Menu

Mode Gelap
Bongkar Kotak Amal Masjid di Perumahan Arda Prabumulih, Dua Pemuda Ditangkap Miris! 3 Tahun Dianggarkan Milyaran Rupiah, Gedung Baru PDAM Tirta Prabujaya Belum juga Difungsikan Viral Aksi Ojol Prabumulih Gerak Cepat Tambal Jalan Berlubang, Warganet Ramai Sindir Pemerintah Diduga Pengedar Narkoba, Aji Malik Ditangkap BNNK Prabumulih Nyaris Dihakimi Warga, Maling Motor di Gunung Ibul Prabumulih Ini Diamankan Polisi

Hukum dan Kriminal · 27 Mei 2021 WIB ·

PTPN V Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Cetak Kebun Gagal dan Alihkan Tanah Negara


 Tim Advokasi Setara Institute saat laporkan PTPN V ke KPK. (Foto : rmol/ist) Perbesar

Tim Advokasi Setara Institute saat laporkan PTPN V ke KPK. (Foto : rmol/ist)

JAKARTA, KS – Inisiatif Keadilan Agraria SETARA Institute dan perwakilan petani Sawit Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau melaporkan sejumlah pejabat PTPN V ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (25/5/2021) lalu.

Dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi ketika PTPN V bekerjasama dengan Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) melakukan pembangunan kebun plasma dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) di tahun 2003. Pembangunan kebun pertama kali dilakukan dengan biaya uang negara (PTPN-V), kredit ke Bank Agroniaga dan kredit ke Bank Mandiri.

Tim Advokasi Inisiatif Keadilan Agraria Setara Institute, Disna Riantina mengatakan, laporan tersebut merupakan tindak lanjut ketika Setara Institute mendampingi 800 petani Kampar, Riau yang hampir 18 tahun mengalami pembodohan sistematis dan pengabaian hak atas tanah dan kebun.

Sebagaimana dilansir dari laman rmol.id, Kamis (27/5/2021), hal itu dikarenakan tata kelola pembangunan kebun yang tidak akuntabel dan diduga sarat korupsi.

“Bukan hanya petani yang kehilangan hak atas tanah dan penghasilannya, negara juga dirugikan hingga lebih Rp 300 miliar,” ujar Disna dikutip dari rmol.id, Selasa (25/5/2021).

Pihaknya menilai, jika pihak PTPN V diduga telah membiarkan tanah yang diberikan oleh Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M), Kampar Riau kepada Negara melalui PTPN V beralih kepemilikan.

Jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta peristiwa, lanjutnya maka dapat disimpulkan, bahwa seharusnya negara melalui PTPN-V memiliki kebun inti seluas 500 Ha yang diperoleh dari Kopsa-M.

Namun yang terjadi, lahan tersebut diduga dibiarkan dan sengaja tidak dibukukan sebagai kekayaan negara sehingga beralih kepemilikan dan menimbulkan kerugian Negara.

“Atas dasar itu, Inisiatif Keadilan Agraria-Setara Institute melaporkan sejumlah pejabat PTPN V ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya. (*)

Artikel ini telah dibaca 107 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

KPK Pantau Investasi Telkomsel ke GOTO

4 Desember 2022 - 11:17 WIB

Gerakan Berbagi Sarapan Demokrat Prabumulih, Bagi-bagi Kebahagiaan Dimulai dari Pagi Hari

25 November 2022 - 13:43 WIB

Tiga Komisioner Bawaslu Prabumulih Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 5,7 M

23 November 2022 - 16:20 WIB

Keluarga Terpidana Korupsi KMK BRI di Prabumulih Kembalikan Uang Pengganti Rp 497 Juta

14 November 2022 - 19:39 WIB

Warga Sugihan Muara Enim Terdampak Endapan Lumpur PT ME Minta Komnas HAM Datang

9 November 2022 - 06:04 WIB

Strong Point Polres Prabumulih Sebagai Wujud Nyata Keberadaan Polisi di Tengah Masyarakat

2 November 2022 - 18:14 WIB

Trending di Hukum dan Kriminal