PRABUMULIH, KS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait penggunaan dana penanggulangan Covid-19 yang menggunakan APBD Prabumulih Tahun Anggaran 2020.

Penyidik jaksa bahkan telah memanggil sejumlah saksi yang dianggap mengetahui kasus ini termasuk dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penanganan soal dana bantuan Covid-19 yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih.

Namun sayangnya, satu diantara kedua pejabat tersebut diketahui, hingga saat ini mangkir dari panggilan resmi Kejari Prabumulih untuk dimintai keterangan dalam pengusutan kasus dugaan tersebut.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Kejari Prabumulih, Taufik Gunawan SH MH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Wan Susilo SH MH saat dikonfirmasi awak media ini, Selasa (20/4/2021).

Kasi Pidsus menyebutkan, tim jaksa Pidsus Kejari Prabumulih telah memintai keterangan terhadap Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) terkait proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Covid-19 tersebut.

Dalam pemeriksaan tersebut, Kadinsos dicecar terkait proses pengelolaan dana kegiatan penanggulangan Covid-19 yang diduga terjadi penyimpangan dalam peruntukannya.

“Untuk prosesnya sampai saat ini masih lanjut ya. Beberapa saksi juga sudah dimintai keterangan termasuk Kadinsos,” ungkap Wan Susilo.

Hanya saja, kata dia surat panggilan yang dilayangkan beberapa minggu yang lalu terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadin-PMD) Pemkot Prabumulih untuk dimintai keterangan terkait kasus ini, sampai saat ini belum diindahkan.

Kadin PMD mangkir dari pemeriksaan yang sedianya digelar Kejari Prabumulih pada beberapa minggu yang lalu. Menurut Kasi Pidsus, tak ada alasan yang jelas mengapa Kadin PMD tersebut tak hadir dalam panggilan pertama jaksa tersebut.

“Untuk surat panggilan kepada Kepala Dinas PMD bahkan sudah kita layangkan, tapi sampai saat ini mangkir. Belum jelas juga alasannya,” bebernya.

Kasi Pidsus ini juga menegaskan, nantinya tim penyidik Pidsus akan mengirimkan kembali surat panggilan kedua. Kejari Prabumulih pun mengimbau agar kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemeriksaan selanjutnya itu.

“Akan kita layangkan surat pemanggilan keduanya. Kalau memang nanti masih mangkir, dengan terpaksa kita akan panggil paksa,” tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih diketahui telah memanggil lebih dari 10 orang saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19 di Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah kota Prabumulih tahun anggaran 2020.

Penyelidikan kasus terkait Refocusing Anggaran untuk Penanganan Covid-19 di Kota Prabumulih senilai Rp 2,9 Miliar tersebut diduga tidak sesuai dengan peruntukkannya. (dn/as)

Tentang Penulis

Menginspirasi Berita Menggugah Fakta

Anda mungkin juga menyukai:

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *