Daerah Yang Tidak Patuhi Mandatory Spending, Ini Sanksinya

JAKARTA, KS – Alokasi belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, ini belum diikuti oleh kepatuhan daerah membelanjakan dana tersebut untuk pelayanan publik.

Mandatory spending adalah kewajiban alokasi belanja yang telah diatur oleh undang-undang. Belanja wajib tersebut terdiri dari alokasi belanja pendidikan sebesar 20%, belanja kesehatan sebesar 10%, belanja infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum (DTU), dan alokasi dana desa sebesar 10% dari DTU.

Baca Juga : BPAN AI Sumsel Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Ogan Ilir

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan PMK Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi terhadap daerah-daerah yang tidak memenuhi kewajiban alokasi mandatory spending, terutama untuk infrastruktur. Sanksi yang dimaksud adalah penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) bagi daerah tersebut.

Baca Juga : DPD/MPR RI Minta Presiden Jokowi Respons Soal Keluhan Warga Kota Prabumulih

Selain sanksi bagi pelanggaran ketentuan belanja wajib infrastruktur, Kemenkeu juga memantau pelaksanaan belanja daerah dan menerapkan sanksi (punishment) lain untuk mendorong percepatan realisasi APBD.

Dimulai dari sanksi penundaan penyaluran DAU bagi pemda yang terlambat menyampaikan peraturan daerah (perda) APBD sesuai dengan ketentuan PP 56/2005 dan PMK 4/2011.

Baca Juga : Pemuda Pancasila Prabumulih Sesalkan Final Cabor Sepakbola Porprov XII Sumsel Diwarnai Kericuhan

PMK 112/2017 tentang Pengelolaan TKDD juga menyatakan, penyaluran transfer ke daerah terutama dana alokasi khusus (DAK) dan dana desa dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dana dan capaian output kegiatan dari daerah tersebut.

Apabila DAK dan Dana Desa yang telah disalurkan belum diserap optimal sesuai ketentuan dan rencana output, penyaluran DAK dan dana desa periode selanjutnya tidak akan dilakukan.

Begitu pun dengan ketentuan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai (SBN) oleh pemerintah bagi daerah yang memiliki posisi kas tidak wajar sesuai dengan PMK 18/2017.

Baca Juga : Ini Catatan Penting di DPRD Soal LKPJ yang Harus Dijawab Wali Kota Prabumulih

Tujuannya agar pemda segera melaksanakan proyek fisik sejak awal tahun sehingga realisasi anggaran meningkat dan posisi dana simpanan pemda di perbankan cenderung turun.

Pemda juga wajib melaporkan posisi kas bulanan, perkiraan belanja operasi, belanja modal, dan transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan untuk 12 bulan, serta ringkasan realisasi APBD bulanan kepada pemerintah pusat.

Jika data tidak disampaikan, Menkeu dapat menunda penyaluran DAU atau DBH paling besar 50% dari nilainya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Prima memastikan, sanksi-sanksi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, sebelumnya pemerintah akan memberi peringatan dan pembinaan kepada pemda yang belum memenuhi kewajiban.

“Jika sudah diberikan pembinaan dan diingatkan belum juga memenuhi, daerah tersebut akan dikenai sanksi dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah dalam menjalankan operasionalnya,” ujar Prima beberapa waktu lalu. 

Kemkeu, menurut Prima, selalu melakukan analisa terhadap data-data yang dilaporkan oleh pemda secara periodik. Pemerintah, khususnya Ditjen Perimbangan Keuangan, kemudian memberikan pendapat terkait realisasi belanja di masing-masing pemda.

Prima menyadari, kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam proses akselerasi belanja wajib daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya terlibat mendorong peningkatan SDM di daerah diantaranya melalui proses bimbingan dan konsultasi.

“Kami beri bimbingan berupa internship dan secondment bagi daerah daerah tertentu yang masih sangat membutuhkan peningkatan kapasitas SDM dengan bekerja sama dengan daerah yang relatif sudah baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya,” tutur Prima.

Dengan begitu, diharapkan kepatuhan pemda dalam menyerap belanja wajib untuk pelayanan publik semakin meningkat. Untuk kepatuhan daerah dalam memenuhi mandatory spending infrastruktur, misalnya, diharapkan bisa mencapai 64,9% pada tahun 2019. (*)

 

Sumber: kontan.co.id

Editor: dhino

Kasus Suap Bupati, 9 Anggota DPRD Muara Enim 2014-2019 Dipanggil KPK

JAKARTA, KS – Sembilan anggota DPRD Muara Enim 2014-2019 dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap terhadap Bupati Muara Enim, Ahmad Yani. Mantan anggota DPRD itu diperiksa sebagai saksi.

“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AY (Ahmad Yani),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

Baca Juga: KPK Sepakat TP4D Kejaksaan Dibubarkan; Banyak yang Mengeluhkan

9 orang itu merupakan mantan anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019. Berikut identitas kesembilan orang itu:

– Darain

– Isyak Joharsyah

– H. Marsito

– Mardalena

– Samudra Kelana

– Fitrianzah

– Eksa Hariawan

– Ari Yoca Setiadi

– Ahmad Reo Kosuma

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap berkaitan dengan pekerjaan proyek di Dinas PUPR di Kabupaten Muara Enim.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Muara Enim Elfin Muhtar ditetapkan sebagai penerima, sedangkan sebagai pemberi yakni Robi Okta Fahlefi dari PT Enra Sari.

Ahmad diduga menerima uang USD 35 ribu dari Robi. Uang tersebut diduga merupakan commitment fee 10 persen untuk mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai Rp 130 miliar.

Selain uang USD 35 ribu, KPK menduga Ahmad pernah menerima uang sebelumnya dengan total Rp 13,4 miliar. KPK menyebut uang Rp 13,4 miliar terkait berbagai paket pekerjaan di lingkungan kabupaten itu. (*)

 

Sumber : detikcom

Editor: dhino

BPH Migas Sosialisasi Revisi Tarif dan Sanksi ke Badan Usaha

JAKARTA, KS – BPH Migas melakukan sosialisasi penurunan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari badan usaha kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi.

Penurunan itu rata-rata mencapai 18,75 persen dan diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Pokok-pokok penurunan persentase tarif iuran itu di antaranya adalah untuk niaga BBM. Ini diantaranya mencakup volume penjualan s.d 25 juta kiloliter dari 0,3 persen menjadi 0,25 persen; dan volume penjualan 25 juta kiloliter s.d 50 juta kiloliter dari 0,2 persen menjadi 0,175 persen.

Sedangkan untuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa adalah volume pengangkutan s.d 100 juta MSCF dari 3 persen menjadi 2,5 persen; volume pengangkutan di atas 100 juta MSCF dari 2 persen menjadi 1,5 persen. 

Lainnya adalah niaga Gas Bumi melalui pipa dari 0,3 persen menjadi 0,25 persen. 

“Perubahan mekanisme pembayaran iuran, yang sebelumnya dibayar berdasarkan penetapan perkiraan besaran iuran tahunan, menjadi berdasarkan realisasi yang dihitung secara self assessment oleh masing-masing Badan Usaha,” demikian BPH Migas dalam keterangannya, Selasa (29/10).

Badan itu menyatakan dengan perubahan itu diharapkan pemungutan iuran bisa dilakukan secara lebih adil. 

BPH Migas juga menyatakan untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha membayar iuran, akan ada dua sanksi yang diterapkan. Ini terdiri dari sanksi atas penyampaian Laporan (baik Triwulanan maupun Final) berupa Teguran 1,2,3 yang jika tidak diindahkan badan usaha maka akan dicabut NRU atau Hak Khususnya.

Lainnya adalah sanksi atas pembayaran iuran yang berupa sanksi denda sebesar 2 persen yang dikenakan pada seluruh bagian utang iuran kumulatif Badan Usaha, termasuk jika ada temuan kekurangan pembayaran.

“BPH Migas dapat meminta instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan badan usaha dalam rangka menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian lembaga tersebut. 

Hingga 25 Oktober 2019, BPH Migas telah berhasil menyetorkan iuran Badan Usaha ke Kas Negara sebesar Rp1,27 Triliun atau sebesar 133,26 persen dari target Rp950 miliar untuk tahun anggaran 2019. (*)

 

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Dhino

Pelaku Penyebar Video ‘Panas’ Siswi SMA di Prabumulih Ditangkap Polisi

PRABUMULIH, KS – Jajaran Satreskrim Polres Prabumulih akhirnya berhasil meringkus pelaku penyebaran video siswi SMA Negeri di Prabumulih yang heboh di lingkungan sekolah beberapa waktu lalu di kota Prabumulih.

Pelaku berinisial FR yang merupakan warga Perumnas GPI Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih Sumatera Selatan (Sumsel). Pelaku ditangkap saat berada di depan toko buku di Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur.

Kapolres Prabumulih AKBP Tito Hutauruk SH SIk MH melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Rahman SH mengatakan, pelaku ditangkap karena terlibat melakukan persetubuhan dan penyebaran konten porno ke media sosial.

Ia juga mengungkapkan, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta pasal tentang persetubuhan anak dibawah umur. 

“Pelaku kita kenakan pasal berlapis yakni Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, dan atau pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman pidana selama 15 tahun penjara,” tegasnya. (din)

Panen Raya Serasi di Muara Belida, Polsek Gelumbang Lakukan Pengamanan Selama Kegiatan

MUARA ENIM, KS – Program Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani (Serasi) terus digalakkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Salah satunya, lahan seluas 2000 hektar di wilayah Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, kini mulai menghasilkan padi kualitas unggul.

Dalam kegiatan panen raya dan tanam perdana padi indeks pertanaman (IP) 200 yang digelar siang tadi Rabu (18/9/2019) di Desa Arisan Musi Timur, Muara Belida tersebut, puluhan personil Polsek Gelumbang turut serta melakukan pengamanan selama kegiatan berlangsung dari pukul 10.30 hingga pukul 12.30 WIB.

Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Sumsel, H Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Firli Bahuri, SH, M.Si, Kasdam 2 Swj Brigjen TNI Syafrial, psc, MTr, Plt Bupati Muara Enim H. Juarsa, Kapolres Muara Enim AKBP Afner Juwono SIk SH MH, perwakilan Dandim Muara Enim Kapten Broto jabatan Danramil Prabumulih, Kepala Dinas Pertanian Prov Sumsel serta Sekda Muara Enim dan para Camat se zona III.

Tampak hadir pula, Kapolsek Gelumbang AKP Dwi Satya Arian SIk SH MH, Kasubden Pom Prabumulih Kapten CPM Kusno, para Kades se-kecamatan Muara Belida beserta Tomas Toga dan warga sekitar berjumlah lebih kurang 750 orang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan bahwa saat ini Provinsi Sumsel berada pada rangking ketiga sebagai Lumbung pangan Nasional.

“Saya berharap, Sumsel dapat meraih peringkat pertama untuk kedepannya. Karena itu juga saya mengajak kepada semua pihak untuk bersama sama menjaga lahan daripada kebakaran,” kata Gubernur Sumsel dalam sambutannya.

Sementara, Kapolsek Gelumbang AKP Dwi Satya Arian SIk SH MH menyampaikan, dalam kegiatan kali ini, pihaknya turut serta menerjunkan sekitar sepuluh anggota polsek untuk melakukan pengamanan selama kegiatan berlangsung.

“Kami terjunkan sepuluh personil Polsek Gelumbang dipimpin Kanit Sabhara Iptu Edi Nuryanto untuk mengamankan jalannya kegiatan, agar tercipta lingkungan yang aman dan kondusif,” tukasnya. (din)

Cegah Bencana Kabut Asap, Yonkav-5/DPC Karang Endah Gelar Sholat dan Doa Minta Hujan

KARANG ENDAH, KS – Satuan Batalyon Kavaleri-5 (Yonkav-5) Dwi Pangga Ceta (DPC) melaksanakan shalat istisqa atau shalat minta hujan, Rabu pagi (18/9/2019), yang diikuti seluruh personel TNI dan berbagai elemen masyarakat sekitar markas Yonkav-5/DPC Karang Endah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.

“Shalat istisqa ini dilaksanakan karena saat ini musim kemarau mulai melanda sehingga alami kekeringan yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir,” kata Komandan Yonkav-5/DPC Karang Endah, Letkol Kav Shawaf Al Amien, SE.

Pelaksanaan shalat istisqa bertempat di Lapangan Sapta Marga ini diikuti ratusan anggota Yonkav-5/DPC dan warga dengan menghadirkan Ustadz M Asrofi.

Shalat yang digelar tersebut memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan agar situasi dan kondisi khususnya di wilayah provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) makin membaik dan bencana kabut asap dapat segera diatasi agar semua pihak bisa mensyukuri segala nikmat Allah dan perbanyak istighfar.

Letkol Kav Shawaf Al Amien SE mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk meminta hujan agar api yang sudah padam membakar lahan dan hutan di beberapa daerah di Sumsel yang terjadi saat ini tinggal pendinginan atau bisa padam sekaligus dengan siraman air hujan nantinya.

“Kita semua berharap dengan terjadinya hujan maka bencana kabut asap maupun titik api tidak ada lagi dan kondisi cuaca saat ini kembali normal seperti biasanya,” tutur Danyonkav-5/DPC. (din)

Kementerian ESDM Bangun Politeknik Energi di Prabumulih Tahun 2020

PALEMBANG, KS – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengungkapkan bahwa Sumatera Selatan adalah Provinsi yang ideal untuk dibangun Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP).

Hal tersebut Ia ucapkan saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Vokasi Sektor ESDM dan PEP Prabumulih, di Kota Palembang, Selasa (10/9/2019).

“Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber energi yang lengkap, sehingga cocok jika dibangun PEP. Di sini ada migas, batubara, dan energi terbarukan bioenergi, kelapa sawit,” Jelas Wirat.

Wirat menambahkan bahwa pembangunan PEP merupakan implementasi arahan dari Bapak Presiden untuk memajukan kompetensi sumber daya manusia yang menjadi fokus pemerintah sekarang ini.

Di samping itu, Kepala BPSDM memaparkan bahwa tahun lalu investasi yang masuk di sektor ESDM sekitar Rp 500 triliun, sehingga ada peluang yang sangat besar untuk pengelolaan di sektor ESDM.

“Ini opportunity untuk adik-adik siswa meraih pendidikan yang lebih baik, dan lebih berkompeten untuk mengelola sektor energi dan pertambangan di Sumatera Selatan,” Imbuh Wirat.

Lebih lanjut, Wirat merincikan bahwa tenaga kerja yang ada di sektor ESDM saat ini ada 356.000 orang, dengan pertumbuhan ekonomi 5% dan penyusutan pegawai pensiun 5-6% per tahun, sehingga ada sekitar 30.000 tenaga kerja baru yang dibutuhkan sektor ESDM setiap tahunnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi dan mengucap terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kementerian ESDM membangun PEP di provinsi Sumsel.

Herman mengatakan bahwa dengan adanya pendidikan inilah yang bisa menjadi modal untuk Provinsi Sumsel mengurangi tingkat kemiskinan.

“Di koran dan medsos tertulis Sumatera Selatan nomor 5 terkaya di Indonesia dalam sumber daya alam. Tapi angka kemiskinan kita hampir 13%, 2 digit jauh di bawah nasional, salah satu upaya kita untuk menyegerakan kesejahteraan itu hadir di hadapan masyarakat dengan upaya pendidikan, salah satunya pembangunan PEP ini,” tukasnya. 

Sebagai informasi, Pengembangan PEP Prabumulih akan menjadi politeknik ketiga di bawah Kementerian ESDM setelah PEM Akamigas di Cepu, Jawa Tengah dan PEP Bandung, Jawa Barat. Nantinya akan dibangun PEP lain di wilayah-wilayah di Indonesia sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Program studi yang ada di PEP Prabumulih antara lain D3 Teknologi Mesin Migas, D3 Teknologi Pengolahan Migas dan Petrokimia, D3 Teknologi Produksi Migas, D3 Teknologi Informatika Migas, D3 Teknologi Pertambangan Batubara, D3 Teknologi K3L Pertambangan.

Dengan mengusung konsep full day school, mahasiswa dibimbing langsung oleh dosen dan praktisi ahli dengan pengajaran lebih banyak praktik di lapangan daripada di kelas. (*)

 

 

Sumber : esdm.go.id

Editor : dhino

Saldo Berkurang Uang Tidak Keluar, Tarik Tunai Mesin ATM di Prabumulih Alami Gangguan

PRABUMULIH, KS – Penarikan tunai di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sejumlah lokasi di kota Prabumulih belakangan ini dikeluhkan oleh para nasabah karena mengalami gangguan dalam transaksi.

Dalam bertransaksi di mesin ATM, tertulis di layar gangguan namun saldo di dalam rekening mengalami pengurangan.

Seperti yang dialami oleh Dewi pada akan menarik uang untuk keperluan belanja keperluan sehari-hari pada Jumat (6/8/2019) lalu.

Baca Juga : BCA: Mobile Banking Aman, Namun Sebaiknya Tak Pakai VPN Gratis

“Waktu saya mau tarik uang melalui ATM sampai ke ATM di beberapa lokasi lain semua tidak bisa, tapi saldo saya berkurang,” ujarnya kepada wartawan, Senin (9/9/2019).

Ia juga menyebutkan akan menarik uang melalui mesin ATM Bank Sumsel Induk kota Prabumulih juga gagal. “Di layar ATM muncul dan bisa masukkan pin, lalu ketika ditekan tombol tulisan jumlah uang tampilan layar tertulis gangguan dan uang tidak keluar,” katanya.

“Saya lihat uang berkurang, saya lalu ke bank untuk komplain dan memang benar saldo berkurang. Kemudian menurut pihak Bank Sumsel akan dikembalikan 14 hari kerja, untuk bank lain jangka waktu sebulan dikembalikan,” katanya.

Humas Bank Sumsel Babel Prabumulih, Joko Tri S dikonfirmasi wartawan secara terpisah, menjelaskan jika pihaknya membenarkan adanya masalah gangguan provider pada waktu sementara ini, sehingga transaksi menjadi terganggu.

“Memang ada gangguan tapi tidak lama dan sejauh ini hanya dibawah 10 nasabah yang komplain  serta akan diselesaikan,” tuturnya.

Pihak bank juga lanjut Joko, mengimbau kepada seluruh nasabah yang mengalami masalah hendaknya segera melapor sehingga bisa diurus. 

“Warga yang merasa rekening mengalami masalah bisa menghubungi customer service atau langsung datang ke bank sumsel induk langsung,” terangnya. (din)

Hari ke-11, Tujuh Penindakan Tilang Ops Patuh di Depan Polsek Gelumbang

MUARA ENIM, KS – Kendaraan baik roda empat maupun roda dua masih menjadi penyumbang angka pelanggaran berbagai aturan lalu lintas pada hari kesebelas Operasi Patuh Musi 2019 di jalur kawasan Jalan Lintas Prabumulih-Palembang.

Dalam gelar Operasi Patuh yang digelar petugas kepolisian di depan Polsek Gelumbang, Senin pagi (9/9/2019) sekitar pukul 09.30 WIB itu, diketahui tujuh tindakan tegas yang harus diberikan polisi dengan melakukan penilangan. Dengan rincian diantaranya, lima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta satu unit sepeda motor dan satu unit mobil ditilang.

“Ada sebanyak 7 perkara pada hari kesebelas Operasi Patuh Musi 2019 yang kita gelar di depan Mako Polsek Gelumbang,” ujar Kapolsek Gelumbang AKP Dwi Satya Arian SIk SH melalui Kanit Sabhara Polsek Gelumbang IPTU Edi Nuryanto saat memimpin operasi itu, siang tadi.

Operasi Patuh Musi 2019 ini, kata dia resmi dimulai pada 29 Agustus hingga 11 September 2019. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di wilayah hukum Polres Muara Enim.

“Operasi ini diharapkan bisa meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas serta menurunkan angka kecelakaan. Kita juga mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bagi pengendara itu sendiri,” tegasnya. (din)

Pemasangan Spanduk Bahaya Narkoba Disebar Hingga ke Pelosok Desa

PRABUMULIH, KS – Satu lagi cara yang dilakukan oleh Polres Prabumulih untuk mengajak peran aktif masyarakat menjaga kamtibmas di wilayahnya masing-masing, Kali ini melalui Subbag Humas Bag Ops Polres Prabumulih dengan melibatkan para Bhabinkamtibmas Polres Prabumulih dengan cara melakukan pemasangan spanduk imbauan kamtibmas di wilayah Kota Prabumulih.

Kapolres Prabumulih AKBP Tito Hutauruk, S.I.K., M.H melalui Kasubbag Humas Polres Prabumulih Iptu A. Yadi, S.H mengatakan kali ini melibatkan Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Brigadir Adio Parta, S.H memasang spanduk imbauan di Kelurahan Sungai Medang Kota Prabumulih.

Menurutnya pemasangan Spanduk Bahaya Narkoba ini dipasang di sejumlah titik lokasi di beberapa wilayah kelurahan hingga ke pelosok desa yang ada di kota Prabumulih.

Adapun isi spanduk yaitu ” STOP Narkoba, Gaul Ode Rusak Aok, Penjara Nunggu”. Harapannya, masyarakat peduli dengan lingkungannya, agar masyarakat peduli juga dengan peredaran narkoba yang belakangan ini cukup meningkat, jangan sampai keluarga kita menjadi korban maupun pelaku.

Iptu A. Yadi, S.H menambahkan tujuan pemasangan spanduk tersebut diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan peduli dengan kamtibmas di sekitarnya.

“Penggunaan bahasa daerah ini sendiri, agar mudah dimengerti masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam menjaga kamtibmas di sekitarnya,” jelasnya.

Berikan informasi yang jelas dan akurat sehingga memudahkan aparatnya melakukan penyelidikan, untuk memberikan penanganan terhadap gangguan kamtibmas yang terjadi masyarakat.

“Kalau laporannya jelas, respon anggota kita bisa cepat dalam mengungkap kasus gangguan kamtibmas tersebut. Memang perlu adanya sinergi antara masyarakat dan anggota kita, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat,” tukasnya. (*)

 

 

Sumber : Humas Polres Prabumulih