MPC & SAPMA Pemuda Pancasila Apresiasi Kinerja Kejari Prabumulih

PRABUMULIH, KS – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) bersama Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila (PP) Kota Prabumulih mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih kali ini dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Bumi Seinggok Sepemunyian.

Salah satu kasus korupsi yang berhasil ditangani Jaksa Prabumulih adalah kasus penyalahgunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan penyimpangan keuangan di PDAM Tirta Prabujaya Kota Prabumulih dengan total nilai kerugian negara lebih kurang Rp 260 jutaan rupiah.

Baca Juga : Pemuda Pancasila Prabumulih Sesalkan Final Cabor Sepakbola Porprov XII Sumsel Diwarnai Kericuhan

“Tersangkanya sudah berhasil ditangkap tim Jaksa Prabumulih. Sebagai warga negara yang baik kita patut mengapresiasi kinerja pihak kejaksaan khususnya di Prabumulih saat ini,” kata Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Prabumulih, Rifki Badai SH MKn, Jumat (6/12/2019).

Baca Juga : Rifki Badai: Jadikan Pemuda Ujung Tombak Pemersatu Bangsa yang Dinamis dan Energik

Rifki Badai mengungkapkan, pihak-pihak pemerhati dan penggiat anti korupsi maupun masyarakat awam pada umumnya selama ini menilai masih minim prestasi kejaksaan di kota Prabumulih khususnya dalam pengungkapan kasus korupsi.

“Selama ini kita menganggap kejari seperti terkesan cuek atau tidak mampu atau tidak mau mengusut dan memproses dugaan korupsi. Tapi ini awal yang sangat menggembirakan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, berkas perkara korupsi Mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabujaya Kota Prabumulih telah dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa peneliti pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih. Atas hal itu, IS akan segera menjalani persidangan di pengadilan Tipikor.

Baca Juga : Kejaksaan Tahan Mantan Direktur PDAM Tirta Prabujaya Prabumulih Terkait Dugaan Korupsi

“Iya, berkasnya sudah lengkap atau P21,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Prabumulih, Wan Susilo Hadi SH didampingi Jaksa Penyidik, Firmansyah SH di Kejari Prabumulih, Jumat (6/12/2019).

Ia pun menambahkan, penyidik telah melakukan tahap dua atau pelimpahan barang bukti dan tersangka ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang.

“Dalam seminggu ini mungkin berkasnya kita kirim ke Pengadilan Tipikor Palembang. Dan tersangka IS sendiri saat ini sudah kita tahan di Rutan Pakjo Palembang,” tegasnya. (din)

 

Penodong Mobil di Jalan Lingkar Prabumulih Dicokok, Modusnya Diawali Aksi Nekat Ini

PRABUMULIH, KS – Tim buru sergap Polsek Prabumulih Timur kembali meringkus satu pelaku penodongan terhadap supir mobil di Jalan Lingkar Timur kota Prabumulih Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (5/12/2019) sekira pukul 00.30 WIB.

Pelaku adalah Mintan (20) warga Jalan Batu Raja Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih. Ia ditangkap polisi saat berada dirumahnya di lokasi tersebut.

Baca Juga: Bentuk Kepedulian, AKBP I Wayan Beserta Jajaran Polres Prabumulih Berikan Bantuan Kepada Warga Yang Membutuhkan

Pria pengangguran ini merupakan rekan Aldo yang sebelumnya telah ditangkap polisi karena aksi penodongan bersama Mintan yang terjadi di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raya, Prabumulih Selatan pada Jumat tanggal 27 September 2019 lalu.

“Korban adalah Ansori (43) warga Perum Polda Blok A No.27 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang, Palembang,” kata Kapolres Prabumulih AKBP I Wayan Sudarmaya SH SIk MH melalui Kapolsek Prabumulih Timur AKP Alhadi Adjansyah SH didampingi Kanit Reskrim Ipda Hendra Jaya, Jumat (6/12/19).

Baca Juga: Jadi Korban Perampokan, Karyawan Koperasi di Prabumulih Ini Malah Ditangkap Polisi

Modus operandi para pelaku saat beraksi terhadap korbannya ini cukup nekat, Mintan dan Aldo yang berboncengan menggunakan sepeda motornya di jalan langsung melintangkan ke arah depan mobil korban. Sehingga, mobil korban berhenti.

Tak hanya itu, kawanan pelaku ini juga menakuti korban dengan menunjukkan senjata api yang terselip di pinggang milik Mintan. Lalu, mereka menggasak barang-barang berharga milik korban dari dalam mobil.

“Kemudian pelaku Mintan langsung merampas uang milik korban kemudian pelaku langsung pergi membawa uang korban sebesar Rp 700 ribu,” tandasnya seraya mengatakan akibat perbuatannya, pelaku dapat dikenakan hukuman pidana dalam Pasal 365 KUHPidana dengan ancaman 7 tahun penjara. (din)

Lady Escort Terjerat Narkoba, 12 Butir Ineks Ditemukan Tim Tantura Prabumulih

PRABUMULIH, KS – Ayu Melisa (25) berdomisili di sebuah rumah kosan yang berada di belakang Cafe Erick Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih terpaksa berurusan dengan polisi.

 

Wanita sebagai Ladies Escort atau pemandu karaoke ini ditangkap Tim Tantura dari Polres Prabumulih karena kedapatan memiliki narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 12 Butir saat berada di kawasan Jalan Raya Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, Rabu (4/12/2019) sekira pukul 22.00 WIB.

Kapolres Prabumulih AKBP I Wayan Sudarmaya SH MH melalui Kasat Sabhara, AKP Jauhari SH mengatakan, pelaku Ayu Melisa diamankan petugas pada saat melaksanakan patroli rutin, tepatnya di Jalan Cor Muara Sungai depan SMPN 6 Prabumulih.

“Ketika tim tantura melewati TKP terlihat dua orang yang hendak melintas menggunakan motor, lalu dua orang tersebut mampir ke warung sambil membuang sesuatu ke dalam tong air di sekitar lokasi tersebut,” ujar AKP Jauhari SH, Kamis (5/12/2019).

Hal tersebut kata dia, diketahui oleh petugas sehingga tim Tantura saat itu langsung menghampiri dua orang tersebut salah satu diantaranya tak lain Ayu Melisa itu dan tim menemukan sebuah botol plastik kecil yang berisikan 12 butir ekstasi. Sementara, kedua orang tersebut kabur ke hutan.

“Dalam pengejaran anggota kita, satu orang wanita yang tak lain Ayu Melisa sedang bersembunyi berhasil diamankan dan selanjutnya langsung kita bawa bersama barang buktinya tersebut ke Polres Prabumulih dan diserahkan ke Sat Narkoba untuk diproses hukum lebih lanjut,” tegasnya. (din)

Pengelolaan Transfer dan Alokasi Dana Desa di Prabumulih Belum Sesuai Ketentuan

PRABUMULIH, KS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pengelolaan transfer bantuan keuangan dana desa dan alokasi dana desa di Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018, Kamis (5/12/2019), BPK telah melakukan pemeriksaan atas Bendahara Pengeluaran PPKD, dimana diketahui penyaluran Dana Desa untuk 12 Desa ke Rekening Kas Desa terlambat dan penganggaran ADD tidak sesuai ketentuan.

Dari pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban transfer bantuan keuangan tersebut, BPK menemukan terjadi adanya keterlambatan penyaluran transfer bantuan keuangan berupa Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dana Desa tahap I sebesar Rp3,25 miliar diterima dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD pada tanggal 8 Februari 2018. Atas penerimaan dana tersebut seharusnya disalurkan ke RKD paling lambat tanggal 15 Februari 2018 atau tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. 

“Hasil pemeriksaan atas dokumen pencairan SP2D dan cek transfer dari Bendahara Pengeluaran PPKD ke RKD diketahui terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk 12 desa, terhitung dari batas akhir penyaluran tanggal 15 Februari 2018 yaitu berkisar dari 53 hari sampai dengan 111 hari,” bunyi hasil LHP 2018.

Sementara, Dana Desa Tahap II sebesar Rp6,51 miliar diterima dari RKUN ke RKUD pada tanggal 5 Juni 2018. Penerimaan dana tersebut seharusnya disalurkan ke RKD paling lambat tanggal 12 Juni 2018 atau tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. 

Hasil pemeriksaan atas dokumen pencairan SP2D dan cek transfer dari Bendahara Pengeluaran PPKD ke RKD diketahui oleh BPK terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk 12 desa, terhitung dari batas akhir penyaluran tanggal 12 Juni 2018 yaitu selama 21 hari. 

Atas kekurangan alokasi anggaran ADD TA 2018 tersebut, Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengirimkan Surat Nomor S-292/MK.7/2018 tanggal 25 Juni 2018 kepada Walikota Prabumulih tentang Peringatan Penganggaran ADD dan memberitahukan untuk segera menyampaikan surat komitmen untuk menganggarkan ADD paling sedikit 10 persen dari jumlah DAU dan DBH dalam perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Dari hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan Desa tidak dapat segera memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan prioritas dan tujuan pemberian ADD kepada masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

“Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PMD kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pemenuhan persyaratan administrasi pencairan Dana Desa. Tim TAPD kurang optimal dalam menyusun anggaran ADD sesuai ketentuan,” lanjut bunyi dalam LHP tersebut. 

Kondisi tersebut diketahui tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat 3 dan 4, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Lalu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa. (*)

Kas Dikelola Belum Sepenuhnya Tertib, Ada Rekening Pemkot Prabumulih Tanpa Penetapan Walikota dan Pengenaan Biaya Administrasi

PRABUMULIH, KS – Dibalik prestasi Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Ternyata, ada segudang masalah yang menyertainya. Lihatlah, pengelolaan keuangan daerah Prabumulih belum sepenuhnya tertib, mulai dari rekening yang tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota hingga terdapat pengenaan biaya administrasi atas jasa giro atau bunga tabungan milik pemerintah kota tersebut.

Nah, semua itu tertuang dalam LHP BPK RI tahun anggaran 2018. Dalam hasil pemeriksaan atas pengelolaan rekening milik Pemerintah Kota Prabumulih TA 2018 diketahui bahwa terdapat rekening yang tidak ditetapkan dengan surat keputusan walikota, dan terdapat pengenaan biaya administrasi dan pajak penghasilan atas jasa giro/bunga tabungan milik Pemerintah Kota Prabumulih

Baca Juga: BPK Temukan Rp1,38 M Perjalanan Dinas di DPRD Prabumulih Tak Sesuai Ketentuan

Dijelaskan juga dalam LHP BPK tersebut, bahwa rekening milik sekolah yang digunakan untuk menerima dana Program Sekolah Gratis (PSG) tidak ditetapkan oleh Walikota selaku Kepala Daerah Pemerintah Kota Prabumulih memiliki 85 SD Negeri dan 12 SMP Negeri. Sekolah tersebut masing-masing memiliki 2 rekening yaitu rekening BOS dan PSG.

“Hasil pemeriksaan atas rekening SD Negeri dan SMP Negeri tersebut diketahui bahwa rekening PSG tidak ditetapkan oleh walikota. Hasil konfirmasi kepada Badan Keuangan Daerah diketahui juga belum ada usulan penetapan rekening dari OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas rekening PSG tersebut,” terang BPK yang tertuang dalam LHP 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Teguh Prasetyo S.E., MAB., Ak., CA tersebut.

Baca Juga: BPK Temukan Rp 1 Miliar Lebih Hasil Mark-Up Spek Mutu Beton di Dinas PUTR Banyuasin

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan pengenaan pajak penghasilan atas jasa giro/bunga tabungan dan biaya administrasi sebagai tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan atas LKPD Pemkot Prabumulih tahun 2017 Nomor 3.B/LHP/XVIII.PLG/04/ 2018 tanggal 11 April 2018, seluruh sekolah dan puskesmas telah merubah rekening tabungan menjadi rekening giro per Juni 2018.

Hasil pemeriksaan atas mutasi rekening baik rekening tabungan maupun rekening giro pada 85 SD Negeri, 12 SMP Negeri dan 9 Puskesmas diketahui bahwa terdapat pengenaan pajak penghasilan atas penerimaan jasa giro/ bunga tabungan dan pengenaan biaya administrasi oleh bank.

BPK menilai permasalahan ini disebabkan Kepala BKD selaku BUD kurang mengawasi dan mengendalikan rekening sekolah yang belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum mengusulkan rekening Bendahara PSG untuk ditetapkan dengan SK Walikota.

Baca Juga: FITRA Sumsel Bongkar Indikasi Kerugian Negara Sekwan PALI Senilai Rp 6,4 Miliar Lebih

BPK juga merekomendasikan kepada walikota Prabumulih agar mereka Kepala BKD selaku BUD untuk lebih optimal mengawasi dan mengendalikan rekening yang belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota serta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih cermat dalam mengusulkan rekening untuk ditetapkan dengan SK Walikota. (zn/dn)

Jadi Temuan BPK, Pajak Parkir RSUD Prabumulih Belum Ditetapkan

PRABUMULIH, KS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) menemukan adanya pendapatan pajak parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih yang belum ditentukan sebesar Rp 66.357.000.

Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun anggaran 2018.

Berdasarkan catatan BPK yang diperoleh KS.com, Sabtu (30/11/2019), diketahui RSUD Prabumulih yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki lahan parkir yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu CV PLP sejak tahun 2014 silam. Kerjasama pengelolaan aset RSUD ini sesuai Perjanjian Kerjasama atas sewa aset tetap Pemerintah Kota Prabumulih antara RSUD Kota Prabumulih dengan CV PLP dengan rincian sebagai berikut.

Hasil wawancara tim BPK dengan Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan RSUD Kota Prabumulih, tarif parkir yang disepakati sesuai Peraturan Daerah pihak pengelola parkir tidak diperbolehkan untuk memungut tarif parkir melebihi harga yang telah disepakati.

Keterangan lebih lanjut diketahui bahwa penentuan pendapatan sewa lahan parkir yang harus dibayar oleh pihak pengelola parkir setiap tahunnya tidak didasarkan atas pembagian keuntungan dari hasil pemungutan tarif parkir setiap kendaraan yang masuk ke lahan parkir RSUD, melainkan berupa tarif sewa tetap berdasarkan kesepakatan antara RSUD dengan pihak pengelola.

Baca Juga: BPK Temukan Rp 1 Miliar Lebih Hasil Mark-Up Spek Mutu Beton di Dinas PUTR Banyuasin

Nah, dalam menentukan tarif sewa tahunan atas lahan parkir tersebut, pihak RSUD sebelumnya telah melakukan observasi yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari beberapa pegawai RSUD selama beberapa hari untuk melihat rata-rata tingkat okupansi lahan parkir setiap harinya.

Baca Juga: 17 Paket Pekerjaan Dinas Perkim Sumsel Jadi Temuan BPK

Sementara, hasil observasi tim RSUD diketahui rata-rata pengunjung parkir setiap harinya adalah 388 sepeda motor, dan 109 mobil. Jumlah tersebut mengabaikan berapa jumlah sepeda motor dan mobil yang hanya parkir dan berapa jumlah yang menginap.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik Badan auditor negara tersebut mengetahui bahwa atas pendapatan pajak parkir yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2018 belum termasuk pendapatan pajak parkir yang diselenggarakan oleh CV PLP.

Perhitungan di atas menggunakan hasil observasi rata-rata pengguna fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh CV PLP di area parkir RSUD baik yang menggunakan sepeda motor ataupun mobil hanya dikenakan tarif parkir standar dan tidak memperhitungkan tarif parkir menginap.

Kondisi tersebut tidak sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 62 ayat 1, Pasal 63 ayat 2, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 48 serta Pasal 49 ayat 1.

Kemudian, Pasal 30 ayat 3, Pasal 35 ayat 3 dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Badan Daerah Kota Prabumulih. (zn/dn)

Kajati Sumsel: Jalankan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Secara Benar

Jalankan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Secara Benar,” ungkap Kajati Sumsel, Dr Sugeng Purnomo.

PRABUMULIH, KS – Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel), Dr Sugeng Purnomo kembali mengingatkan kepada seluruh anggota kejaksaan di wilayah kerjanya agar meningkatkan kinerja dan menjalankan tupoksi secara integritas dan profesional.

Hal tersebut disampaikan Sugeng saat kunjungan kerjanya ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Prabumulih, siang tadi (27/11/2019). “Pesan saya tentunya Jalankan tugas dan fungsi Kejaksaan secara benar,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bila ada dugaan dalam suatu kasus korupsi, maka harus segera dilakukan pengungkapan, meski secara umum pihaknya tidak menargetkan dalam ungkap kasus korupsi.

“Kalau ada dugaan kasus korupsi harus diusut, tapi tidak ada target sekian,” kata Sugeng.

“Yang jelas, saat mengungkap kasus korupsi maka harus bicara bukti dan tidak bicara target, tidak bicara order tertentu melainkan harus bicara bukti. Kalau bukti ada maka harus diungkap,” tegasnya.

Pantauan di lapangan, Kajati Sumsel Dr Sugeng Purnomo beserta rombongan tiba di Kantor Kejari Prabumulih siang tadi sekira pukul 10.30 WIB. 

Kemudian Kajati Sumsel melanjutkan dan mempimpin rapat secara internal di memimpin rapat tertutup (intern) di Aula Kejari Prabumulih mulai pukul 11.00 WIB, istirahat sholat dan makan dan lanjut lagi hingga pukul 14.00 WIB. (din)

VIDEO : Ini Tanggapan Polres Prabumulih Soal Isu Beredarnya Telur Palsu

PRABUMULIH, KS – Kapolres Prabumulih AKBP I Wayan Sudarmaya SH SIk MH melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Rahman SH mengatakan pada prinsipnya Polres Prabumulih akan terus melakukan observasi dan penelitian terhadap informasi tersebut.

“Dan karena ada statement dari Disperindag Prabumulih terkait isu beredarnya telur diduga palsu tersebut maka kami harus turun ke lapangan dan jangan sampai informasi ini memblunder tidak jelas dan membuat resah masyarakat,” ungkap AKP Abdul Rahman SH saat dibincangi wartawan.

Baca Juga: VIDEO : Heboh! Beredar Telur Palsu di Prabumulih

Menurutnya, pihak kepolisian juga akan mendampingi pihak pemerintah dalam hal ini Disperindag dan Peternakan Pemkot Prabumulih untuk melakukan uji kelayakan terhadap unggas di sejumlah lokasi peternakan yang ada di kota Prabumulih.

“Nanti setelah di lapangan maka kami mendampingi pihak peternakan memberikan keterangan dan melakukan uji yang mana yang menurut kategori berbahaya atau tidak layak konsumsi, kemudian disperindag bila menemukan adanya indikasi itu maka semua akan harus ditarik di pasaran jangan sampai beredar,” terangnya.

“Kami selaku dari pihak kepolisian akan mengikuti dan memberikan dorongan kepada pihak pemerintah untuk segera mewaspadai hal-hal seperti ini jangan sampai berlarut-larut,” bebernya. (din)

Warga Temukan Mayat Tergeletak Dalam Selokan di Prabumulih

PRABUMULIH, KS – Warga Desa Pangkul mendadak gempar dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin wanita di pinggir Jalur Kereta Api Kilometer 334+3/4 pada Senin pagi (25/11/2019) sekitar pukul 08.30 wib. Jasad yang tubuhnya dipenuhi luka itu ditemukan dalam kondisi tertelungkup dalam selokan pinggir rel kereta api.

Belakangan diketahui, korban merupakan warga Dusun V, Desa Pangkul, Kecamatan Cambai yang mengontrak di Bedeng Begawan. Korban yang bernama Lisuningsih (45) tahun ini diduga tewas setelah tertabrak kereta api Sindang Marga jurusan Kertapati – Linggau.

Kasat Reskrim AKP Abdul Rahman SH saat dikonfirmasi mengatakan, penemuan jasad korban pertama kali ditemui oleh Zulianto warga setempat.

Zulianto yang saat itu kebetulan melintas di kawasan tersebut terkejut melihat sesosok jasad tergeletak di dalam selokan. Ia pun menghubungi warga lainnya dan langsung melaporkan temuan mayat tersebut ke polisi.

Pihak kepolisian pun langsung melakukan cek tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih untuk divisum.

“Kita sudah koordinasi dengan pihak  Stasiun Kereta Api Prabumulih atas kejadian ini. Dan telah dipastikan jika korban meninggal lantaran tertabrak Kereta Api Sindang Marga,” ujar Abdul Rahman.

Rahman menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Minggu malam (24/11/2019) sekitar pukul 21.30 wib. Saat itu Masinis KA Sindang Marga jurusan Kertapati-Linggau menelpon ke Kantor KA Prabumulih bahwa ada korban yang berdiri di tengah rel kereta api.

Masinis pun kemudian menyalakan klakson. Namun korban masih saja berdiri di tengah rel sehingga korban pun tertabrak oleh kereta api tersebut.

Melihat kejadian tersebut masinis pun kemudian menelpon ke kantor KA Prabumulih. Selanjutnya dari Kantor Kereta Api Prabumulih menelpon security Cambai dan Lembak untuk mencari keberadaan korban.

“Upaya pencarian yang dilakukan malam itu belum membuahkan hasil. Pada akhirnya jasad korban baru ditemukan oleh warga pada pagi harinya,” pungkasnya. (icl/din)

VIDEO: Pria Nyaris Dihakimi Massa di Venue Cabor Kempo Porprov Sumsel

PRABUMULIH, KS – Seorang pria yang diduga melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra Fit warna Merah Hitam nopol BG 8965 CA milik warga di pangkalan ojek Gang Amir Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (24/11/2019) sekira pukul 09.15 WIB diamankan polisi.

Pria bernama Bambang Murdiono (31) warga Jalan Nigata Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih diduga mencuri motor milik korban bernama Heri Trianto (43) warga Jalan Alipatan Gang Amir RT 28 RW 12 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, peristiwa percobaan pencurian sepeda motor tersebut bermula ketika Heri Trianto yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek itu memarkirkan motornya di sekitar lokasi Gedung Serbaguna Mangga Besar yang dijadikan tempat pertandingan Cabor Kempo.

Suasana di sekitar lokasi pun saat itu sedang ramai. Nah, tak lama kemudian datang pelaku Bambang dengan santai melihat-lihat kendaraan. Pria dengan tubuh dipenuhi tato itu kemudian menuju motor Supra Fit dan diduga berusaha melakukan pencurian.

Sialnya aksi Bambang tersebut diketahui oleh warga yang langsung meneriakinya maling sebelum pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Warga bersama para atlet yang berhamburan keluar gedung itu lalu menangkap pelaku hingga sempat memukuli pria mengenakan anting dan celana loreng tersebut.

Beruntung di venue cabor Kempo tersebut ramai anggota polisi yang sigap langsung melakukan pengamanan dan menenangkan warga.

“Dio tu nak maling motor wong, untung banyak yang jingok jadi dak berhasil,” ungkap Bayu, salah seorang warga saat dibincangi di lokasi kejadian, siang tadi.

Sedangkan pelaku Bambang saat diamankan petugas membantah pelaku disebut mencuri motor korban dan tidak berniat melakukan pencurian. “Aku tu cuman liat-liat motor bae bukan nak maling,” bantahnya dihadapan polisi.

Kasat Reskrim AKP Abdul Rahman SH didampingi Kanit Pidum, Ipda Fredy saat dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya pelaku diduga melakukan pencurian sepeda motor di lokasi venue cabor kempo tersebut diamankan.

“Pelaku sudah diamankan dan sementara ini masih menjalani pemeriksaan oleh petugas kami,” singkatnya. (din)