Menu

Mode Gelap
Bongkar Kotak Amal Masjid di Perumahan Arda Prabumulih, Dua Pemuda Ditangkap Miris! 3 Tahun Dianggarkan Milyaran Rupiah, Gedung Baru PDAM Tirta Prabujaya Belum juga Difungsikan Viral Aksi Ojol Prabumulih Gerak Cepat Tambal Jalan Berlubang, Warganet Ramai Sindir Pemerintah Diduga Pengedar Narkoba, Aji Malik Ditangkap BNNK Prabumulih Nyaris Dihakimi Warga, Maling Motor di Gunung Ibul Prabumulih Ini Diamankan Polisi

Lifestyle · 1 Jul 2021 WIB ·

Dukung Pembelajaran Tatap Muka, DPRD Prabumulih Ingatkan Prokes Harus Ketat


 Wakil Ketua I DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo SE (Foto: Ist/KSdotcom) Perbesar

Wakil Ketua I DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo SE (Foto: Ist/KSdotcom)

PRABUMULIH, KS – Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih berencana untuk mulai melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka mulai tahun ajaran baru 2021/2022 pada Juli mendatang.

Wakil Ketua I DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo SE, mengatakan bahwa pihaknya mendukung pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka.

Meski begitu, ia mewanti-wanti agar pembukaan sekolah diiringi dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat.

“Kami mengingatkan kembali kepada pemerintah kota, satgas-satgas, dan sekolah-sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka nanti harus mengedepankan protokol kesehatan,” kata Palo saat dibincangi awak media, Rabu (30/6/2021).

Ia juga meminta agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini dipersiapkan secara matang. Mulai dari sarana prasarana penunjang yang menggunakan Prokes, hingga melihat kondisi peningkatan penyebaran Covid-19.

“Tidak hanya mengimbau, tapi sekolah juga harus didukung dengan fasilitas yang memadai, cuci tangan yang cukup, pembelajarannya juga dibatasi hanya 2 jam,” terangnya seraya menegaskan pihak sekolah juga harus mengingatkan kepada para muridnya agar langsung pulang ke rumah dan tidak berkerumun setelah jam sekolah selesai.

Politikus PPP ini lebih jauh menuturkan, pembukaan sekolah tatap muka memang sudah diwacanakan pusat sejak 2020 lalu, dengan catatan harus berada minimal di zona kuning serta melalui persetujuan pemerintah daerah dan wali murid.

“Pemerintah pusat sudah mengingatkan, sepanjang daerah itu layak untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka ini diberikan kesempatan untuk melaksanakannya,” ujarnya.

Pembelajaran tatap muka, lanjut Palo, juga menjadi kebutuhan terutama di daerah-daerah. Namun, menurutnya, akan mengkhawatirkan semua pihak apabila pendisiplinan Prokes di sekolah nantinya tidak berjalan efektif.

“Justru pembelajaran tatap muka ini yang kita khawatirkan menimbulkan cluster baru terhadap penyebaran Covid-19. Jadi, harus dikawal bersama-sama dengan baik. Pihak sekolah dan para orangtua juga wajib mengingatkan kepada anak-anaknya,” imbuhnya.

“Kami juga pihak DPRD tentu akan mengontrol dari Komisi I yang membidangi akan mengontrol terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini langsung ke sekolah-sekolah,” sambung Palo.

Ia pun menegaskan, apabila kondisi nantinya tidak memungkinkan karena situasi tingkat penyebaran Covid-19 masih tinggi, maka dalam proses pembelajaran tatap muka di sekolah ini akan dihentikan.

“Akan tetapi apabila proses dalam pembelajaran tatap muka itu, daerah itu kondisi penyebaran virusnya tetap masih tinggi, kita juga harus memberhentikan pembelajaran tatap muka tersebut. Jadi, tentu kita harus pantau itu,” tegasnya. (dn/ek)

Artikel ini telah dibaca 114 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Gerakan Berbagi Sarapan Demokrat Prabumulih, Bagi-bagi Kebahagiaan Dimulai dari Pagi Hari

25 November 2022 - 13:43 WIB

Tiga Komisioner Bawaslu Prabumulih Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 5,7 M

23 November 2022 - 16:20 WIB

Peduli dan Berbagi, Demokrat Prabumulih Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Muara Dua

22 November 2022 - 19:10 WIB

Jumat Berbagi Door to Door, Demokrat Prabumulih Bersama Orsap Sasar Kelurahan Prabu Jaya

18 November 2022 - 21:29 WIB

Kejari Prabumulih Luncurkan Mobil Keliling Bantuan Hukum, Ini Sasarannya

15 November 2022 - 09:14 WIB

Keluarga Terpidana Korupsi KMK BRI di Prabumulih Kembalikan Uang Pengganti Rp 497 Juta

14 November 2022 - 19:39 WIB

Trending di Hukum dan Kriminal