Usai Ditegur Mendagri, Dinkes Prabumulih Pastikan 55 Nakes Bakal Mendapat Insentif

0
9
Ilustrasi
JAKARTA, KS – Sebanyak 10 daerah di Indonesia diketahui belum menyalurkan intensif bagi tenaga kesehatan (Nakes). Salah satunya intensif nakes di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal itu terungkap setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memberikan teguran terhadap 10 kepala daerah melalui surat tertanggal 26 Agustus 2021 sebagai berikut, 5 Walikota masing-masing diantaranya, Walikota Padang, Walikota Bandar Lampung, Walikota Pontianak, Walikota Langsa, dan Walikota Prabumulih.

Selanjutnya, teguran diberikan juga kepada 5 Bupati, diantaranya yakni Bupati Nabire, Bupati Madiun, Bupati Gianyar, Bupati Penajam Paser Utara, dan Bupati Paser.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Prabumulih belum mencairkan anggaran Intensif Tenaga Kesehatan Daerah (Innakesda) yang bersumber dari refocusing 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU), atau Dana Bagi Hasil (DBH) 2021 sebesar Rp750 juta.

Namun pernyataan Mendagri itu dibantah Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Prabumulih, Happy Tedjo. Menurutnya, anggaran Innakesda yang belum dicairkan tersisa Rp 200 juta lagi. Pihaknya dalam waktu dekat berusaha mencairkan dana tersebut untuk nakes yang menangani COVID-19.

“Ini bukan Wali Kota gak kasih intensif, bukan. Ada Rp200 juta lagi untuk nakes di RSUD Prabumulih. Laporannya baru dimasukan, nanti pencairan menunggu proses selanjutnya,” ungkap Happy Tedjo dikutip dari IDN Times, Selasa (31/8/2021).

 

1. Janjikan Innakesda Cair Dalam Waktu Dekat

Tedjo menjelaskan, masing-masing nakes mendapat uang Rp5 juta per bulan untuk tahun 2021. Jumlah tersebut merupakan dana maksimal yang didapat dari hasil kerja nakes. Namun para nakes yang mendapat intensif tergantung berapa jumlah hari masuk kerja, ditambah jumlah pasien yang ditangani tiap orang.

“Nah karena pembagiannya tergantung jumlah hari kerja dan berapa pasien yang ditangani, jadi hitungannya agak sedikit jelimet (susah). Ini yang sedang diurus untuk dicocokan datanya. Target kita dikejar hari ini untuk pencairan dan masih dalam proses pembahasan,” ungkap dia.

 

2. Ada 55 Nakes di Prabumulih Menunggu Pencairan Innakesda

Dari data Dinkes Prabumulih, ada sembilan fasilitas kesehatan (faskes) dan satu RSUD yang akan mendapat intensif. Untuk setiap faskes, ada lima orang nakes per puskesmas yang mendapat intensif. Lalu untuk RSUD ada sekitar 5 hingga 10 nakes. Total 55 nakes yang akan mendapat intensif dari dana Innakesda.

“Intensif ini dari pusat, karena syaratnya banyak. Jika di TA 2020 pendaftaran dimonitor oleh Dinkes karena diajukan manual, maka untuk TA 2021 dilakukan secara online. Jadi para nakes mengisi data sendiri,” ungkap dia.

 

3. BPKP Catat Ada Satu Puskesmas Belum Urus Dana Intensif di 2020

Tedjo menjelaskan, hal yang menjadi perhatian pusat bukan Innakesda saja. Ada juga satu puskesmas yang belum mendapatkan intensif Desember 2020 lalu. Hal itu telah disampaikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPKP) untuk segera diurus.

Dirinya menyebutkan, satu puskesmas yang belum mendapat intensif pada 2020 lalu karena terkendala data dokumentasi kegiatan. Menurutnya, saat itu puskesmas bukan tidak ada kegiatan melainkan memang tidak mendokumentasikan.

“Puskesmas itu beralasan karena nakesnya sedikit, jadi mereka awalnya gak mau mencairkan dana. Ini yang menjadi perhatian pusat, bukan mereka tidak dibayar,” jelas dia.

“Jadi yang belum cair di TA 2020 itu hanya 5 nakes saja, jumlahnya gak banyak tapi harus dicairkan. Jadi bukan pemkot gak ngasih, seolah-olah Wali Kota kejam. Dari petunjuk BPKP untuk dokumentasi bisa diganti dengan keterangan dari kades atau pemerintah setempat. Jadi tinggal menunggu laporan saja,” jelas dia.

 

4. APBD TA 2021 dikhususkan untuk vaksinator di Prabumulih

Tedjo menjelaskan, pihaknya juga mengalokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk intensif nakes. Hanya saja, dana APBD bukan ditujukan untuk mereka yang menangani pasien COVID-19 melainkan vaksinator.

“Untuk tahun ini APBD dianggarkan untuk nakes yang melakukan vaksinator saja. Satu vaksinator mendapatkan Rp 300 ribu per bulan,” tutup dia.

(*)

 

 

 

 

 

editor : dhino
sumber : IDN Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here