Menu

Mode Gelap
Bongkar Kotak Amal Masjid di Perumahan Arda Prabumulih, Dua Pemuda Ditangkap Miris! 3 Tahun Dianggarkan Milyaran Rupiah, Gedung Baru PDAM Tirta Prabujaya Belum juga Difungsikan Viral Aksi Ojol Prabumulih Gerak Cepat Tambal Jalan Berlubang, Warganet Ramai Sindir Pemerintah Diduga Pengedar Narkoba, Aji Malik Ditangkap BNNK Prabumulih Nyaris Dihakimi Warga, Maling Motor di Gunung Ibul Prabumulih Ini Diamankan Polisi

Hukum dan Kriminal · 27 Okt 2022 WIB ·

Dinkes Prabumulih Optimalkan Pendampingan Hukum dengan Kajari untuk Pengadaan Barang dan Jasa


 Dinkes Prabumulih Optimalkan Pendampingan Hukum dengan Kajari untuk Pengadaan Barang dan Jasa (Foto: Ist/KSdotcom) Perbesar

Dinkes Prabumulih Optimalkan Pendampingan Hukum dengan Kajari untuk Pengadaan Barang dan Jasa (Foto: Ist/KSdotcom)

PRABUMULIH, KS – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Roy Riady SH MH memberikan arahan terhadap pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Prabumulih terkait pendampingan hukum pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2022.

Hal ini ditujukan agar kegiatan pengadaan di Dinas Kesehatan Prabumulih (Dinkes) dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk realisasi nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih dalam hal ini Wali Kota Prabumulih dengan Kejaksaan Negeri Prabumulih beberapa yang lalu,” kata Kepala Kejaksaan (Kajari) Prabumulih, Roy Riady SH MH melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Anjasra Karya SH MH kepada awak media ini, Kamis (27/10/2022).

Adapun pendampingan hukum ini, menurut Anjasra adalah dalam rangka tertib administrasi kegiatan dan tempat konsultasi kegiatan, agar pelaksanaan kegiatan di Dinkes Prabumulih dapat berlangsung tertib dan lancar.

“Kejari juga memberikan arahan kepada pelaksana kegiatan agar kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,” ujarnya.

Pada prinsipnya, lanjutnya, pendampingan hukum itu adalah dalam melakukan kegiatan, jaksa pendamping bisa memberikan masukan dan pendapat agar jalannya kegiatan tersebut supaya nantinya tidak menyalahi aturan yang ada.

“Kejari Prabumulih siap memberikan pendampingan hukum terhadap Dinas Kesehatan, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan pengelolaan tepat sasaran,” ungkapnya seraya menuturkan dengan adanya pendampingan ini, diharapkan proses administrasi lebih efektif dan efisien. (dn)

Artikel ini telah dibaca 119 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

KPK Pantau Investasi Telkomsel ke GOTO

4 Desember 2022 - 11:17 WIB

Peduli Kemanusiaan, Demokrat Prabumulih Kembali Berikan Kursi Roda Bagi Warga Membutuhkan

30 November 2022 - 23:06 WIB

Petugas Sensus Regsosek BPS Prabumulih Protes, Honor Belum Dibayar

29 November 2022 - 23:45 WIB

Gerakan Berbagi Sarapan Demokrat Prabumulih, Bagi-bagi Kebahagiaan Dimulai dari Pagi Hari

25 November 2022 - 13:43 WIB

Tiga Komisioner Bawaslu Prabumulih Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 5,7 M

23 November 2022 - 16:20 WIB

Peduli dan Berbagi, Demokrat Prabumulih Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Muara Dua

22 November 2022 - 19:10 WIB

Trending di Politik