Menu

Mode Gelap
Bongkar Kotak Amal Masjid di Perumahan Arda Prabumulih, Dua Pemuda Ditangkap Miris! 3 Tahun Dianggarkan Milyaran Rupiah, Gedung Baru PDAM Tirta Prabujaya Belum juga Difungsikan Viral Aksi Ojol Prabumulih Gerak Cepat Tambal Jalan Berlubang, Warganet Ramai Sindir Pemerintah Diduga Pengedar Narkoba, Aji Malik Ditangkap BNNK Prabumulih Nyaris Dihakimi Warga, Maling Motor di Gunung Ibul Prabumulih Ini Diamankan Polisi

Hukum dan Kriminal · 20 Jun 2022 WIB ·

Isu Bagi-bagi ‘Kue Proyek’ di DPRD Prabumulih, Ini Tanggapan FITRA Sumsel


 Isu Bagi-bagi'Kue Proyek' di DPRD Prabumulih, Ini Tanggapan FITRA Sumsel (Foto: dok FITRA Sumsel)
Perbesar

Isu Bagi-bagi'Kue Proyek' di DPRD Prabumulih, Ini Tanggapan FITRA Sumsel (Foto: dok FITRA Sumsel)

PRABUMULIH, KS – Forum Indonesia untuk transparansi anggaran (FITRA) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meminta agar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) jangan menjadi ajang perebutan “kue” para anggota dewan.

Hal ini menyusul adanya isu berkembang karena disinyalir belum adanya kejelasan pembagian ‘kue proyek’ yang terjadi saat rapat paripurna pengesahan jadwal pembahasan RAPBD TA 2023 dan penyampaian nota pengantar Wali Kota terhadap pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD TA 2021 dihadiri 2 orang dari 25 anggota legislatif di DPRD Kota Prabumulih.

“Anggota DPRD yang terhormat itu karyawan, wakil rakyat, atau anak TK yang mudah merajuk,,?. Kalau karyawan, ketika tidak digaji kemudian mereka demo menuntut haknya itu hal yang wajar. Tapi kalau anggota dewan yang mulai dari gaji/honor, tunjangan dari segala macam tunjangan sudah ditetapkan oleh APBD, artinya secara hak mereka telah dijamin oleh peraturan,” ujar Koordinator FITRA Sumsel, Nunik Handayani menanggapi adanya isu yang terjadi di tubuh dewan kota nanas itu, Senin (20/6/2022).

Dikatakan Nunik, FITRA Sumsel dapat melihat pada setiap tahun anggaran belanja DPRD Kota Prabumulih yang selalu meningkat. Menurut dia, pada anggaran dua tahun sebelumnya di DPRD Prabumulih cenderung meningkat drastis, yakni anggaran pada tahun 2020 diketahui sebesar Rp49.669.964.604, lalu meningkat drastis di tahun anggaran 2021 hingga mencapai Rp. 65.572.574.594.

“Sebagian besar dari anggaran ini adalah dipergunakan untuk keperluan gaji dan tunjangan mereka. Seharusnya mereka lebih menunjukkan kualitas kinerjanya, serta bertanggung jawab atas apa yang telah dimandatkan oleh konstituennya, yaitu melaksanakan tugas fungsi dan wewenangnya sebagai wakil rakyat,” paparnya.

FITRA Sumsel pun menilai tidak ada keseriusan legislatif dalam pembahasan RAPBD 2023 mendatang. Bahkan pihaknya pun dapat meyakini bahwa dalam APBD Kota Prabumulih nantinya akan banyak proyek pembangunan.

Hal tersebut diduga dari isu yang terus berkembang pasca penundaan paripurna pengesahan jadwal pembahasan RAPBD 2023 dan nota pengantar Wali Kota terhadap LPJ APBD 2021 di DPRD Prabumulih meski berbagai alasan ketidakhadiran anggota dewan yang digelar pada Rabu (15/6/2022) lalu itu.

“Mereka telah menetapkan tanggal untuk melaksanakan rapat paripurna dengan eksekutif, ya mereka apapun alasannya harus meluangkan waktu untuk bisa hadir pada tanggal yang telah mereka tetapkan. Kecuali mereka menganggap rapat paripurna itu tidak penting,” katanya.

Lembaga terhormat ini, lanjut Nunik, seharusnya bekerja secara profesional dalam mendukung kebijakan publik. Bukan malah mempertontonkan kepada masyarakat sikap ketidakprofesionalan, seolah mereka ‘bersungut-sungut’ hingga ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan.

“Sebenarnya kualitas anggota dewan itu ditentukan dari kinerjanya, kepedulian yang menyangkut persoalan publik dan tanggung jawabnya. Jangan sampai masyarakat menilai kalau wakil rakyat di dalam Gedung DPRD sedang rebut rebutan kue,” cetusnya lagi.

Sebelumnya, Rapat Paripurna pengesahan jadwal pembahasan RAPBD TA 2023 dan penyampaian nota pengantar Wali Kota terhadap pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD TA 2021 yang digelar di gedung DPRD Prabumulih, Rabu (15/6/2022) lalu, sedianya dilakukan 10.00 WIB dan dihadiri 25 anggota dewan.

Namun hingga dibukanya rapat sekira pukul 10.45 WIB, anggota dewan yang menghadiri rapat tidak memenuhi kuorum. (dn)

Artikel ini telah dibaca 50 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Insan Pers bersama Polres Prabumulih Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah dalam rangka Hari Pers Nasional 2023

7 Februari 2023 - 11:00 WIB

Anies dan Tim Kecil Koalisi Perubahan Sambangi AHY di kantor Demokrat

2 Februari 2023 - 20:50 WIB

Berkas Perkara Korupsi Dana Hibah Dilimpahkan ke Pengadilan, 3 Eks Pejabat Bawaslu Prabumulih Segera Diadili

2 Februari 2023 - 15:56 WIB

Penyuluhan Agama: Kemenag Prabumulih Sampaikan Amalan Di Bulan Rajab ke Warga Binaan Rutan

31 Januari 2023 - 17:50 WIB

Demokrat Prabumulih Buka Akses Jalan Kelurahan Anak Petai Menuju Gunung Kemala

29 Januari 2023 - 10:59 WIB

Survei Algoritma: Mayoritas Publik Enggan Pilih Partai Baru di 2024

25 Januari 2023 - 08:53 WIB

Trending di Nasional