PRABUMULIH, KS – Warga terdampak kegiatan Seismik 3D dari PT Bureau Geophysical Prospecting (BGP) Indonesia menggalang dukungan masyarakat Prabumulih untuk menggelar aksi demo. Rencananya, aksi demo tersebut akan digelar pada Rabu (30/3/2022) mendatang.
Terkait rencana aksi tersebut sudah beredar secara berantai melalui media sosial (Medsos). Bahkan, warga juga meminta Ormas Pemuda Pancasila dalam penyelesaian sengketa kompensasi dampak Survei Seismik 3D Chrysant oleh PT BGP. Warga berencana menggelar aksi ke Kantor DPRD Prabumulih.
Dalam pemberitahuan aksi yang beredar, aksi akan dimulai dari Balai adat Tanjung Raman langsung menuju kantor DPRD Prabumulih. Ada satu tuntutan yang tertulis, yakni bayar ganti rugi yang sudah disepakati antara perusahaan dengan pemilik rumah.
“Aksi yang akan kami lakukan merupakan bentuk akumulasi kekecewaan warga karena hingga kini masalah pembayaran ganti rugi Seismik di Prabumulih ini belum ada realisasi,” ujar salah satu perwakilan dari warga Tanjung Raman kepada wartawan, Minggu (27/3/2022).
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Prabumulih, Rifki Baday SH MKn. Menurutnya, aksi nanti diperkirakan akan diikuti juga oleh Ormas Pemuda Pancasila dan masyarakat Tanjung Raman.
Bahkan, dirinya memperkirakan aksi tersebut akan diikuti lebih dari 200 orang. Baik itu warga terdampak aktivitas Eksplorasi Seismik PT BGP, maupun anggota Ormas Pemuda Pancasila se-Kota Prabumulih yang peduli terhadap masalah tersebut.
“Rencananya, aksi akan digelar di Kantor DPRD dan titik kumpul Balai adat tanjung raman langsung menuju kantor DPRD Prabumulih,” ungkapnya dikonfirmasi KSdotcom melalui pesan aplikasi WhatsApp, Minggu siang (27/3/2022).
Ia juga mengaku, masyarakat Prabumulih, khususnya warga Tanjung Raman sudah tidak sabar dengan janji dari manajemen PT BGP tersebut.
Dalam hal ini, lanjutnya pihak PT Pertamina sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi diharapkan mampu menjembatani agar permasalahan ini segera diselesaikan.
Untuk itu, warga juga lantas berinisiatif menggelar aksi demo ke DPRD dengan harapan mendapat dukungan dari para wakil rakyat.
Sementara itu, Kapolres Prabumulih AKBP Siswandi SH SIk MH melalui Kasat Intelkam, IPTU Budiyono juga membenarkan telah menerima adanya surat pemberitahuan aksi unjuk rasa terkait permasalahan tersebut.
“Sudah kita terima, dan nanti hari Senin (besok, red) akan kami klarifikasi,” singkatnya. (dn)
