PRABUMULIH, KS – Empat bulan menjelang Musyawarah Kota (Muskot) Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel), dari beberapa kandidat bakal calon Ketua Umum yang bermunculan, tiga nama diantaranya mencuat.

Bahkan, ketiga nama kandidat diketahui memiliki reputasi yang cukup baik di kota nanas ini terpantau telah melakukan konsolidasi ke KONI tingkat provinsi Sumsel.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, ketiganya adalah, Arafik Zamhari SPdI yang menjabat sebagai Ketua Olahraga Hockey Kota Prabumulih. Ia juga aktif sebagai jurnalis serta pernah menjadi Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kota Prabumulih masa bakti 2015-2018.

Kemudian, Rifki Baday SH MKn, Tokoh Pemuda yang kesehariannya disibukkan dengan pekerjaan sebagai Notaris dan juga hobi olahraga. Alumnus Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini juga saat ini menjabat Ketua MPC Pemuda Pancasila kota Prabumulih.

Dan terakhir, Beni Rizal SH MH tak lain seorang ASN yang menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Pemkot Prabumulih. Selain itu, Beni merupakan Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Prabumulih.

Ketua KONI Kota Prabumulih, H Daud Rotasi S Sos ketika dikonfirmasi menuturkan, adalah hal yang wajar sejumlah nama tersebut bermunculan, meski Muskot KONI Prabumulih digelar pada Juli 2021 mendatang.

Apalagi kata dia, rencana penyiapan tim penjaringan sebagai salah satu untuk menuju tahapan dalam pemilihan juga belum dilakukan. “Masih lama bulan Juli. Panitia belum di bentuk,” ujar Daud.

Ia juga mengatakan, salah satu syarat maju sebagai Calon Ketua Umum adalah dukungan berasal dari anggota KONI Kota Prabumulih yang menjadi peserta utusan Muskot dengan melampirkan pernyataan dukungan resmi.

“Iya betul, itu yang utama. Nanti juga ada juklak dan juknis ya,” tuturnya lagi.

Sementara mengenai ketentuan dan aturan perundang-undangan, diketahui bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Selanjutnya, sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Khususnya tentang pengertian pegawai ASN dan PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3. Serta, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 ayat 1, 2, dan ayat 3.

Nah berkaitan hal itu, awak media ini mencoba mengkonfirmasi kembali soal ketentuan bagi pejabat struktural pemerintah untuk dapat mencalonkan diri sebagai Ketua KONI?. Namun sayangnya, Ketua KONI Prabumulih ini memilih enggan untuk memberikan komentar.

“Untuk saat ini saya No Comment. Waktunya masih lama,” ucap Daud singkat. 

Diketahui pula sebelumnya, Ketua Federasi Hockey Indonesia (FHI) Provinsi Sumsel, Eddy Rianto SH menyampaikan, bagi pejabat publik dan struktural di Pemerintahan tidak boleh menjabat Kepengurusan Olahraga, baik di Pengurus Cabang Olahraga maupun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

“Seperti yang saya ketahui di Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa pejabat publik dan struktural di Pemerintahan tidak boleh menjadi pengurus KONI. Apalagi menjadi Ketua KONI,” tegas pria berambut gondrong yang low profile itu kepada wartawan di Aula DPRD Provinsi Sumsel, Sabtu (20/2/2021) yang lalu. (dn/ad/ek)

Tentang Penulis

Menginspirasi Berita Menggugah Fakta

Anda mungkin juga menyukai:

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *