Menu

Mode Gelap
Bongkar Kotak Amal Masjid di Perumahan Arda Prabumulih, Dua Pemuda Ditangkap Miris! 3 Tahun Dianggarkan Milyaran Rupiah, Gedung Baru PDAM Tirta Prabujaya Belum juga Difungsikan Viral Aksi Ojol Prabumulih Gerak Cepat Tambal Jalan Berlubang, Warganet Ramai Sindir Pemerintah Diduga Pengedar Narkoba, Aji Malik Ditangkap BNNK Prabumulih Nyaris Dihakimi Warga, Maling Motor di Gunung Ibul Prabumulih Ini Diamankan Polisi

Hukum dan Kriminal · 20 Agu 2021 WIB ·

Penjelasan BPN Prabumulih Soal Sengketa Ganti Rugi Lahan Tol


 Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Prabumulih, Ahmad Sahabudin (Foto: Dok/KSdotcom) Perbesar

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Prabumulih, Ahmad Sahabudin (Foto: Dok/KSdotcom)

PRABUMULIH, KS – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Prabumulih masih menunggu Pertimbangan Hukum Perdata meliputi pemberian Pendapat Hukum atau Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan soal ganti rugi lahan warga yang terimbas pembangunan Tol di Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) yang merupakan lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kepala BPN Prabumulih, Ahmad Sahabudin menuturkan, pihaknya sudah meminta Legal Opinion (LO) tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih sejak pekan lalu.

“Kami masih menunggu LO dari kejaksaan untuk melakukan pembayaran ganti rugi lahan tol tersebut,” kata Sahabudin saat dikonfirmasi KSdotcom melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (20/8/2021) malam.

Pada prinsipnya, kata dia, warga selaku pemilik tanah mendukung dan sudah merelakan tanahnya dibebaskan untuk pelaksanaan pembangunan jalan tol, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Memang ada beberapa tahap sudah diselesaikan pembebasan tanah milik warga, namun ada juga yang belum diselesaikan. Jadi permintaan warga kepada BPN agar menindaklanjuti persoalan tanah yang belum selesai dilakukan pembayaran,” terangnya.

Menyangkut ada tanah yang masuk dalam lokasi PSN sebagaimana yang disampaikan masyarakat tersebut, Sahabudin menjelaskan, bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu pertimbangan hukum atau Legal Opinion (LO) dari kejaksaan dalam membuat Surat Rekomendasi terkait pembayaran ganti rugi lahan.

“Kalau LO/Pertimbangan Hukum dari Kejaksaan sudah ada dan menyatakan dapat dibayarkan. BPN akan membuat rekomendasi kepada Ketua PN untuk dapat dibayarkan. Saya tidak mau mengambil resiko kalau tidak ada Dasar Hukumnya,” jelas dia.

“Jadi sekali lagi, BPN masih menunggu LO/Pertimbangan Hukum dari Pihak Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih untuk membuat Surat Rekomendasi terkait pembayaran ganti rugi masyarakat tersebut yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Prabumulih,” tegasnya. (dn)

Artikel ini telah dibaca 284 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

KPK Pantau Investasi Telkomsel ke GOTO

4 Desember 2022 - 11:17 WIB

Peduli Kemanusiaan, Demokrat Prabumulih Kembali Berikan Kursi Roda Bagi Warga Membutuhkan

30 November 2022 - 23:06 WIB

Petugas Sensus Regsosek BPS Prabumulih Protes, Honor Belum Dibayar

29 November 2022 - 23:45 WIB

Gerakan Berbagi Sarapan Demokrat Prabumulih, Bagi-bagi Kebahagiaan Dimulai dari Pagi Hari

25 November 2022 - 13:43 WIB

Tiga Komisioner Bawaslu Prabumulih Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 5,7 M

23 November 2022 - 16:20 WIB

Peduli dan Berbagi, Demokrat Prabumulih Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Muara Dua

22 November 2022 - 19:10 WIB

Trending di Politik