Pengelolaan Transfer dan Alokasi Dana Desa di Prabumulih Belum Sesuai Ketentuan

PRABUMULIH, KS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pengelolaan transfer bantuan keuangan dana desa dan alokasi dana desa di Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018, Kamis (5/12/2019), BPK telah melakukan pemeriksaan atas Bendahara Pengeluaran PPKD, dimana diketahui penyaluran Dana Desa untuk 12 Desa ke Rekening Kas Desa terlambat dan penganggaran ADD tidak sesuai ketentuan.

Dari pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban transfer bantuan keuangan tersebut, BPK menemukan terjadi adanya keterlambatan penyaluran transfer bantuan keuangan berupa Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dana Desa tahap I sebesar Rp3,25 miliar diterima dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD pada tanggal 8 Februari 2018. Atas penerimaan dana tersebut seharusnya disalurkan ke RKD paling lambat tanggal 15 Februari 2018 atau tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. 

“Hasil pemeriksaan atas dokumen pencairan SP2D dan cek transfer dari Bendahara Pengeluaran PPKD ke RKD diketahui terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk 12 desa, terhitung dari batas akhir penyaluran tanggal 15 Februari 2018 yaitu berkisar dari 53 hari sampai dengan 111 hari,” bunyi hasil LHP 2018.

Sementara, Dana Desa Tahap II sebesar Rp6,51 miliar diterima dari RKUN ke RKUD pada tanggal 5 Juni 2018. Penerimaan dana tersebut seharusnya disalurkan ke RKD paling lambat tanggal 12 Juni 2018 atau tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. 

Hasil pemeriksaan atas dokumen pencairan SP2D dan cek transfer dari Bendahara Pengeluaran PPKD ke RKD diketahui oleh BPK terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk 12 desa, terhitung dari batas akhir penyaluran tanggal 12 Juni 2018 yaitu selama 21 hari. 

Atas kekurangan alokasi anggaran ADD TA 2018 tersebut, Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengirimkan Surat Nomor S-292/MK.7/2018 tanggal 25 Juni 2018 kepada Walikota Prabumulih tentang Peringatan Penganggaran ADD dan memberitahukan untuk segera menyampaikan surat komitmen untuk menganggarkan ADD paling sedikit 10 persen dari jumlah DAU dan DBH dalam perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Dari hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan Desa tidak dapat segera memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan prioritas dan tujuan pemberian ADD kepada masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

“Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PMD kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pemenuhan persyaratan administrasi pencairan Dana Desa. Tim TAPD kurang optimal dalam menyusun anggaran ADD sesuai ketentuan,” lanjut bunyi dalam LHP tersebut. 

Kondisi tersebut diketahui tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat 3 dan 4, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Lalu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa. (*)

Daerah Yang Tidak Patuhi Mandatory Spending, Ini Sanksinya

JAKARTA, KS – Alokasi belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, ini belum diikuti oleh kepatuhan daerah membelanjakan dana tersebut untuk pelayanan publik.

Mandatory spending adalah kewajiban alokasi belanja yang telah diatur oleh undang-undang. Belanja wajib tersebut terdiri dari alokasi belanja pendidikan sebesar 20%, belanja kesehatan sebesar 10%, belanja infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum (DTU), dan alokasi dana desa sebesar 10% dari DTU.

Baca Juga : BPAN AI Sumsel Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Ogan Ilir

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan PMK Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi terhadap daerah-daerah yang tidak memenuhi kewajiban alokasi mandatory spending, terutama untuk infrastruktur. Sanksi yang dimaksud adalah penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) bagi daerah tersebut.

Baca Juga : DPD/MPR RI Minta Presiden Jokowi Respons Soal Keluhan Warga Kota Prabumulih

Selain sanksi bagi pelanggaran ketentuan belanja wajib infrastruktur, Kemenkeu juga memantau pelaksanaan belanja daerah dan menerapkan sanksi (punishment) lain untuk mendorong percepatan realisasi APBD.

Dimulai dari sanksi penundaan penyaluran DAU bagi pemda yang terlambat menyampaikan peraturan daerah (perda) APBD sesuai dengan ketentuan PP 56/2005 dan PMK 4/2011.

Baca Juga : Pemuda Pancasila Prabumulih Sesalkan Final Cabor Sepakbola Porprov XII Sumsel Diwarnai Kericuhan

PMK 112/2017 tentang Pengelolaan TKDD juga menyatakan, penyaluran transfer ke daerah terutama dana alokasi khusus (DAK) dan dana desa dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dana dan capaian output kegiatan dari daerah tersebut.

Apabila DAK dan Dana Desa yang telah disalurkan belum diserap optimal sesuai ketentuan dan rencana output, penyaluran DAK dan dana desa periode selanjutnya tidak akan dilakukan.

Begitu pun dengan ketentuan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai (SBN) oleh pemerintah bagi daerah yang memiliki posisi kas tidak wajar sesuai dengan PMK 18/2017.

Baca Juga : Ini Catatan Penting di DPRD Soal LKPJ yang Harus Dijawab Wali Kota Prabumulih

Tujuannya agar pemda segera melaksanakan proyek fisik sejak awal tahun sehingga realisasi anggaran meningkat dan posisi dana simpanan pemda di perbankan cenderung turun.

Pemda juga wajib melaporkan posisi kas bulanan, perkiraan belanja operasi, belanja modal, dan transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan untuk 12 bulan, serta ringkasan realisasi APBD bulanan kepada pemerintah pusat.

Jika data tidak disampaikan, Menkeu dapat menunda penyaluran DAU atau DBH paling besar 50% dari nilainya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Prima memastikan, sanksi-sanksi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, sebelumnya pemerintah akan memberi peringatan dan pembinaan kepada pemda yang belum memenuhi kewajiban.

“Jika sudah diberikan pembinaan dan diingatkan belum juga memenuhi, daerah tersebut akan dikenai sanksi dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah dalam menjalankan operasionalnya,” ujar Prima beberapa waktu lalu. 

Kemkeu, menurut Prima, selalu melakukan analisa terhadap data-data yang dilaporkan oleh pemda secara periodik. Pemerintah, khususnya Ditjen Perimbangan Keuangan, kemudian memberikan pendapat terkait realisasi belanja di masing-masing pemda.

Prima menyadari, kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam proses akselerasi belanja wajib daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya terlibat mendorong peningkatan SDM di daerah diantaranya melalui proses bimbingan dan konsultasi.

“Kami beri bimbingan berupa internship dan secondment bagi daerah daerah tertentu yang masih sangat membutuhkan peningkatan kapasitas SDM dengan bekerja sama dengan daerah yang relatif sudah baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya,” tutur Prima.

Dengan begitu, diharapkan kepatuhan pemda dalam menyerap belanja wajib untuk pelayanan publik semakin meningkat. Untuk kepatuhan daerah dalam memenuhi mandatory spending infrastruktur, misalnya, diharapkan bisa mencapai 64,9% pada tahun 2019. (*)

 

Sumber: kontan.co.id

Editor: dhino

Kasus Suap Bupati, 9 Anggota DPRD Muara Enim 2014-2019 Dipanggil KPK

JAKARTA, KS – Sembilan anggota DPRD Muara Enim 2014-2019 dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap terhadap Bupati Muara Enim, Ahmad Yani. Mantan anggota DPRD itu diperiksa sebagai saksi.

“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AY (Ahmad Yani),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

Baca Juga: KPK Sepakat TP4D Kejaksaan Dibubarkan; Banyak yang Mengeluhkan

9 orang itu merupakan mantan anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019. Berikut identitas kesembilan orang itu:

– Darain

– Isyak Joharsyah

– H. Marsito

– Mardalena

– Samudra Kelana

– Fitrianzah

– Eksa Hariawan

– Ari Yoca Setiadi

– Ahmad Reo Kosuma

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap berkaitan dengan pekerjaan proyek di Dinas PUPR di Kabupaten Muara Enim.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Muara Enim Elfin Muhtar ditetapkan sebagai penerima, sedangkan sebagai pemberi yakni Robi Okta Fahlefi dari PT Enra Sari.

Ahmad diduga menerima uang USD 35 ribu dari Robi. Uang tersebut diduga merupakan commitment fee 10 persen untuk mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai Rp 130 miliar.

Selain uang USD 35 ribu, KPK menduga Ahmad pernah menerima uang sebelumnya dengan total Rp 13,4 miliar. KPK menyebut uang Rp 13,4 miliar terkait berbagai paket pekerjaan di lingkungan kabupaten itu. (*)

 

Sumber : detikcom

Editor: dhino

FITRA : APBD Sumsel 2020, Berebut Uang Rakyat

PALEMBANG, KS – Hingga di penghujung tahun 2019, tanda-tanda APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belum juga disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif. Bahkan, melalui media massa dan sosial saat ini justru disuguhi perdebatan pembahasan APBD Sumsel 2020 tidak pada pembahasan program pembangunan dibutuhkan masyarakat.

Analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan tentang trend penggunaan APBD Sumsel dari 2017-2019, terlihat bahwa APBD Sumsel lebih banyak pada porsi Belanja Tidak Langsung (seperti gaji, peralatan dll), dibandingkan dengan Belanja Langsung.

Berdasarkan analisis FITRA, proporsi Belanja Tidak Langsung masa tersebut berturut-turut sebesar 52% di tahun 2017, lalu 63% tahun 2018, dan naik 5% menjadi 68% tahun 2019.  Dilain pihak, belanja langsung berupa program hanya sebesar 48% di tahun 2017, turun menjadi 37% tahun 2018, dan turun drastis menjadi 32% di tahun 2019.

“Belum lagi kita menilai efektivitas pelaksanaan program di belanja langsung yang semakin merosot tersebut.  Dikhawatirkan visi Gubernur untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga 1 digit, akan jauh panggang dari api,” ungkap Nunik Handayani, Koordinator FITRA Sumsel kepada KS.com, Rabu sore (4/12/2019). 

Baca Juga: Seknas FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejagung

Peningkatan belanja tidak langsung di era gubernur Herman Deru, berdasarkan data FITRA, dikarenakan meningkatnya bantuan gubernur ke kabupaten/kota hingga Rp 718 M. Menurutnya, bantuan ini untuk membantu kabupaten/kota membangun infrastruktur. Namun, pantauan di lapangan bantuan ini tidak secara merata dan berkeadilan terdistribusi ke seluruh kabupaten/kota. 

Baca Juga: FITRA Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp2,4 Miliar Lebih Dari Tunjangan DPRD Pemprov Sumsel

Bantuan ini, sambung Nunik memang merupakan diskresi gubernur sesuai PP No.19 tahun 2019. Namun, pasal 67 PP ini menyebutkan bahwa Bantuan diberikan oleh Gubernur setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan pilihan pemerintah provinsi. 

Baca Juga : FITRA Desak KPK Usut Dugaan Korupsi di Prabumulih

“Namun, amanat untuk pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan dan 5 persen anggaran kesehatan belum ditunaikan di APBD 2019. Kita berharap ada perbaikan alokasi anggaran terhadap urusan wajib ini di APBD 2020,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh FITRA Sumsel, jika pihak legislatif DPRD Sumsel sejatinya merupakan lembaga yang mewakili kepentingan rakyat dalam pembahasan APBD ini. Namun disisi lain, masyarakat khususnya di wilayah Sumsel justru disuguhkan kekisruhan dengan pembahasan APBD Sumsel 2020 tidak pada pembahasan program pembangunan dibutuhkan masyarakat.

“Di media pemberitaan, kita malah disuguhkan kekisruhan pembahasan APBD 2020 terkait permintaan ketua DPRD provinsi melalui surat untuk mengusulkan kenaikan tunjangan anggota dewan. Usulan ini tentunya akan semakin memberatkan APBD Sumsel 2020,” bebernya.

Oleh karenanya, FITRA Sumsel meminta baik pihak Gubernur dan DPRD Sumsel saat ini untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam pembahasan APBD Sumsel 2020. 

“Serta mengoptimalkan bantuan keuangan sebagai instrumen kebijakan gubernur dalam menilai kinerja kabupaten/kota dalam mencapai visi misi gubernur dan hentikan perdebatan tentang usulan kenaikan tunjangan anggota dewan, dan memfokuskan diri untuk diskusi yang lebih produktif untuk membuat program peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (din)

BRI Agro Raih Penghargaan IT Work dan Tempo Financial Award

JAKARTA, KS – PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) kembali menyabet penghargaan untuk kesekian kalinya pada tahun 2019. Kali ini BRI Agro mendapatkan Penghargaan dari IT Work untuk kategori Top Implementation 2019 On Bank Sector dan Top Digital 2019 On Lending Apps serta Top IT Manager On Digital Implementation 2019, di Jakarta, 27 November 2019..

Baca Juga : Pengen Buka Bisnis Layanan WiFi, Begini Caranya..

Penghargaan IT Works Top Digital Awards 2019 dari IT Works menjadikan BRI Agro masuk dalam deretan penerima awards. Melalui tahap penjurian, BRI Agro menjadi salah satu nominasi untuk menerima penghargaan. 

Baca Juga : Rini Soemarno Cerita Direktur BUMN Tunggu 5 Jam Ajukan Kredit

“Penghargaan ini diberikan kepada BRI Agro karena memiliki produk pinjaman berbasis aplikasi Pinjam Tenang atau yang disebut PINANG,” ujar Sekretaris Perusahaan, Hirawan Nur Kustono. 

Hingga saat ini, kata Hirawan, BRI Agro cukup agresif dalam memasarkan PINANG dan telah 215 perusahaan yang bekerja sama dalam payroll sehingga dapat memanfaatkan fasilitas PINANG. Rasio NPL PINANG hingga kini masih nol persen. “Hal ini membuktikan bahwa prinsip penyaluran kredit diterapkan penuh dengan kehati-hatian dan memperhitungkan faktor risiko,” ucapnya. 

Selain itu, BRI Agro juga mendapat penghargaan pada acara Tempo Financial Award 2019 dalam kategori The Best Bank In Retail Banking Services Bank Konvensional dari Tempo yang diselenggarakan di Jakarta, 27 November 2019. “Penghargaan ini membuat BRI Agro masuk menjadi salah satu dari tiga bank di Indonesia yang juga mendapatkan penghargaan tersebut,” tutur  Hirawan.

Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang mampu menunjukkan kinerja keseluruhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir setelah melewati proses seleksi ketat dari Tempo. Penilaian yang dilakukan menggunakan beberapa indikator penilaian diantaranya Media Announcement, Financial Report Tw 1-4 2018, Website Bank dan Consumer Research.

Selama 2019, BRI Agro telah mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya Indonesia Most Innovative Business Awards 2019 dari Warta Ekonomi sebagai Perusahaan perbankan inovatif sebagai pionir pengembangan produk pinjaman Bank Berbasis Aplikasi; Indonesia Enterprise Risk Management Award – III 2019 dari Economic Review sebagai 1st The Best Risk Management – Kategori Buku 2; 24th Infobank Awards 2019 sebagai Bank berpredikat “SANGAT BAGUS” atas kinerja keuangan selama tahun 2018; 11th IICD (Indonesian Institute for Corporate Directorship) Corporate Governance Conference and Award 2019 sebagai Best Responsibility of the Board; Best of The Best “The Top 50 Listed Companies For 2019” dari Forbes; Tiga penghargaan dari IT Work dalam kategori Top Implementation 2019 On Bank Sector, Top Digital 2019 On Lending Apps serta Top IT Manager On Digital Implementation 2019; dan Tempo Financial Award 2019 dalam kategori The Best Bank In Retail Banking Services Bank Konvensional.

“Dengan diterimanya penghargaan ini adalah bukti bahwa BRI Agro selalu memberikan yang terbaik bagi nasabah dan stakeholders. Harapan kami bahwa BRI Agro tetap menjadi pilihan nasabah dan akan terus mempertahankan prestasi ini dengan terus berkinerja baik,” kata Hirawan. (*)

 

Sumber : tempo.co

Editor : dhino

Vonis Panitera PN Medan Disunat, KPK: Kasus Penegak Hukum Harus Diseriusi

JAKARTA, KS – Mahkamah Agung (MA) juga menyunat vonis terdakwa korupsi Panitera Pengadilan Negeri (PN) Medan Helfandi. Menanggapi itu, KPK bicara soal penanganan kasus korupsi yang menjerat oknum penegak hukum.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan tindak pidana korupsi yang melibatkan para penegak hukum dan politikus ini harusnya diperhatikan dengan serius. Salah satunya, dalam konteks menjatuhkan hukuman.

Baca Juga : KPK Sepakat TP4D Kejaksaan Dibubarkan; Banyak yang Mengeluhkan

“Saya kira begini kalau korupsi itu dilakukan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang bekerja di bidang penegakan hukum atau oleh kekuatan politik misalnya politikus yang punya pengaruh, punya akses kekuasaan, dan seharusnya bertugas untuk mensejahterakan orang-orang yang memilihnya, atau mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Mestinya ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih serius dalam konteks menjatuhkan hukuman tersebut,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa kemarin (3/12/2019).

Baca Juga: BPAN AI Sumsel Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Ogan Ilir

Febri mengatakan kasus korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum dan politikus merupakan kasus yang serius. Menurutnya, kasus-kasus tersebut harus ditangani lebih serius dibanding kasus yang lain.

“Jadi intinya kita lebih serius untuk melihat hal ini baik pencegahan ataupun penindakannya,” ujarnya. (*)

 

Sumber : detikNews

Editor : dhino

 

Wacana Pembentukan Kabupaten Baru Mengemuka, 5 Kecamatan Ingin Pisah Dari Muara Enim

 

MUARA ENIM, KS – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (sumsel) selain dikemukakan oleh tokoh yang saat ini sedang melakukan penggodokan pemekaran kabupaten baru bernama Gelumbang, juga muncul ide untuk pemekaran lima kecamatan lainnya yakni, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Rambang, Lubai, dan Lubai Ulu.

Wacana pembentukan DOB itu diketahui setelah ada rencana pertemuan yang akan digelar oleh sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang dilakukan pada Rabu (4/12/2019) sekira pukul 14.00 WIB mendatang.

Kegiatan tersebut juga akan dihadiri oleh Tokoh Rambang diantaranya, Prof. Amin Rejo, H Amat Tajuddin, Prof. Bandi Hermawan, Usman Firiansyah SH, Trisno Marhadi, H. Abson, H Juhardi, Drs Aris Mawan, Aswandi, Sutrisno lubai Ulu, Santo Kumar, Apri Amrullah SH, Drs MIdian, Ponto, H Umam Fajri, Muslim J.H, Mukhlis Trijaya, Yendi Finatra, Yudi Suhandi, Hengki Triansyah, Umar Salam, Feri Yanto, Indera Gerinam serta sejumlah tokoh pemuda lainnya.

“Insyaallah akan diadakan Urun Rembuk Awal. Kegiatan ini nanti akan mengkaji potensi Kabupaten Baru yang terdiri 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Rambang, Lubai, dan Lubai Ulu. Untuk rencana pertemuan jam 14.00 hari Rabu tanggal 4 Des 2019 nanti, tentang tempat akan disampaikan H-1,” ungkap Usman Firiansyah SH, Minggu (1/12/2019).

Ia juga menyebutkan bahwa kelayakan pemekaran kabupaten baru tersebut sudah sepantasnya, mengingat semua potensi yang ada di lima kecamatan tersebut sudah memenuhi untuk menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Demi percepatan kemakmuran masyarakat di lima kecamatan tersebut, kami berjuang dan berdoa untuk terbentuknya kabupaten baru. Sumber daya alam yang luar biasa banyak dan besar seperti; minyak bumi, gas, batubara, lahan perkebunan yang luas, potensi perikanan sungai dan potensi besar lainnya serta didukung oleh sumber daya manusia yang unggul,” katanya.

“Insyaallah juga ini bagian strategi dan langkah mengurangi kemiskinan. Pemerintah jauh akan lebih fokus mengurus masyarakat dalam bingkai Kabupaten Baru. Mari bersatu, berjuang tanpa lelah diiringi doa dengan mengedepankan taat aturan, demi kebaikan kita dan keturunan. Kabupaten Baru Go head,” tandasnya. (din)

Jadi Temuan BPK, Pajak Parkir RSUD Prabumulih Belum Ditetapkan

PRABUMULIH, KS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) menemukan adanya pendapatan pajak parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih yang belum ditentukan sebesar Rp 66.357.000.

Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun anggaran 2018.

Berdasarkan catatan BPK yang diperoleh KS.com, Sabtu (30/11/2019), diketahui RSUD Prabumulih yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki lahan parkir yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu CV PLP sejak tahun 2014 silam. Kerjasama pengelolaan aset RSUD ini sesuai Perjanjian Kerjasama atas sewa aset tetap Pemerintah Kota Prabumulih antara RSUD Kota Prabumulih dengan CV PLP dengan rincian sebagai berikut.

Hasil wawancara tim BPK dengan Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan RSUD Kota Prabumulih, tarif parkir yang disepakati sesuai Peraturan Daerah pihak pengelola parkir tidak diperbolehkan untuk memungut tarif parkir melebihi harga yang telah disepakati.

Keterangan lebih lanjut diketahui bahwa penentuan pendapatan sewa lahan parkir yang harus dibayar oleh pihak pengelola parkir setiap tahunnya tidak didasarkan atas pembagian keuntungan dari hasil pemungutan tarif parkir setiap kendaraan yang masuk ke lahan parkir RSUD, melainkan berupa tarif sewa tetap berdasarkan kesepakatan antara RSUD dengan pihak pengelola.

Baca Juga: BPK Temukan Rp 1 Miliar Lebih Hasil Mark-Up Spek Mutu Beton di Dinas PUTR Banyuasin

Nah, dalam menentukan tarif sewa tahunan atas lahan parkir tersebut, pihak RSUD sebelumnya telah melakukan observasi yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari beberapa pegawai RSUD selama beberapa hari untuk melihat rata-rata tingkat okupansi lahan parkir setiap harinya.

Baca Juga: 17 Paket Pekerjaan Dinas Perkim Sumsel Jadi Temuan BPK

Sementara, hasil observasi tim RSUD diketahui rata-rata pengunjung parkir setiap harinya adalah 388 sepeda motor, dan 109 mobil. Jumlah tersebut mengabaikan berapa jumlah sepeda motor dan mobil yang hanya parkir dan berapa jumlah yang menginap.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik Badan auditor negara tersebut mengetahui bahwa atas pendapatan pajak parkir yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2018 belum termasuk pendapatan pajak parkir yang diselenggarakan oleh CV PLP.

Perhitungan di atas menggunakan hasil observasi rata-rata pengguna fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh CV PLP di area parkir RSUD baik yang menggunakan sepeda motor ataupun mobil hanya dikenakan tarif parkir standar dan tidak memperhitungkan tarif parkir menginap.

Kondisi tersebut tidak sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 62 ayat 1, Pasal 63 ayat 2, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 48 serta Pasal 49 ayat 1.

Kemudian, Pasal 30 ayat 3, Pasal 35 ayat 3 dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Badan Daerah Kota Prabumulih. (zn/dn)

Survei Kepatuhan Pelayanan Publik, Ombudsman Umumkan Prabumulih Urutan ke-5

JAKARTA, KS – Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia secara resmi telah mengumumkan hasil survei mengenai kepatuhan bagi instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik di Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama hadir dalam acara tersebut.

Penilaian yang dilaksanakan oleh Ombudsman bertujuan salah satunya untuk mencegah tindakan maladministrasi maupun tindakan korupsi pada unit layanan publik pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga untuk mengetahui efektivitas serta menguji kualitas penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara khususnya dalam bidang Pelayanan Publik.

Survei kepatuhan tahun 2019 ini dilakukan terhadap empat kementerian, tiga lembaga, enam pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten.

Mekanisme pengambilan data survei kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampak fisik, observasi secara mendadak dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada Juli dan Agustus 2019.

Di Sumatera Selatan, ada 7 Kabupaten 2 Kota yang dinilai, Total ada Sembilan, dengan nilai komponen dan zona sebagai berikut:

  1. Musi Rawas (96,89)
  2. Lahat (95,89)
  3. OKU ( 94, 21)
  4. Muara Enim (92, 07)
  5. Prabumulih (91,34)
  6. Musi Banyuasin (85,67)

Daerah diatas masuk dalam zona HIJAU artinya tingkat kepatuhan pemenuhan Standar Pelayanan Publik nya TINGGI

  1. Banyuasin (80,03)
  2. Empat Lawang (77,31)

Daerah diatas masuk dalam zona KUNING

Artinya tingkat kepatuhan pemenuhan Standar Pelayanan Publiknya SEDANG

  1. Pagaralam (21,37)

Daerah diatas masuk dalam zona MERAH

Artinya tingkat kepatuhan pemenuhan Standar Pelayanan Publiknya RENDAH.

Sebelum melaksanakan penilaian ini, Ombudsman telah secara masif melakukan sosialisasi dengan mendatangi langsung pemda-pemda yang akan dinilai, namun tetap saja ada yang tidak mau merubah. Padahal komitmen kepala daerah sangat dibutuhkan untuk pemenuhan tersebut.

Data tahun 2018, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan melakukan penilaian di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota di Sumsel yaitu Kabupaten OKI, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Muara Enim.

Dari ke-7 Kabupaten/Kota yang dinilai tersebut hanya terdapat satu pemerintah Daerah yang mendapatkan nilai kepatuhan tinggi atau zona hijau yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nilai 84, 14,

Sedangkan ke-6 wilayah lainnya mendapatkan nilai kepatuhan sedang atau zona kuning yaitu Kabupaten Muba dengan nilai 75,62, Kabupaten Lahat dengan nilai 67,38, Kota Prabumulih dengan nilai 58,08, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Nilai 53,44.

Untuk pemerintah daerah yang mendapatkan nilai kepatuhan rendah atau zona merah. Yaitu Kota Pagar Alam dengan Nilai 48,15 dan Kabupaten Muara Enim dengan Nilai 44,17.

Saran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan

Melihat hasil penilaian yang telah dilakukan serta dalam rangka mempercepat kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publik, Ombudsman RI perwakilan Sumatera Selatan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Yth. Kepada Gubernur, Bupati, Walikota untuk:

  1. Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapatkan Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi. Apresiasi atau award sebagai bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen pimpinan unit memenuhi komponen standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
  2. Memberikan teguran dan mendorong implementasi standar pelayanan publik kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapatkan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah dan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang.
  3. Menyelenggarakan program secara sistematis dan mandiri, upaya mempercepat implementasi standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kewajiban penyelenggara layanan, khusus yang mempublikasikan standar pelayanan publik, diawali dengan penyusunan yang melibatkan partisipasi publik, penetapan dan implementasi standar pelayanan. Sekiranya diperlukan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan bersedia membantu dan/atau memfasilitasinya.
  4. Memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Terdapat lebih dari 10 komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan publik demi terciptanya kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Guna memantau pemenuhan standar pelayanan publik dan untuk menjaga konsistensi peningkatannya, maka disarankan menunjuk pejabat yang kompeten.
  5. Menyelenggarakan pelayanan secara efektif, sistematis dan terintegrasi dengan program nasional. Dalam rangka mengakselerasi program online single submission (OSS), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling berkordinasi untuk percepatan pelimpahan perizinan, perbaikan standar operasional prosedur per-produk layanan, dan integrasi sistem teknologi informasi antar sektoral pelayanan publik. (*)

 

Sumber : Kepala Perwakilan M. Adrian Agustiansyah.,SH.,M.HUM

Editor : dhino

VIDEO : Ini Tanggapan Polres Prabumulih Soal Isu Beredarnya Telur Palsu

PRABUMULIH, KS – Kapolres Prabumulih AKBP I Wayan Sudarmaya SH SIk MH melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Rahman SH mengatakan pada prinsipnya Polres Prabumulih akan terus melakukan observasi dan penelitian terhadap informasi tersebut.

“Dan karena ada statement dari Disperindag Prabumulih terkait isu beredarnya telur diduga palsu tersebut maka kami harus turun ke lapangan dan jangan sampai informasi ini memblunder tidak jelas dan membuat resah masyarakat,” ungkap AKP Abdul Rahman SH saat dibincangi wartawan.

Baca Juga: VIDEO : Heboh! Beredar Telur Palsu di Prabumulih

Menurutnya, pihak kepolisian juga akan mendampingi pihak pemerintah dalam hal ini Disperindag dan Peternakan Pemkot Prabumulih untuk melakukan uji kelayakan terhadap unggas di sejumlah lokasi peternakan yang ada di kota Prabumulih.

“Nanti setelah di lapangan maka kami mendampingi pihak peternakan memberikan keterangan dan melakukan uji yang mana yang menurut kategori berbahaya atau tidak layak konsumsi, kemudian disperindag bila menemukan adanya indikasi itu maka semua akan harus ditarik di pasaran jangan sampai beredar,” terangnya.

“Kami selaku dari pihak kepolisian akan mengikuti dan memberikan dorongan kepada pihak pemerintah untuk segera mewaspadai hal-hal seperti ini jangan sampai berlarut-larut,” bebernya. (din)