Menu

Mode Gelap
Bongkar Kotak Amal Masjid di Perumahan Arda Prabumulih, Dua Pemuda Ditangkap Miris! 3 Tahun Dianggarkan Milyaran Rupiah, Gedung Baru PDAM Tirta Prabujaya Belum juga Difungsikan Viral Aksi Ojol Prabumulih Gerak Cepat Tambal Jalan Berlubang, Warganet Ramai Sindir Pemerintah Diduga Pengedar Narkoba, Aji Malik Ditangkap BNNK Prabumulih Nyaris Dihakimi Warga, Maling Motor di Gunung Ibul Prabumulih Ini Diamankan Polisi

Nasional · 18 Jun 2022 WIB ·

Korban Mafia Tanah, Warga asal Prabumulih Minta Bantuan ke Jokowi


 Sejumlah warga Prabumulih, Sumatera Selatan yang tergabung dalam Forum korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), mendatangi gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022. (Foto: Istimewa) Perbesar

Sejumlah warga Prabumulih, Sumatera Selatan yang tergabung dalam Forum korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), mendatangi gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, KS – Sejumlah warga yang berasal dari Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang tergabung dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) meminta bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka meminta agar Jokowi memerintahkan jajarannya menindak mafia tanah dan segera membayar tanah mereka yang digunakan untuk pembangunan proyek strategi nasional jalan tol lintas Sumatera.

Permintaan itu disampaikan perwakilan warga Prabumulih saat mendatangi kantor Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, Senin (13/6/2022) yang lalu.

Ketua FKMTI SK Budiardjo menjelaskan, kedatangan mereka ke Badan Pengawas MA bertujuan untuk mengingatkan para hakim agar tidak bersengkongkol dengan mafia perampas tanah. Tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) terbitan tahun 1990 milik warga saat ini sedang digugat para mafia tanah untuk ketiga kalinya.

“Kami ingin Pak Jokowi tahu. Ini bukti bahwa tanah sertifikat tidak aman dan masih bisa digugat. Tanah SHM para warga terbitan tahun 1990. Riwayatnya jelas, dari warisan atau beli, dan secara fisik mereka menguasai. Tetapi, tiba-tiba ada yang menggugat setelah tanah tersebut akan dibangun menjadi jalan tol. Hal seperti ini juga masif terjadi di Indonesia,” ujar Budi.

Menurut dia, apa yang terjadi di Prabumulih itu menunjukkan bahwa perintah Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah dan mafia peradilan tidak dijalankan.

FKMTI juga sudah melaporkan 10 kasus perampasan tanah dengan bukti lengkap empat tahun lalu, tetapi hingga kini tidak ditindaklanjuti dan tidak ada penyelesaian. Menurut Budi, Presiden Jokowi harus segera mengeluarkan peraturan terkait pemberantasan mafia tanah beserta bekingnya.

“FKMTI mendesak Presiden Jokowi segera keluarkan peraturan tentang pemberantasan mafia tanah agar jajarannya tidak bertameng dengan segala peraturan yang ada saat ini untnuk melindungi kepentingan mafia tanah,” kata Budi.

Sementara, Kepala Desa Jungai, Prabumulih, Iskandar mengatakan, tanah berstatus SHM milik mereka telah digugat hingga tiga kali oleh pihak lain dengan bukti hanya selembar salinan surat pernyataan. Anehnya, tulisan surat segel yang diakui ditandatangani pada 1958 tersebut dan digunakan untuk menggugat tanah warga memakai ejaan baru dan tidak ada surat aslinya.

“Dua kali gugatan mereka dengan modal fotokopi surat segel itu sudah ditolak pengadilan. Artinya, kami yang menang. Bukti mereka berupa salinan surat segel tahun 1958, tetapi tulisannya memakai ejaan tahun 1970-an. Anehnya, mereka masih menggugat dengan bukti yang sama untuk ketiga kalinya,” kata Iskandar.

Kejanggalan itu pun telah mereka laporkan ke Polres Prabumulih dengan laporan Nomor: LP-B/91/V/2021/SUMSEL/RES PBN. Namun, laporan itu tidak ditindaklanjuti walaupun bukti-bukti lengkap sudah dilampirkan.

Warga Prabumulih lainnya, Edi Yusuf mengatakan, hingga kini belasan warga pemilik tanah belum juga mendapatkan ganti rugi dari proyek pembangunan jalan tol. Padahal, kebun karet sebagai sumber penghasilan warga sudah diratakan dengan tanah.

“Tolonglah kami, Pak Jokowi. Untuk proyek jalan tol, kebun karet sudah tumbang, tetapi kami belum menerima uang. Padahal, hasil karet itu penghasilan utama kami. Bisa dapat Rp 2,5 juta setiap bulan,” ujarnya. (*)

Sumber: BeritaSatu.com

Artikel ini telah dibaca 62 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Tim Gabungan di Prabumulih Gelar Razia Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat Keliling Disiagakan

8 Agustus 2022 - 19:43 WIB

SKK Migas Selenggarakan Lokakarya Kehumasan 2022

7 Agustus 2022 - 17:31 WIB

Milenial di Prabumulih Ramai Gabung Jadi Kader dan Simpatisan, Amunisi Jemput Kejayaan Demokrat di 2024

4 Agustus 2022 - 20:17 WIB

Kejaksaan Awasi Sejumlah Proyek Strategis di Kota Prabumulih

29 Juli 2022 - 15:02 WIB

SKK Migas – Pertamina EP Limau Field Resmikan Program Bank Sampah dan MAS PEPI di Karya Mulya Prabumulih

26 Juli 2022 - 19:41 WIB

Demokrat Prabumulih Wadahi Kaum Muda Kreatif dan Cerdas

25 Juli 2022 - 12:28 WIB

Trending di Nasional