PRABUMULIH, KS – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih (DPMPTSP), A Zahedi SPd MM melalui Kabid Perizinan, Adis Choiriah mengungkapkan, perusahaan pengembang perumahan Griya Pelangi Indah (GPI) 2 yakni PT Mulia Angkasa Mandiri (MAM) yang viral karena pagar tembok Perumahan menutup akses jalan warga di RW 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tidak memiliki izin.
“Kalau PT Mulia Angkasa Mandiri yang merupakan pengembang perumahan GPI, kami periksa di sistem kami belum ada jadi belum terdaftar di kami,” katanya kepada wartawan, Jumat (9/7/2021).
Menurut Adis Choiriah, proses awal pengurusan perizinan perumahan terlebih dahulu melalui izin RT/RW, Kelurahan maupun Kecamatan. Apabila, tidak ada maka dapat dipastikan di DPMPTSP tidak terdaftar.
“Karena RT/RW, kelurahan dan kecamatan tanda tangan disana, kalau pihak kelurahan mengatakan tidak ada apalagi di kami pasti tidak ada,” ungkap dia.
Sejauh ini, kata dia, PT MAM memang pernah mengajukan untuk membuat perizinan namun karena tidak lengkap diminta melengkapi, tetapi hingga saat ini tidak dilengkapi.
“Kalau tidak salah dulu sempat mengajukan penerbitan perizinan ke kita tapi karena tidak lengkap makanya diminta melengkapi tapi sampai saat ini tidak dilengkapi,” bebernya.
Lebih jauh Adis menjelaskan, pihak Developer seharusnya tidak diizinkan mendirikan bangunan Perumahan bila belum mengantongi administrasi perizinan yang terdaftar di DPMPTSP Pemkot Prabumulih.
“Tidak boleh kalau tidak ada izin, harus ada izin keluar dulu baru boleh membangun,” imbuhnya.
Karena itu, sambungnya, berkaitan dengan sanksi yang harus ditegakkan menjadi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu bagian penegak peraturan daerah (Perda) di kota Prabumulih.
“Sanksi atau lainnya bukan wewenang kita tapi Satpol PP, jelasnya kalau tidak ada izin tak boleh membangun,” tukasnya. (dn/ek)
