Menu

Mode Gelap
Bongkar Kotak Amal Masjid di Perumahan Arda Prabumulih, Dua Pemuda Ditangkap Miris! 3 Tahun Dianggarkan Milyaran Rupiah, Gedung Baru PDAM Tirta Prabujaya Belum juga Difungsikan Viral Aksi Ojol Prabumulih Gerak Cepat Tambal Jalan Berlubang, Warganet Ramai Sindir Pemerintah Diduga Pengedar Narkoba, Aji Malik Ditangkap BNNK Prabumulih Nyaris Dihakimi Warga, Maling Motor di Gunung Ibul Prabumulih Ini Diamankan Polisi

Hukum dan Kriminal · 10 Jul 2021 WIB ·

Developer yang Pagar Perumahan Menutupi Akses Rumah Warga di Prabumulih Tidak Berizin


 Developer yang Pagar Perumahan Menutupi Akses Rumah Warga di Prabumulih Tidak Berizin (Foto: Ist/KSdotcom) Perbesar

Developer yang Pagar Perumahan Menutupi Akses Rumah Warga di Prabumulih Tidak Berizin (Foto: Ist/KSdotcom)

PRABUMULIH, KS – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih (DPMPTSP), A Zahedi SPd MM melalui Kabid Perizinan, Adis Choiriah mengungkapkan, perusahaan pengembang perumahan Griya Pelangi Indah (GPI) 2 yakni PT Mulia Angkasa Mandiri (MAM) yang viral karena pagar tembok Perumahan menutup akses jalan warga di RW 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tidak memiliki izin. 

“Kalau PT Mulia Angkasa Mandiri yang merupakan pengembang perumahan GPI, kami periksa di sistem kami belum ada jadi belum terdaftar di kami,” katanya kepada wartawan, Jumat (9/7/2021). 

Menurut Adis Choiriah, proses awal pengurusan perizinan perumahan terlebih dahulu melalui izin RT/RW, Kelurahan maupun Kecamatan. Apabila, tidak ada maka dapat dipastikan di DPMPTSP tidak terdaftar.

“Karena RT/RW, kelurahan dan kecamatan tanda tangan disana, kalau pihak kelurahan mengatakan tidak ada apalagi di kami pasti tidak ada,” ungkap dia.

Sejauh ini, kata dia, PT MAM memang pernah mengajukan untuk membuat perizinan namun karena tidak lengkap diminta melengkapi, tetapi hingga saat ini tidak dilengkapi. 

“Kalau tidak salah dulu sempat mengajukan penerbitan perizinan ke kita tapi karena tidak lengkap makanya diminta melengkapi tapi sampai saat ini tidak dilengkapi,” bebernya.

Lebih jauh Adis menjelaskan, pihak Developer seharusnya tidak diizinkan mendirikan bangunan Perumahan bila belum mengantongi administrasi perizinan yang terdaftar di DPMPTSP Pemkot Prabumulih.

“Tidak boleh kalau tidak ada izin, harus ada izin keluar dulu baru boleh membangun,” imbuhnya. 

Karena itu, sambungnya, berkaitan dengan sanksi yang harus ditegakkan menjadi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu bagian penegak peraturan daerah (Perda) di kota Prabumulih.

 “Sanksi atau lainnya bukan wewenang kita tapi Satpol PP, jelasnya kalau tidak ada izin tak boleh membangun,” tukasnya. (dn/ek)

Artikel ini telah dibaca 1.084 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Video Pemuda Konsumsi Sabu yang Beredar ternyata Pelaku Penganiayaan Anak di Bawah Umur di Prabumulih

4 Juli 2022 - 09:37 WIB

Pengedar 30 Paket Sabu di Prabumulih Ditangkap Tim Silent Wolf

1 Juli 2022 - 12:52 WIB

Usman Firiansyah: Akan Ada 50 Relawan Anies di Setiap Desa/Kelurahan di Kota Prabumulih

30 Juni 2022 - 21:09 WIB

Progres Pengerjaan Flyover Patih Galung Prabumulih Capai 73,02 Persen

30 Juni 2022 - 18:03 WIB

BNN Lakukan Tes Urine Dadakan di Pemkot Prabumulih

30 Juni 2022 - 16:17 WIB

Naik ke Penyidikan, Kejari Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Mark Up Baju Olahraga Dinkes Prabumulih

27 Juni 2022 - 12:00 WIB

Trending di Hukum dan Kriminal