PRABUMULIH, KS – Pengalihan tugas tenaga kerja dari bagian driver ke security di PT Pertamina EP Asset 2 Kota Prabumulih menuai kritik.
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Prabumulih, Rifki Baday SH MKn mengatakan, transparansi pengalihan tugas tenaga kerja driver ke bagian security di PT Pertamina EP Asset 2 tersebut sama buruknya dengan proses penerimaan untuk pekerja dari perusahaan jasa yang digelar.
“Caranya sama saja, penerimaan security dan crew rig yang terindikasi banyak KKN yang rawan kecurangan,” katanya kepada awak media ini, Minggu (14/3/2021).
Rifki juga meragukan transparansi di PT Pertamina EP Asset 2 tersebut. Menurut dia, perekrutan tenaga kerja security Pertamina EP yang selama ini digelar kurang transparan.
“Yang terkesan ditutup-tutupi oleh oknum user sebagai pejabat berkompeten. Karena itu, kami pun meminta pihak terkait jangan menutup-nutupi,” bebernya.
Karena itu, lanjut dia, Ormas Pemuda Pancasila Prabumulih bersama GMPB dalam hal ini kembali mempertanyakan dan meminta kepada pihak PT Pertamina EP Asset 2, agar meninjau kembali peralihan tenaga kerja tersebut.
“Dan kami memohon kepada bapak General Manager Asset 2 Prabumulih untuk memberikan serta meninjau kembali kebenaran terkait informasi ini,” tegasnya.
Diketahui, LSM Gerakan Masyarakat Prabumulih Bersatu (GMPB) dan Ormas Pemuda Pancasila Kota Prabumulih belum lama ini telah melakukan pertemuan dalam membahas persoalan pengalihan tenaga kerja untuk dipertanyakan kembali ke pihak perusahaan plat merah tersebut.
Sementara itu, Legal & Relations CSR Analyst PT Pertamina EP Asset 2, Imam Maulana SH dikonfirmasi menjelaskan, pengalihan tenaga kerja tersebut dikarenakan adanya kekurangan tenaga kerja di bagian Security serta kelebihan pada tenaga Driver.
“Bukan ada perekrutan baru, tapi itu pengalihan dari Driver ke Security, dikarenakan ada kekurangan di security dan kelebihan di Driver. Iya rencana mengalihkan ini juga sempat tidak diterima, tapi sekarang sudah diselesaikan. Bahkan sudah di diksar segala macam kan, ada orang 14 kalo nggak salah,” terangnya.
Dia pun membenarkan jika sebelumnya tepatnya pada awal Februari 2021 yang lalu, LSM Gerakan Masyarakat Prabumulih Bersatu (GMPB) telah melayangkan surat permohonan audiensi ke pihaknya terkait untuk mempertanyakan hal peralihan tenaga kerja tersebut.
“Iya udah lama, adalah sekitar sebulan yang lalu. Udah nggak ada masalah lagi sekarang,” tukasnya. (tim)
