Menu

Mode Gelap
Bongkar Kotak Amal Masjid di Perumahan Arda Prabumulih, Dua Pemuda Ditangkap Miris! 3 Tahun Dianggarkan Milyaran Rupiah, Gedung Baru PDAM Tirta Prabujaya Belum juga Difungsikan Viral Aksi Ojol Prabumulih Gerak Cepat Tambal Jalan Berlubang, Warganet Ramai Sindir Pemerintah Diduga Pengedar Narkoba, Aji Malik Ditangkap BNNK Prabumulih Nyaris Dihakimi Warga, Maling Motor di Gunung Ibul Prabumulih Ini Diamankan Polisi

Nasional · 18 Jun 2022 WIB ·

Korban Mafia Tanah, Warga asal Prabumulih Minta Bantuan ke Jokowi


 Sejumlah warga Prabumulih, Sumatera Selatan yang tergabung dalam Forum korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), mendatangi gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022. (Foto: Istimewa) Perbesar

Sejumlah warga Prabumulih, Sumatera Selatan yang tergabung dalam Forum korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), mendatangi gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, KS – Sejumlah warga yang berasal dari Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang tergabung dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) meminta bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka meminta agar Jokowi memerintahkan jajarannya menindak mafia tanah dan segera membayar tanah mereka yang digunakan untuk pembangunan proyek strategi nasional jalan tol lintas Sumatera.

Permintaan itu disampaikan perwakilan warga Prabumulih saat mendatangi kantor Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, Senin (13/6/2022) yang lalu.

Ketua FKMTI SK Budiardjo menjelaskan, kedatangan mereka ke Badan Pengawas MA bertujuan untuk mengingatkan para hakim agar tidak bersengkongkol dengan mafia perampas tanah. Tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) terbitan tahun 1990 milik warga saat ini sedang digugat para mafia tanah untuk ketiga kalinya.

“Kami ingin Pak Jokowi tahu. Ini bukti bahwa tanah sertifikat tidak aman dan masih bisa digugat. Tanah SHM para warga terbitan tahun 1990. Riwayatnya jelas, dari warisan atau beli, dan secara fisik mereka menguasai. Tetapi, tiba-tiba ada yang menggugat setelah tanah tersebut akan dibangun menjadi jalan tol. Hal seperti ini juga masif terjadi di Indonesia,” ujar Budi.

Menurut dia, apa yang terjadi di Prabumulih itu menunjukkan bahwa perintah Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah dan mafia peradilan tidak dijalankan.

FKMTI juga sudah melaporkan 10 kasus perampasan tanah dengan bukti lengkap empat tahun lalu, tetapi hingga kini tidak ditindaklanjuti dan tidak ada penyelesaian. Menurut Budi, Presiden Jokowi harus segera mengeluarkan peraturan terkait pemberantasan mafia tanah beserta bekingnya.

“FKMTI mendesak Presiden Jokowi segera keluarkan peraturan tentang pemberantasan mafia tanah agar jajarannya tidak bertameng dengan segala peraturan yang ada saat ini untnuk melindungi kepentingan mafia tanah,” kata Budi.

Sementara, Kepala Desa Jungai, Prabumulih, Iskandar mengatakan, tanah berstatus SHM milik mereka telah digugat hingga tiga kali oleh pihak lain dengan bukti hanya selembar salinan surat pernyataan. Anehnya, tulisan surat segel yang diakui ditandatangani pada 1958 tersebut dan digunakan untuk menggugat tanah warga memakai ejaan baru dan tidak ada surat aslinya.

“Dua kali gugatan mereka dengan modal fotokopi surat segel itu sudah ditolak pengadilan. Artinya, kami yang menang. Bukti mereka berupa salinan surat segel tahun 1958, tetapi tulisannya memakai ejaan tahun 1970-an. Anehnya, mereka masih menggugat dengan bukti yang sama untuk ketiga kalinya,” kata Iskandar.

Kejanggalan itu pun telah mereka laporkan ke Polres Prabumulih dengan laporan Nomor: LP-B/91/V/2021/SUMSEL/RES PBN. Namun, laporan itu tidak ditindaklanjuti walaupun bukti-bukti lengkap sudah dilampirkan.

Warga Prabumulih lainnya, Edi Yusuf mengatakan, hingga kini belasan warga pemilik tanah belum juga mendapatkan ganti rugi dari proyek pembangunan jalan tol. Padahal, kebun karet sebagai sumber penghasilan warga sudah diratakan dengan tanah.

“Tolonglah kami, Pak Jokowi. Untuk proyek jalan tol, kebun karet sudah tumbang, tetapi kami belum menerima uang. Padahal, hasil karet itu penghasilan utama kami. Bisa dapat Rp 2,5 juta setiap bulan,” ujarnya. (*)

Sumber: BeritaSatu.com

Artikel ini telah dibaca 66 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Gerakan Berbagi Sarapan Demokrat Prabumulih, Bagi-bagi Kebahagiaan Dimulai dari Pagi Hari

25 November 2022 - 13:43 WIB

Tiga Komisioner Bawaslu Prabumulih Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 5,7 M

23 November 2022 - 16:20 WIB

Peduli dan Berbagi, Demokrat Prabumulih Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Muara Dua

22 November 2022 - 19:10 WIB

Jumat Berbagi Door to Door, Demokrat Prabumulih Bersama Orsap Sasar Kelurahan Prabu Jaya

18 November 2022 - 21:29 WIB

Kejari Prabumulih Luncurkan Mobil Keliling Bantuan Hukum, Ini Sasarannya

15 November 2022 - 09:14 WIB

Keluarga Terpidana Korupsi KMK BRI di Prabumulih Kembalikan Uang Pengganti Rp 497 Juta

14 November 2022 - 19:39 WIB

Trending di Hukum dan Kriminal