Menu

Mode Gelap
Bongkar Kotak Amal Masjid di Perumahan Arda Prabumulih, Dua Pemuda Ditangkap Miris! 3 Tahun Dianggarkan Milyaran Rupiah, Gedung Baru PDAM Tirta Prabujaya Belum juga Difungsikan Viral Aksi Ojol Prabumulih Gerak Cepat Tambal Jalan Berlubang, Warganet Ramai Sindir Pemerintah Diduga Pengedar Narkoba, Aji Malik Ditangkap BNNK Prabumulih Nyaris Dihakimi Warga, Maling Motor di Gunung Ibul Prabumulih Ini Diamankan Polisi

Ekonomi · 5 Mei 2021 WIB ·

Ekonomi Melemah, Ada Pemda Malah Tahan Dana Ratusan Triliun di Bank


 Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. (Foto: Ist/net) Perbesar

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. (Foto: Ist/net)

JAKARTA, KS – Melihat masih ada Pemerintah Daerah (Pemda) yang membiarkan dana ratusan triliun rupiah yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat mengendap di bank, membuat Presiden Jokowi hingga Menkeu Sri Mulyani geram.

Dana sebesar ratusan triliun itu ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemda untuk mendukung APBD. Uang itu seharusnya segera dibelanjakan untuk menggenjot pembangunan daerah.

Akan tetapi, bukannya dibelanjakan segera, tapi malah dibiarkan di bank. Hal ini terjadi bukan kali ini saja, penahanan dana di bank oleh Pemda juga terjadi di tahun sebelumnya.

Dilansir dari Indozone.id, Rabu (5/5/2021), bahwa besaran dana simpanan tersebut mencapai Rp 182,33 triliun, naik 11,22 persen dibandingkan Februari 2021 sebesar Rp 163,95 triliun.

Dana dari pemerintah pusat tersebut diantaranya termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Jadi instrumen fiskal yang seharusnya melakukan countercyclical, kemudian mampet atau tidak berjalan waktu ditransfer ke APBD. Karena berhenti kemudian terjadi lagi atau jeda,” kata Sri Mulyani.

Diketahui, Presiden Jokowi pernah mengkritisi hal ini pada tahun 2020 silam saat Indonesia masuk jurang resesi. Rupanya, ada dana mengendap di bank hingga Rp170 triliun milik Pemda.

Saat itu, Presiden sudah meminta agar Pemda segera meningkatkan belanja untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Kala itu, Presiden Jokowi mengungkap Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai daerah yang realisasi belanja APBD-nya paling rendah.

Tampaknya, peringatan Presiden Jokowi hanya dianggap angin lalu saja, karena situasi serupa kembali terulang pada tahun ini. (idz/dn)

Artikel ini telah dibaca 405 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Progres Pengerjaan Flyover Patih Galung Prabumulih Capai 73,02 Persen

30 Juni 2022 - 18:03 WIB

Kejari dan BPN Kota Prabumulih Teken MoU, Ini Tujuannya

29 Juni 2022 - 19:06 WIB

KSAD Dudung Temui Keluarga Prajurit yang Meninggal Saat Latihan Mortir di Rejowinangun

24 Juni 2022 - 14:28 WIB

Oknum Pejabat Kemenkumham Diduga Lakukan Pungli, Kasusnya Dilaporkan Ke Kejaksaan

19 Juni 2022 - 14:42 WIB

Korban Mafia Tanah, Warga asal Prabumulih Minta Bantuan ke Jokowi

18 Juni 2022 - 21:13 WIB

Penjelasan Resmi PLN Prabumulih soal Sering Padamnya Listrik

18 Juni 2022 - 14:41 WIB

Trending di Nasional