhasil memimpin PALI, terlihat dari segi pembangunan infrastruktur daerahnya, terutama Jalan perkotaan dan pedesaan sudah tidak tanah lagi, ” ucapnya.

Aprizal menambahkan selama Heri memimpin Kabupaten Pali, memiliki Track Record yang cukup baik sebagai Bupati, Kabupaten Pali banyak sekali perubahan, dan menjadikan Kabupaten Pali terkenal diluar sana.

Bukan itu saja Heri Amalindo juga dikenal sebagai sosok yang merakyat.

“Gerakan ini murni berasal dari aspirasi para relawan untuk membentuk RJHA2P, dan tidak ada komando dari pihak manapun, ini murni kami bentuk untuk mendukung Heri Amalindo,” jelasnya.

Aprizal menuturkan setelah terbentuk kepengurusan RJHA2P, di bulan Desember nanti menurutnya akan dilakukan pengukuhan dan pelantikan kepengurusan RJHA2P, sehingga para pengurus dan anggota tidak ragu dan semakin semangat untuk mendukung Heri Amalindo menjadi Bupati Pali dua Periode.

“RJHA2P memiliki 541 relawan disetiap desa dan kelurahan maupun kecamatan, dimata RJHA2P memandang, Heri Amalindo sangat pas untuk menjadi Bupati Pali dua periode, para pengurus dan anggota yang tergabung di RJHA2P, siap mendukung, mengusung Heri Amalindo maju kembali di Pilkada 2020, ” pungkasnya. (Fr)

DKPP Berhentikan Anggota Bawaslu Sumsel dari Jabatan Kordiv

JAKARTA, KS – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 19 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2019) kemarin, pukul 13.30 WIB.

Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi kepada sejumlah penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP). Sebanyak 7 (tujuh) penyelenggara Pemilu mendapat sanksi berupa Peringatan Keras dan 13 penyelenggara Pemilu yang mendapat sanksi Peringatan.

Tujuh penyelenggara Pemilu yang diberi sanksi Peringatan Keras terdiri dari lima Anggota KPU Kabupaten Bungo (Teradu pada nomor perkara 149-PKE-DKPP/VI/2019) dan dua Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Teradu pada nomor perkara 228-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 229-PKE-DKPP/VIII/2019).

Seorang Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Junaidi, mendapatkan dua sanksi dari DKPP, yaitu Peringatan Keras dan Diberhentikan dari Jabatannya sebagai Koordinator Divisi (Kordiv).

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Junaidi dan Pemberhentian dari Jabatan Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi,” kata Ketua majelis, Dr. Harjono.

Peringatan Keras juga diberikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel, Iin Irwanto. Sedangkan tiga Anggota Bawaslu Sumsel lainnya yang menjadi Teradu pada perkara yang sama, mendapat sanksi Peringatan.

Selain itu, DKPP juga memulihkan nama baik atau merehabilitasi 78 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu dalam 12 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP). 78 penyelenggara Pemilu tersebut berasal dari KPU dan Bawaslu provinsi, kabupaten/kota.

Total jumlah penyelenggara pemilu yang menjadi Teradu dalam perkara yang putusannya dibacakan hari ini adalah sebanyak 98 orang, terdiri atas 62 jajaran KPU dan 36 jajaran Bawaslu.

Majelis sidang terdiri dari Dr. Harjono selaku Ketua majelis serta Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Alfitra Salamm dan Dr. Ida Budhiati sebagai Anggota majelis.

 

Sumber: [Rilis Humas DKPP]

Editor: Dhino

Bawaslu Sumsel Akan Sikapi Tegas Putusan DKPP Terkait Sanksi Herman Julaidi

PALEMBANG, KS – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI dalam sidang kode etik penanganan dugaan money politik pada Rabu (23/10/2019) lalu, telah menjatuhkan sanksi peringatan terhadap teradu Herman Julaidi selaku Ketua Bawaslu Prabumulih.

Dalam menjatuhkan sanksi peringatan terhadap teradu Ketua Bawaslu Prabumulih tersebut, DKPP RI juga memerintahkan  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk segera menindaklanjuti putusan paling lama 7 hari sejak dibacakannya putusan tersebut.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Iin Irwanto saat dikonfirmasi mengaku, akan bersikap tegas dalam menindaklanjuti putusan DKPP RI tersebut kurang dari 7 hari dibacakannya DKPP atas putusan sanksi terhadap Ketua Bawaslu Prabumulih tersebut.

“Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi akan menjalankan perintah DKPP untuk menindaklanjuti putusan sanksi tersebut dalam kurun waktu tidak lebih 7 hari sejak dibacakan,” ungkap Iin Irwanto dalam keterangan resminya melalui WhatsApp kepada Portal ini, Sabtu malam (26/10/2019).

Menurutnya, pihaknya menghormati putusan DKPP RI tersebut dan akan menjadikannya sebagai pembelajaran bagi para Bawaslu khususnya yang ada di daerah-daerah dalam wilayah Sumsel.

“Penyelenggara Pemilu baik Bawaslu maupun KPU harus menghormati putusan DKPP dan menjadikannya pembelajaran positif di masa depan,” terangnya.

Seperti diketahui, dalam amar putusan DKPP RI dalam Perkara Nomor 193-PKE-DKPP/VIII/2019, Perkara Nomor  194-PKE-DKPP/VIII/2019 dan Perkara Nomor 195-PKE-DKPP/VIII/2019 terungkap fakta pada tanggal 26 April 2019, para pengadu sebagai Caleg DPRD Kota Prabumulih pada Pemilu 2019 bersama dengan saksi-saksi datang ke Kantor Bawaslu Kota Prabumulih untuk melaporkan dugaan money politic yang dilakukan oleh IT dari partai Hanura, WL dari partai Golkar, dan BN Beni dari partai Demokrat.

Laporan para pengadu diterima langsung oleh teradu selaku Ketua Bawaslu Kota Prabumulih. Pada pertemuan tersebut tidak mengakui hanya menyarankan agar para pelapor dalam membuat laporan dugaan tindak pidana pemilu harus lengkap sehingga dapat ditindaklanjuti. Namun, teradu tidak menginformasikan ke para pengadu tentang adanya batas waktu laporan tindak pidana pemilu serta tidak memberikan formulir laporan pelanggaran Pemilu untuk diisi.

Teradu beralasan kehadiran para pengadu di Kantor Bawaslu Kota Prabumulih pada hari tersebut hanya kunjungan silaturahmi dan baru berkeinginan melaporkan tindak pidana Pemilu pada 2 (dua) hari berikutnya, yaitu tanggal 29 April 2019 dan dinyatakan diterima.

Pada pertimbangan amar putusan akhir DKPP RI tersebut, juga dinyatakan bahwa teradu sebagai Penyelenggara Pemilu mempunyai tanggung jawab moral dan hukum bekerja secara profesional, melaksanakan tugas sesuai tugas dan wewenang dengan didukung pengetahuan dan keahlian.

Partisipasi masyarakat dalam penegakkan hukum pemilu dapat diwujudkan dengan memberikan layanan informasi secara lengkap mengenai prosedur dan batas waktu penanganan laporan tindak Pidana Pemilu.

Pengetahuan pemangku kepentingan pemilu terhadap mekanisme pelaporan pemilu dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas teradu menindak setiap pelanggaran pemilu. Sikap teradu bertentangan dengan tagline Bawaslu RI ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” yang maknanya terdapat kewajiban Bawaslu memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan pemilu.

Sebagai pengawas pemilu profesional, sepatutnya teradu memiliki sense of control dan responsif terhadap keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi pemilu, untuk itu penyelenggara pemilu perlu memastikan partisipasi masyarakat didukung pemahaman prosedur dan mekanisme pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dalil aduan para pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat  (3) huruf a, huruf f dan huruf g juncto Pasal 11 huruf a, huruf b dan huruf c juncto Pasal 15 huruf a, huruf e dan Pasal 16 huruf a dan huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (din)

DKPP RI Putuskan Ketua Bawaslu Kota Prabumulih Bersalah

JAKARTA, KS – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI telah menggelar sidang putusan terhadap tiga perkara dengan pelapor berbeda yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Prabumulih, Herman Julaidi, Rabu (23/10/2019) kemarin sekitar pukul 13.30 WIB.

Dalam salinan putusan DKPP RI yang  diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 Anggota DKPP RI yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh  Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada Selasa (1/10/2019) lalu, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada Rabu (23/10/2019) kemarin, diketahui bahwa DKPP RI mengabulkan pengaduan para Pengadu untuk sebagian.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan Teradu. 

DKPP menyimpulkan bahwa: DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu, lalu para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan  a quo. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

“Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan  tersebut di atas, memutuskan menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Herman Julaidi selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilu  Kota Prabumulih terhitung sejak dibacakannya putusan ini. Dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan dan memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” tegas majelis hakim persidangan yang tertera dalam salinan putusan sidang putusan DKPP.

Baca Juga : Diperiksa DKPP, Herman Bantah Soal Tudingan Tidak Diregistrasi Laporan Pengadu Terkait Politik Uang

Sementara itu, putusan DKPP tersebut juga diketahui telah melalui beberapa pertimbangan yang menimbang pengaduan pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatannya.

Baca Juga : Ketua Bawaslu Prabumulih Resmi Dilaporkan ke DKPP Soal Pelanggaran Kode Etik

Diketahui sebelumnya, Kuasa Hukum perwakilan caleg partai kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel), Maiwan Kaini SH MH, Selasa (14/5/2019) lalu, resmi melaporkan HJ selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Prabumulih ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) soal tindakan individualisme dan pernyataan dalam menyikapi laporan dugaan money politik.

Baca Juga : Oknum Bawaslu Minta Imbalan, DKPP Putuskan Sanksi Teguran Keras 

Ketua Bawaslu Kota Prabumulih tersebut diketahui diadukan oleh tiga orang yang berbeda untuk masing-masing diantaranya Supandi dengan perkara nomor 193-PKE-DKPP/VII/2019, Anisatul nomor perkara 194-PKE-DKPP/VII/2019 dan Amri Amasita dengan nomor perkara 195-PKE-DKPP/VII/2019.

“Laporan kami ke DKPP sudah diterima tadi siang. Yang kita laporkan adalah HJ, selaku Ketua Bawaslu Kota Prabumulih,” ungkap Maiwan Kailani SH MH kala itu.

Dalam pokok aduan, Herman diadukan karena diduga tidak menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Pengadu terkait politik uang pada 26 April 2019.

Sikap tersebut diduga karena berhubungan dengan pencalonan istri Herman yang maju sebagai calon legislatif DPRD Kota Prabumulih dari partai Golkar yang tidak diketahui banyak pihak karena tidak dipublikasikan.

Selanjutnya, dalam sidang pemeriksaan DKPP yang dipimpin oleh Prof. Muhammad tersebut, Herman diketahui membantah semua dalil diatas. Menurutnya, memang benar Supandi, Pengadu Nomor 193-PKE-DKPP/VII/2019, membuat laporan kepada Bawaslu Kota Prabumulih. Namun, menurutnya laporan ini tidak dibuat pada 26 April 2019, melainkan tanggal 2 Mei 2019. (*)

DKPP Berhentikan Tetap Enam Penyelenggara Pemilu

JAKARTA, KS – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (23/10/2019) pukul 13.30 WIB menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan 13 Putusan dari 17 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat.

Sebanyak enam penyelenggara Pemilu mendapat sanksi berupa Pemberhentian Tetap dari DKPP. Enam penyelenggara Pemilu tersebut terdiri dari lima penyelenggara Pemilu dari KPU Kota Palembang dan seorang penyelenggara Pemilu dari KPU Kabupaten Karawang.

Lima penyelenggara dari KPU Kota Palembang berstatus sebagai Teradu dalam Nomor Perkara 147-PKE-DKPP/VI/2019. Kelimanya adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang, yaitu Eftiyanti, Abdul Malik, Syafaruddin Adam, Alex Berzili dan Yetty Oktarina.

Oleh DKPP, Ketua dan empat Anggota KPU Kota Palembang ini dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu terkait kekurangan surat suara saat Pemilihan Presiden (Pilpres) yang terjadi di beberapa Kelurahan di Kota Palembang.

Kelimannya diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palembang, yaitu M. Taufik, Dadang Apriyanto, Eva Yuliani, Eko Kusnadi dan Sri Maryanti.

“Para Teradu tidak lagi layak memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” kata Ketua majelis, Prof. Muhammad.

Sedangkan Anggota KPU Kabupaten Karawang yang diberhentikan tetap, Asep Saepudin Muksin, berstatus Teradu untuk dua Nomor Perkara, yaitu 220-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 221-PKE-DKPP/VIII/2019. Ia dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena menerima menerima uang dari peserta Pemilu.

“Memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Asep Saepudin Muksin,” kata Muhammad.

Putusan yang dibacakan DKPP dalam sidang ini mencapai 13 yang meliputi 17 perkara kode etik penyelenggara Pemilu dengan 59 penyelenggara Pemilu sebagai Teradu, yang terdiri dari 53 penyelenggara dari jajaran KPU dan enam penyelenggara Pemilu dari jajaran Bawaslu.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua majelis Prof. Muhammad bersama tiga Anggota majelis, yaitu Dr. Alfitra Salamm, Dr. Ida Budhiati dan Prof. Teguh Prasetyo.

Selain sanksi di atas, DKPP juga memberikan sanksi peringatan untuk 34 penyelenggara Pemilu dan peringatan keras untuk empat penyelenggara Pemilu.

Sedangkan sisanya, yaitu 15 penyelenggara Pemilu dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. (*) 

 

 

Source : Rilis Humas DKPP

Editor : Dhino

Mendagri : Prestasi DKPP Tidak Pernah Mengecewakan Publik

JAKARTA, KS – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa  prestasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak mengecewakan publik. Termasuk pemerintah dan DPR, memberikan apreasi yang sangat positif terhadap lembaga DKPP.

“Terobosan memberhentikan penyelenggara Pemilu (yang melanggar kode etik, red) di tingkat kabupaten, provinsi, memberikan harapan bagi publik adanya perubahan-perubahan yang sangat signifkan yang dilakukan secara terbuka demokratis oleh DKPP,” katanya.

Menurutnya, keberadaaan DKPP bukanlah hal yang baru. Karena sebelumnya sudah ada lembaga yang namanya Dewan Kehormatan KPU sejak tahun 2008. DK KPU adalah institusi etik difungsikan Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara Pemilu namun wewenangnya pada saat itu masih belum begitu kuat.

Sehingga lembaga ini bersifat ad hoc hanya difungsikan sekedar untuk memanggil, memeriksa, menyidangkan, dan memberikan rekomendasi kepada KPU. DK KPU dari sisi kompetensi keanggotaan cukup baik, tetapi dari aspek struktural, kurang seimbang karena didominasi oleh penyelenggara Pemilu.

“Saya melihat komposisi sekarang ini cukup menyeluruh. Ada mantan ketua Bawaslu, ada fungsionaris Bawaslu dan KPU-nya juga melekat, dan dipilih secara demokrasi sesuai dengan kompetensi yang ada,” katanya.

Untuk diketahui, Tjahjo Kumolo melantik Sekretaris DKPP, enam Kepala Bagian, dan 23 Kepala Sub Bagian yang terbagi ke dalam eselon II (pejabat pimpinan tinggi pratama), eselon III (pejabat administrator), dan eselon IV (pejabat pengawas). Yaitu, Bernad Dermawan Sutrisno sebagai Sekretaris DKPP, Johnly Pedro Merentek sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Umum, Aris Munandar sebagai Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Kepegawaian, Arif Ma’ruf sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan, Osbin Samosir sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan dan Teknis Putusan, Ferry Yanuar Martedi sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah, dan Ashari sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Data dan Teknologi Informasi.

Tjahjo Kumolo menambahkan, terkait pelantikan pejabat struktural DKPP awalnya ingin menunda, karena arahan presiden untuk tidak mengambil kebijakan keputusan-keputusan yang strategis termasuk pejabat eselon satu dan pejabat eselon dua. Tetapi karena pertimbangan yang sifatnya mendesak, sehingga pihaknya mendahulukan adanya pelantikan agar tidak menganggu tugas-tugas DKPP.

“Saya juga sudah melapor kepada Bapak Mensesneg  yang hari ini harus segera dilantik tanpa mengurangi instruksi untuk tidak mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang menyangkut eselon satu dan dua,” pungkasnya. (*)

 

 

 

Sumber : DKPP RI

Editor : Dhino

Mendagri Lantik Pejabat Struktural DKPP RI

JAKARTA, KS – Pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DKPP resmi dilantik hari ini, Kamis (15/8/2019) pagi. Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Aula Gedung A lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Pejabat yang dilantik terdiri dari Sekretaris DKPP, enam Kepala Bagian, dan 23 Kepala Sub Bagian yang terbagi ke dalam eselon II (pejabat pimpinan tinggi pratama), eselon III (pejabat administrator), dan eselon IV (pejabat pengawas).

Adapun mereka yang dilantik adalah Bernad Dermawan Sutrisno sebagai Sekretaris DKPP, Johnly Pedro Merentek sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Umum, Aris Munandar sebagai Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Kepegawaian, Arif Ma’ruf sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan, Osbin Samosir sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan dan Teknis Putusan, Ferry Yanuar Martedi sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah, dan Ashari sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Data dan Teknologi Informasi.

Dalam sambutannya, Mendagri berpesan kepada pejabat struktural yang dilantik dapat menjalan tugas secara profesional.

“Saya meminta kepada saudara sekalian yang baru dilantik, agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan tugas pokok fungsi dan jabatan masing-masing, melayani seluruh anggota DKPP secara profesional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia meminta kepada DKPP agar segera menyusun perencaranaan anggaran untuk diajukan ke Kementerian Keuangan. Hal tersebut agar kebutuhan DKPP baik adminstrasi dan fasilitas segera dipenuhi.

“Saya atas nama jajaran Mendagri dan pribadi mengucapkan selamat atas amanah baru bagi aparatur sipil negara yang hari ini telah dilantik untuk menempati posisi jabatan struktural,” tuturnya.

Selain Mendagri, Ketua DKPP Harjono dan Ketua Bawaslu turut memberi sambutan dalam pelantikan ini.

Tampak hadir pula Anggota DKPP Prof. Muhammad dan Alfitra Salam, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, serta para Kepala Biro di lingkungan Bawaslu RI. Turut hadir pula Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, beserta jajarannya di lingkungan Kemendagri.

Selain pelantikan, dilaksanakan pula penandatanganan berita acara P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen) Biro Administrasi DKPP Sekretariat Jenderal Bawaslu kepada Kemendagri. Dengan demikian, Biro Administrasi DKPP telah berganti menjadi Sekretariat DKPP. (*)

 

 

 

Sumber : DKPP RI

Editor : Dhino

Ini Nama-nama Caleg Terpilih DPRD PALI Yang Ditetapkan KPUD PALI Melalui Pleno Terbuka

PALI, KS – Melalui Rapat Terbuka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan calon legislatif (caleg) jumlah partai politik dan kursi terpilih 2019, Senin (12/8/2019).

Dalam rapat pleno terbuka, Ketua KPUD PALI Fikri Ardiansyah menegaskan penetapan Caleg terpilih dinyatakan paling lama lima hari setelah salinan penetapan atau putusan MK diterima KPU. Hal tersebut, berdasarkan PKPU Nomor 14 tahun  2019 tentang perubahan ke 5 atas PKPU Nomor 7 tahun 2017.

“Kita tetapkan caleg terpilih pada rapat pleno terbuka, setelah ditetapkan ini, agar kiranya semua pendukung harus tetap solid dan jangan ada lagi yang berkotak-kotak. Mari kita membangun Kabupaten PALI bersama-sama,” ujar Fikri.

Ketua KPUD PALI ini juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik pemerintah maupun dari unsur TNI-Polri yang telah bekerja keras dalam mensukseskan pemilu damai khususnya di wilayah Kabupaten PALI.

“Terimakasih juga, kepada pemerintah maupun pihak kepolisian yang juga bekerja keras dalam mensukseskan pemilu damai, serta masyarakat yang ikut serta dalam mensukseskan pemilu tahun 2019,” ucapnya. (*)

 

Berikut Nama-nama dan Perolehan Saya Caleg Terpilih per-Dapil :

Dapil 1 dengan jumlah 11 kursi;

  1. PDIP 2 Kursi
  2. GERINDRA 1 Kursi
  3. DEMOKRAT 1 Kursi
  4. HANURA 1 Kursi
  5. Golkar 1 Kursi
  6. PAN 1 Kursi
  7. PPP 1 Kursi
  8. NASDEM I Kursi
  9. PKS 1 Kursi
  10. PERINDO 1 Kursi

Dapil 2 dengan jumlah 7 Kursi;

  1. PDIP 1 Kursi
  2. GOLKAR 2 Kursi
  3. GERINDRA 1 Kursi
  4. PKS 1 Kursi
  5. DEMOKRAT 1 Kursi
  6. PBB 1 Kursi

Dapil 3 dengan jumlah 7 Kursi;

  1. PDIP 1 Kursi
  2. PKS 1 Kursi
  3. GOLKAR 1 Kursi
  4. DEMOKRAT 1
  5. PAN 1 Kursi
  6. PERINDO
  7. NASDEM

Nama-nama Caleg Tersebut Ditetapkan KPUD PALI :

DAPIL 1 :

  1. Alamsyah dari Partai Gerindra dengan perolehan sebanyak 1964 suara.
  2. Cristian dari Partai PDIP dengan perolehan sebanyak 1683 suara 
  3. Hoirillah dari Partai PDIP dengan perolehan sebanyak 1347 suara.
  4. Irwan ST dari Partai Golkar dengan perolehan sebanyak 1478 suara.
  5. Iip Fitriansyah dari Partai Nasdem dengan perolehan sebanyak 1654 suara.
  6. Safirin dari Partai PKS dengan perolehan sebanyak 732 suara 
  7. Zuliardi Sofyan dari Partai Perindo dengan dengan perolehan sebanyak 580 suara.
  8. Aswawi dari PPP dengan perolehan sebanyak 473 suara
  9. Darmadi Suhaimi dari PAN dengan perolehan sebanyak 2587 suara.
  10. Husni Thamrin dari Partai Hanura dengan perolehan sebanyak 1417 suara.
  11. Devi Heriyanto dari Partai Demokrat dengan perolehan sebanyak 2508 suara.

DAPIL 2 :

  1. Basuki Rahmat dari Partai Gerindra dengan perolehan sebanyak 1486 suara.
  2. H Asri AG dari PDIP dengan perolehan sebanyak 1890 suara.
  3. Suarno dari Partai Golkar dengan perolehan sebanyak 2471 suara.
  4. Jodika dari Partai Golkar dengan perolehan sebanyak 2208 suara.
  5. Edi Eka Puryadi dari PKS dengan perolehan sebanyak 2100 suara.
  6. Tuti ilsan dari Partai Demokrat dengan perolehan sebanyak 1817 suara.
  7. H Amran dari PBB dengan perolehan sebanyak 1992 suara.

DAPIL 3 :

  1. Mulyadi dari PDIP dengan perolehan sebanyak 2364 suara.
  2. Irwanto dari Partai Golkar dengan perolehan sebanyak 1371 suara.
  3. Sudarmi dari Partai Nasdem dengan perolehan sebanyak 1767 suara.
  4. Apias dari PKS dengan perolehan sebanyak 1022 suara.
  5. Saipul Hamid dari Partai Perindo dengan perolehan sebanyak 1329 suara.
  6. H Ubaidillah dari PAN dengan perolehan sebanyak 1885 suara.
  7. M Budi Hairu dari Partai Demokrat l dengan perolehan sebanyak 1089 suara.

Masing-masing Parpol Yang Memperoleh Kursi di DPRD PALI antara lain;

  1. PDIP 4 kursi
  2. Golkar 4 kursi
  3. Demokrat 3 kursi
  4. PKS 3 kursi
  5. Gerinda 2 kursi
  6. PAN 2 kursi
  7. Nasdem 2 kursi
  8. Perindo 2 kursi
  9. PPP 1 kursi
  10. Hanura 1 kursi
  11. PBB 1 kursi.

KPU PALI Gelar Rapat Pra Pleno Bersama Petinggi Partai

PALI, KS – Berdasarkan PKPU no 14 tahun  2019 tentang perubahan ke 5 atas PKPU no 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa penetapan paling Caleg terpilih paling lama lima hari setelah salinan penetapan atau putusan MK diterima KPU.

Ketua KPU PALI Fikri Ardiansyah, mengatakan berdasarkan surat edaran Gubernur Sumsel, KPU kabupaten maupun Kota, harus melalui tahapan terkait tentang penetapan caleg terpilih.

“Hari ini KPU kabupaten Pali, mengundang seluruh petinggi partai politik, untuk menghadiri Pra Pleno, sebelum melakukan rapat pleno tersebut, ” ucapnya, jumat (9/8/2019).

Hasil dari perolehan kursi dewan sesuai DB 1 Rekapitulasi tanggal 3 Mei 2019, ada 11 partai lolos dan menduduki kursi DPRD, sebagai berikut, PDIP memperoleh 4 kursi,
Golkar memperoleh 4 kursi, Demokrat, 3 kursi, PKS 3 kursi, Gerinda 2 kursi,
PAN 2 kursi, Nasdem 2 kursi, Perindo 2 kursi, PPP 1 kursi, Hanura 1 kursi,
PBB 1 kursi.

“Untuk rapat pleno terbuka, rencana tanggal 12 agustus 2019, KPU akan meminjam ruang paripurna DPRD, rapat tersebut harus terbuka, dan sesuai dengan ketentuan, masyarakat harus tahu siapa calon DPRD terpilih,” tukasnya.

Sementara itu, Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik KPU PALI, Sunario, menjelaskan pra pleno, mempersiapkan diri, untuk menyambut rapat pleno tentang penetapan caleg terpilih dan suara partai yang berhasil lolos.

“Kami menyampaikan perolehan suara partai politik, nama – nama calon dprd terpilih, sesuai dengan Model DP1, dan caleg yang terpilih harus menyerahkan, harta kekayaannya (LHKPN), itu merupakan syarat utama, sebelum dilantik nantinya,” tuturnya.

Terpisah Ketua Perindo Iskandar Kunci melalui Sekjen Septiawan Suhardi SE, merasa senang bahwa partai baru, khususnya Partai Perindo, berhasil mendapatkan 2 kursi, dari dua dapil.

“Perolehan suara dari dapil I yakni Talang Ubi dan dapil II yakni Tanah Abang dan Abab, dengan adanya caleg terpilih dari partai ini bisa menjalankan tugasnya, sesuai dengan visi dan misi melalui dapil masing – masing,” tutupnya. (red/din)

Diperiksa DKPP, Herman Bantah Soal Tudingan Tidak Diregistrasi Laporan Pengadu Terkait Politik Uang

PALEMBANG, KS – Dalam sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk tiga perkara digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, siang tadi Jumat (9/8/2019) memiliki teradu yang sama, yaitu Ketua Bawaslu Kota Prabumulih, Herman Julaidi SH.

Ketua Bawaslu Kota Prabumulih tersebut diketahui diadukan oleh tiga orang yang berbeda untuk masing-masing diantaranya Supandi dengan perkara nomor 193-PKE-DKPP/VII/2019, Anisatul nomor perkara 194-PKE-DKPP/VII/2019 dan Amri Amasita dengan nomor perkara 195-PKE-DKPP/VII/2019.

Dalam pokok aduan, Herman diadukan karena diduga tidak menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Pengadu terkait politik uang pada 26 April 2019.

Sikap tersebut diduga karena berhubungan dengan pencalonan istri Herman yang maju sebagai calon legislatif DPRD Kota Prabumulih dari partai Golkar yang tidak diketahui banyak pihak karena tidak dipublikasikan.

Baca Juga : Hari Ini, DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua Bawaslu Prabumulih

Baca Juga : Oknum Bawaslu Minta Imbalan, DKPP Putuskan Sanksi Teguran Keras

Dalam sidang yang dipimpin oleh Prof. Muhammad tersebut, Herman diketahui membantah semua dalil diatas.

Menurutnya, memang benar Supandi, Pengadu Nomor 193-PKE-DKPP/VII/2019, membuat laporan kepada Bawaslu Kota Prabumulih. Namun, menurutnya laporan ini tidak dibuat pada 26 April 2019, melainkan tanggal 2 Mei 2019.

Ia menegaskan, dirinya tidak mengirim surat pemberitahuan kepada Supandi mengenai tidak diregistrasi laporan yang dibuatnya.

“Yang benar adalah saya berkirim surat kepada Supandi mengenai pemberitahuan tentang status laporan adalah pada tanggal 6 Mei 2019,” kata Herman.

Bantahan juga diberikannya terkait tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya tak pernah mempublikasikan atau mengumumkan pencalegan istrinya, Fitria Mardaleta, dalam Pileg 2019.

Menurut Herman, ia pernah membuka hal ini pada saat Rapat Pleno yang diadakan di Kantor Bawaslu Kota Prabumulih, 26 November 2018.

“Telah diadakan Rapat Pleno mengenai Pemberitahuan yang menyatakan bahwa istri saya Fitria Mardaleta SH adalah seorang calon legislatif dari partai golkar nomor urut 3 daerah pemilihan Prabumulih Utara-Cambai yang dihadiri serta ditandatangani oleh Komisioner Bawaslu Kota Prabumulih,” tutupnya. (*)

 

Sumber : DKPP RI

Editor : Dhino