PRABUMULIH, KS – Mediasi antara LSM Aliansi Prabumulih Menggugat (APM) dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1 Zona 4 difasilitasi oleh pihak Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, pada Rabu, 6 November 2024.
Pertemuan kedua belah pihak yang digelar di ruang rapat DPRD Prabumulih tersebut guna membahas tuntutan APM Prabumulih yang terkait dua isu krusial yakni tenaga kerja lokal dan kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi kerja PHR Zona 4.
Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Prabumulih, H Sanjay Yunus SH MH, Senior Manager Prabumulih Field, M Lutfi Ferdiansyah, Pjs Head Comrel & CID PHR Zona 4, Erwin Hendra Putra, serta Manager HSSE, Irwan Kosgoro, dan Ketua Umum APM Prabumulih, Adi Susanto SE.
Ketua Komisi II DPRD Kota Prabumulih, Feri Alwi SH mengatakan, rapat mediasi ini dilakukan merupakan tindak lanjut atas surat yang dilayangkan oleh APM kepada pimpinan DPRD terkait persoalan kecelakaan kerja (fatality) serta pentingnya pemberdayaan tenaga kerja lokal.
“Pihak dari Pertamina juga telah memberikan penjelasan mengenai penanganan kecelakaan kerja yang terjadi. Bahwa persoalan fatality sudah ada penyelesaian dengan pihak korban,” kata Feri dibintangi awak media usai rapat.
Ia menuturkan, poin penting dalam memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja lokal yang harus dilakukan Pertamina adalah kolaborasi antara Pertamina dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menjamin bahwa tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan yang lebih baik.
“Kalau ada rekrutmen tenaga kerja agar berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja agar bisa menyerap tenaga-tenaga kerja lokal Prabumulih,” terang dia.
Pihaknya juga berharap agar Pertamina dan perusahaan lainnya di Kota Prabumulih lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal, terutama untuk posisi yang tidak memerlukan keterampilan khusus.
“Kalau bisa sebanyak-banyaknya memprioritaskan tenaga kerja lokal, kami tidak mempresentasikan berapa, tapi kalau bisa sebanyak-banyaknya,” tegas Feri.
Sementara, Ketua Umum APM Prabumulih, Adi Susanto SE mengungkapkan, bahwa hasil rapat mediasi yang dilakukan tersebut, bahwa Pertamina menyepakati untuk memprioritaskan putra daerah dalam rekrutmen. “Bunyinya mengutamakan putra lokal minimal 65 sampai 80 persen,” sebutnya.
Meski demikian, kata Adi pihak APM tetap akan melakukan pemantauan atau mengawasi implementasi terhadap keputusan tersebut.
“Kami bukannya sepakat, kami hanya mengetahui penjelasan dari Pertamina. Kami tetap akan memperjuangkan masalah poin pertama dan kedua,” tegasnya.
Dia menyatakan keyakinan bahwa penjelasan yang diberikan oleh Pertamina akan menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah yang selama ini belum terpecahkan.
M Lutfi Ferdiansyah, Senior Manager Prabumulih Field Zona 4 yang juga hadir dalam mediasi tersebut, membenarkan adanya kesepakatan terkait data tenaga kerja.
“Intinya tadi sudah ada kesepakatan bahwa memang dari hasil hari ini untuk ketenagakerjaan ya terkait data, pada dasarnya kami sangat terbuka terkait data. Mungkin ada sedikit miss komunikasi,” tuturnya.
Dikatakan Lutfi, bahwa pihak Pertamina selalu mengutamakan tenaga kerja lokal non-skill dan berkomitmen untuk transparansi dalam proses rekrutmen.
“Keterbukaan atau transparansi selalu dilakukan Pertamina untuk merekrut melalui jalur-jalur yang sudah menjadi jalurnya, seperti melalui Dinas Tenaga Kerja atau web ataupun rekrutmen-rekrutmen yang ada standarnya,” tukasnya. (dn)
