Menu

Mode Gelap
Bongkar Kotak Amal Masjid di Perumahan Arda Prabumulih, Dua Pemuda Ditangkap Miris! 3 Tahun Dianggarkan Milyaran Rupiah, Gedung Baru PDAM Tirta Prabujaya Belum juga Difungsikan Viral Aksi Ojol Prabumulih Gerak Cepat Tambal Jalan Berlubang, Warganet Ramai Sindir Pemerintah Diduga Pengedar Narkoba, Aji Malik Ditangkap BNNK Prabumulih Nyaris Dihakimi Warga, Maling Motor di Gunung Ibul Prabumulih Ini Diamankan Polisi

Hukum dan Kriminal · 29 Jun 2021 WIB ·

Kemenkumham Kembali Raih Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan TA 2020


 Kemenkumham Kembali Raih Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan TA 2020 (Foto: Ist/KSdotcom) Perbesar

Kemenkumham Kembali Raih Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan TA 2020 (Foto: Ist/KSdotcom)

JAKARTA, KS – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2020.

Predikat WTP murni tersebut merupakan capaian kedelapan kalinya sejak tahun 2011. Selain itu, Kemenkumham juga meraih 4 kali opini WTP dengan Paragraf Penjelas, yakni pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2014.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Senin (28/6/2021), menyampaikan capaian ini merupakan kali kedelapan bagi Kemenkumham yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk Tahun Anggaran 2020. 

Sejak 2004, atau tepatnya setelah UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terbit, Kemenkumham tercatat sudah meraih 8 kali WTP murni, bahkan setengah lusin di antaranya secara berturut-turut.

“Terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin baik antara tim BPK dengan Kemenkumham, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam keterangan tertulis dikutip dari detikcom, Senin (28/6/2021).

Ia juga memastikan akan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh BPK dengan berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemenkumham secara berkelanjutan. 

Oleh karenanya, kata Yasonna, pihaknya akan terus berupaya agar pengelolaan keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bagi kami juga merupakan sebuah bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan BMN Kemenkumham. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi faktor pendorong bagi kami untuk segera memperbaiki diri,” terang dia.

Diketahui, penyerahan Opini WTP atas laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 ini dilakukan secara langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto kepada Menkumham Yasonna H. Laoly, pada Senin (28/06/2021) pukul 10.30 WIB di Ruang Rapat Menkumham

Hasil inipun melengkapi raihan sempurna terhadap LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang juga menggondol penghargaan serupa. (dn/ek/td)

Artikel ini telah dibaca 47 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ulama 212 Apresiasi KSAD Dudung Fokus Bangun Kecintaan Rakyat terhadap TNI

5 Desember 2022 - 19:52 WIB

KPK Pantau Investasi Telkomsel ke GOTO

4 Desember 2022 - 11:17 WIB

Gerakan Berbagi Sarapan Demokrat Prabumulih, Bagi-bagi Kebahagiaan Dimulai dari Pagi Hari

25 November 2022 - 13:43 WIB

Tiga Komisioner Bawaslu Prabumulih Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 5,7 M

23 November 2022 - 16:20 WIB

Keluarga Terpidana Korupsi KMK BRI di Prabumulih Kembalikan Uang Pengganti Rp 497 Juta

14 November 2022 - 19:39 WIB

Warga Sugihan Muara Enim Terdampak Endapan Lumpur PT ME Minta Komnas HAM Datang

9 November 2022 - 06:04 WIB

Trending di Hukum dan Kriminal