PRABUMULIH, KS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat setelah masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg.
“Harusnya ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan ini bisa diimplementasikan dengan lancar tanpa membebani masyarakat,” kata Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria, SH MSi diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (5/2/2025).
Ia juga mengapresiasi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memperbolehkan kembali warung eceran menjual gas elpiji 3 kilogram. Meski demikian, pelaksanaannya di lapangan harus tetap diawasi dengan baik.
Pihaknya meminta dinas terkait untuk terus memantau pendistribusian elpiji tiga kilogram khususnya di pangkalan wilayah kota Prabumulih guna memastikan penggunaan gas subsidi tepat sasaran.
“Soal eceran menjadi sub pangkalan ini juga harus jelas teknis dan caranya seperti apa. Artinya sekarang ini jangan dipersulit warga membeli gas 3 kilogram,” kata dia.
Ketua DPC Partai Demokrat Prabumulih itu juga menyoroti adanya masyarakat dari golongan menengah ke atas yang menggunakan gas elpiji 3 kilogram. Bahkan pendistribusian elpiji 3 kilogram bersubsidi yang alokasi gas diperuntukkan untuk wilayah Prabumulih diduga dijual ke luar daerah.
Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya pengawasan dan mendesak agar dinas terkait segera mengambil langkah tegas terhadap agen-agen nakal yang menghambat distribusi gas elpiji 3 kilogram bersubsidi di wilayah tersebut agar distribusi gas elpiji bersubsidi tetap tepat sasaran.
“Pengawasan harus diperketat agar gas elpiji bersubsidi ini tetap dapat dijangkau oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan harga yang terjangkau dan sesuai peruntukannya,” tambahnya. (dn)