PALEMBANG – Wali Kota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM menerima berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran (TA) 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Selatan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung hampir satu bulan itu disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Harry Purwaka CSFA diwakili Kepala Sub Auditorat Sumsel II Teguh Prasetyo, kepada Wali kota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM, di Gedung Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan di Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, Senin (08/03/2021).
Berdasarkan LHP tersebut, Kota Prabumulih menjadi kota tercepat pertama di Indonesia penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 dan tercepat pertama di Indonesia menerima LHP BPK tahun 2020. Atas keberhasilan itu, Kota Prabumulih diganjar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini merupakan predikat yang ke 8 kali berturut-turut diraih oleh Kota Prabumulih.
“Laporan hasil pemeriksaan hasilnya adalah kami memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), atas laporan keuangan pemerintah kota prabumulih tahun 2020,” ujar Kepala Sub Auditorat Sumsel II Teguh Prasetyo, ketika diwawancarai usai kegiatan penyerahan LHP LKPD Kota Prabumulih TA 2020.
Dikatakan ada beberapa hal yang membuat kota prabumulih meraih predikat tersebut yaitu kecukupan pengungkapan, kesesuaian dengan standar, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Serta efektivitas SPI (Sistem pengendalian internal), itu empat hal yang menjadi pertimbangan kami,” ungkapnya seraya mengatakan dalam pemberian predikat itu pihaknya tidak melalui proses yang langsung tapi melalui proses.
Lebih lanjut Teguh menjelaskan, Kota Prabumulih merupakan kota pertama se Indonesia yang menyerahkan laporan keuangan auditnya pada tanggal 7 Januari 2021. “Bila dihitung pas 2 bulan, kami menyerahkan laporan yang tercepat diseluruh Indonesia,” bebernya seraya berharap Prabumulih mendapat reward yang bagus dari pemerintah pusat untuk menambah pendapatan kota Prabumulih.
Pada kesempatan itu pula, Teguh mengimbau kepada Pemerintah Kota Prabumulih untuk meningkatkan pendapatan daerah lantaran APBD Kota Prabumulih masih cukup rendah. “Di Kota Prabumulih pas-pasan, kecil untuk ukuran diwilayah sumatera selatan,” ungkapnya.
Sementara, Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengatakan keberhasilan pemkot prabumulih meraih WTP dan berhasil menjadi kota tercepat dalam menyerahkan LKPD dan LHP LKPD tahun anggaran 2020 itu, tidak terlepas dari peranan BPK RI. “Alhamdulillah berkat masukan-masukan kawan-kawan dari BPK,” ungkapnya.
Lanjut Ridho, keberhasilan meraih WTP lantaran setiap tahun diperiksa oleh BPK. “Karena setiap tahun diperiksa kita tahu kelemahan dan tahun depan kita tidak terulang lagi kita perbaiki dan WTP kita dapat,” katanya sembari mengatakan sejak awal menjabat dirinya sudah mengimbau kepada pejabat untuk melapor ke BPK sebelum melakukan perjalanan dinas.
Disinggung mengenai langkah yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan WTP,Walikota Innovative ini mengatakan sepanjang pihaknya memperbaiki masukan dari BPK.
“Misalnya temuan sekarang kita perbaiki saya rasa tidak ada masalah,” bebernya sembari menegaskan meraih predikat WTP bukan berarti tidak ada kesalahan akan tetapi ada kesalahan yang bisa ditolerir,” tandasnya. (*)
