Baru Dibangun Dari Bangub, Granit Trotoar Sudirman Prabumulih Banyak yang Pecah

PRABUMULIH, KS – Belum genap sebulan dipasang, granit trotoar Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel) sudah banyak yang rusak dan pecah. Hal itu sangat disayangkan oleh sejumlah masyarakat, terutama pejalan kaki.

Dari pantauan KS.com, Jumat (17/1/2020), kondisi ini terjadi pada sejumlah kedua sisi jalan, baik dari arah Patung Kuda Simpang Muara Dua tepatnya sebelum Bank Sumsel Babel maupun sebaliknya dari arah SPBU Relly Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih.

Granit yang merupakan sebagai salah satu material trotoar tersebut diduga sering dilintasi oleh sejumlah pengendara kendaraan roda dua dan tidak merekat dengan kuat, sehingga material tersebut kini banyak yang rusak dan pecah. 

Akibatnya, trotoar yang dibangun dari dana menggunakan Anggaran Bangub pada tahun 2019 senilai Rp10,667 miliar itu sangat mengganggu dan membahayakan pejalan kaki yang melintas di trotoar karena material yang berserakan.

“Trotoar ini kalau tidak salah baru dibangun akhir 2019 tadi mas. Tapi sekarang sudah ada yang rusak,” ungkap Andika, salah seorang warga Kelurahan Prabu Jaya Kota Prabumulih.

Sementara itu, salah seorang warga sekitar lokasi trotoar yang pecah dan rusak tersebut, Ahmad sangat menyayangkan dengan kondisi trotoar yang baru dibangun, tapi sudah rusak lagi.

“Yang buat rencana pembangunan itu sebetulnya yang tidak matang, masak bangun trotoar sampai ke jalur-jalur gang jalan juga. Mau gimana lagi kalau sudah begini batunya banyak yang pecah terus bertebaran. Kalau ada kesandung dan jatuh yang celaka,” tandasnya. (din)

Warga Keluhkan Trotoar Rusak dan Berlubang di Simpang Pandean Prabumulih

PRABUMULIH, KS – Kondisi rusaknya sarana pejalan kaki di kawasan Jalan Alipatan (pandean) tepatnya pertigaan Simpang BNI Lama Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih membuat sejumlah warga mengeluh.

Sarana yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki ini rusak bahkan berlubang sejak lama, namun sampai saat ini belum ada upaya perbaikan lebih lanjut.

“Kalau kerusakan trotoar itu setahu saya sudah hampir satu tahun ini pak dan sampai sekarang belum ada perbaikannya,” ujar Rizal Dhani, salah satu warga di sekitar lokasi, Rabu (15/1/2020).

Selain itu, kata dia drainase di atas trotoar tersebut tidak berfungsi. Titik kerusakan drainase menyebar di sebagian Jalan Alipatan bahkan hingga ke Jalan Jenderal Sudirman.  Saat hujan, drainase akan memuntahkan berbagai material seperti pasir, batu, dan sampah bersama air hujan yang meluap dari dalamnya.

“Trotoarnya sendiri hancur lebur pak, apalagi drainase nya seperti dibiarkan begitu saja,” ungkapnya seraya berharap kepada pemerintah untuk segera dilakukan perbaikan.

Terkait kondisi drainase yang rusak tersebut, pihak Perusahaan Kota melalui dinas terkait sementara ini belum memberikan keterangan resminya. (din)

Ancam Demo Minta Pemkot Prabumulih Tegas Soal Kompetensi PHL Dianulir

PRABUMULIH, KS – Polemik uji kompetensi seleksi perekrutan pegawai harian lepas (PHL) yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih mendapat banyak tanggapan dari beberapa pihak, termasuk OKK MPC Pemuda Pancasila Kota Prabumulih.

Ketua OKK MPC Pemuda Pancasila Kota Prabumulih sekaligus Eks Opicio Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Prabumulih, Rudiansyah mengaku sangat prihatin dengan kondisi birokrasi yang sekarang sedang berjalan.

“Dimana yang menjadi korban adalah para PHL. Dari pernyataan yang disampaikan oleh BKPSDM pada hari senin tanggal 13 januari 2020 pada salah satu media cetak dengan tegas bahwa hanya 11 pelamar yang diakomodir. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh wakil ketua DPRD Ahmad Palo pada diskusi di dewan beberapa hari kemarin,” ungkap Rudiansyah.

Menurutnya, dalam pertemuan diskusi di Gedung DPRD Kota Prabumulih tersebut, pihak DPRD kota Prabumulih dalam hal ini, Wakil Ketua I DPRD Kota Prabumulih, Ahmad Palo SE menyatakan bahwa tes PHL yang sudah dilakukan oleh OPD terkait kemarin dianulir (dianggap tidak pernah terlaksana atau dibatalkan).

“Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Kota Prabumulih harus segera dengan tegas menjawab hal ini, agar masalah ini tidak terombang-ambing. Jangan seolah-olah dianggap sepele, kita mesti ingat loh ratusan bahkan ribuan orang yang menjadi korban karena masalah ini,” terang dia.

Pihaknya juga meminta kepada Pemkot Prabumulih untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembatalan pelaksanaan uji kompetensi PHL sebagaimana dinyatakan oleh pihak DPRD Kota Prabumulih tersebut serta mempertemukan pihak penyelenggara tes uji kompetensi PHL dalam hal ini Kepala BKPSDM Kota Prabumulih.

“Bayangkan berapa banyak air mata yang mereka keluarkan saat mereka membaca pengumuman dari hasil tes kemarin bagi yang tidak lulus membaca hasil pengumuman itu. Berapa besar coba anggaran yang sudah dikeluarkan untuk tes tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut Rudi menyampaikan, bahwa pihaknya mengancam akan turun ke jalan apabila permasalahan ini tidak ada kejelasan dalam waktu seminggu kedepan.

“Untuk itu apabila hal ini tidak segera ditanggapi maka kami tidak akan segan-segan untuk turun ke jalan meminta kejelasan tentang masalah ini. Rencananya dalam minggu-minggu ini kami akan kembali ke gedung rakyat menuntut hal ini untuk meminta segera dipertemukan langsung dengan pihak OPD dalam hal ini dinas terkait dikepalai oleh saudara benny rizal,” tegasnya.

“Dan juga kami mengimbau pihak Inspektorat, BPK bahkan kejaksaan negeri prabumulih untuk mengevaluasi mengenai anggaran yang dikeluarkan oleh pelaksanaan tes PHL kemarin apabila hasil tes kemarin benar dianulir. Karena kita mesti ingat bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam pemerintahan hendaknya betul-betul dipikirkan dengan matang agar tidak terjadi seperti buang-buang anggaran,” bebernya. (din)

Pertamina EP Prabumulih Bantah Kematian Hewan Ternak Warga Akibat Limbah Minyak Mentah

PRABUMULIH, KS – Terkait keluhan warga soal seekor sapi jantan yang ditemukan mati akibat meminum air sungai diduga sudah tercemar limbah minyak mentah di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dibantah oleh PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih.

Pihak PT Pertamina mengaku telah melakukan pertemuan dan pemeriksaan secara langsung di lokasi kejadian pada tanggal 14 Januari 2020 yang lalu.

“Namun pada saat didatangi, posisi sapi sudah tidak ada. Menurut keterangan pemiliknya, sudah disembelih dan daging sudah dijual,” kata PT Pertamina EP Prabumulih Field melalui Atika Rusy Asset 2 Government Relations Analyst saat dibincangi portal ini, Jumat (17/1/2020) siang.

Atika juga mengatakan dugaan terjadinya pipa milik Pertamina yang bocor serta mengakibatkan air sungai sekitar kebun warga di Desa Manunggal Makmur yang diduga tercemar minyak mentah itu pun telah ditindaklanjuti oleh pihak PT Elnusa Mitra selaku mitra kerja Pertamina EP Prabumulih Field.

“Terkait sungai, juga telah dilakukan pembersihan oleh PT Elnusa mitra kerja Pertamina EP Prabumulih Field. Kegiatan juga didampingi Kadus dan diketahui Kades. PT Elnusa juga selalu melakukan pengawasan secara rutin,” tegasnya. (din)

Nunggak Bayar Listrik 2 Bulan, Siap-siap MCB Dicabut PLN

PRABUMULIH, KS – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Prabumulih menargetkan pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi tunggakan pada masyarakat yang masih memakai sistem amper listrik. Hal itu disampaikan oleh Kepala PLN Kota Prabumulih, Sumardi, saat ditemui di kantornya, Kamis (16/1/2020).

“Alhamdulillah masyarakat Prabumulih dari tahun sebelumnya mulai tertib dalam pembayaran listrik meskipun masih ada yang memang beberapa menunggak namun tidak terlalu banyak dari tahun sebelumnya,” ungkap Sumardi kepada wartawan, Kamis (15/1/2020).

Ditanya masalah target Sumardi mengaku, tidak terlalu banyak target hanya saja dia berharap kepada pelanggan yang menunggak agar dalam waktu 2 bulan ditahun 2020 ini sudah tidak ada lagi tunggakan, apalagi listrik merupakan kebutuhan pokok.

“Untuk ditahun 2020 ini tak perlu banyak target yang penting masyarakat harus bersih dari tunggakan karena sebelumnya sudah dikasih imbauan sampai kepedesaan jangka waktu 2 bulan untuk segera membayar listrik,” tegasnya.

Jika menunggak 2 bulan pembayaran maka MCB (Miniature Circuit Breaker) listrik di rumah pelanggan akan dicabut sementara dan akan diberi jenjang waktu lagi selama 3 bulan, jika tetap tidak membayar maka dengan terpaksa akan amper akan dibongkar.

Lalu bagi yang sering mencuri ampere listrik maka sanksinya akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan berlaku.

“Bagi yang telah dicabut kalau ingin memasang lagi maka diharuskan membayar tunggakan dan dialihkan ke sistem prabayar atau token pulsa tanpa membayar biaya pemasangan kecuali ampere tersebut sudah mati baru biaya pemasangan, Untuk itu kami meminta masyarakat agar tertib membayar tunggakan,” harap Sumardi.

Sementara itu Gandi, seorang warga jalan Jendral Sudirman mengungkapkan, selama ini PLN Prabumulih konsisten meningkatkan pelayanan dan jarang melakukan pemadaman sehingga pelanggan harus tertib membayar.

“Listrik itu kebutuhan pokok kalau dicabut kita juga dak bisa apa-apa baik ingin menonton, masak nasi atau kebutuhan lainnya tidak bisa dilakukan. Kita bersyukur sekarang pelayanan PLN Prabumulih makin meningkat dan jarang padam,” tandasnya. (din)

Mantan Ketua MPC PP Prabumulih Periode 2010-2014 Tutup Usia

PRABUMULIH, KS – Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Mantan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Kota Prabumulih periode 2006-2010 dan 2010-2014, Iskandar Romuzun meninggal dunia, Rabu (15/1/2020).

Kakak kandung dari Asmawati Marzuki Ali ini menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit (RS) AR Bunda kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel), siang tadi sekitar pukul 15.00 WIB.

Baca Juga : MPC PP Prabumulih Hantarkan DPC Srikandi dan SAPMA Menuju Muscab Pertama

“Almarhum sempat menjalani perawatan di rumah sakit Bunda Prabumulih karena sakit,” ucap salah satu kerabatnya kepada wartawan, Rabu (15/1/2020).

Kini, jenazah sudah diberangkatkan menuju kampung halaman di wilayah Kelurahan Gunung Ibul tepatnya di belakang Hotel South Sumatera Kota Prabumulih untuk dimakamkan.

Segenap keluarga besar Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumsel dan MPC Pemuda Pancasila Kota Prabumulih beserta seluruh Srikandi, Satuan Pelajar Mahasiswa (SAPMA) maupun Komando Inti (KOTI) Pemuda Pancasila Kota Prabumulih mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke Rahmatullah Bapak Iskandar Romuzun.

Baca Juga : Minta Pelaksanaan Uji Kompetensi PHL Prabumulih Diaudit Secara Menyeluruh

“Kami turut belasungkawa atas meninggalnya Mantan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Kota Prabumulih periode 2006-2010 dan 2010-2014, Iskandar Romuzun. Semoga arwah almarhum mendapatkan tempat yang layak disisi Allah SWT dan kepada keluarga yang ditinggalkan senantiasa tabah dan sabar dalam menerima cobaan ini. Amin,” ungkap Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumsel M Yansuri, S.IP didampingi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Prabumulih, Rifki badai SH MKn. (*)

Curi Puluhan Pasang Sepatu di Prabumulih, Pria Ini Ditangkap Polisi

PRABUMULIH, KS – Seorang pria bernama Seno Adiapati (34) diduga sebagai pelaku pencurian puluhan pasang sepatu di toko sepatu Alya Zhahira yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih. 

Saat ini warga Jalan Kapten Dulhak no. 308 RT/RW. 01/02 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tersebut telah berhasil ditangkap oleh tim Buser Polsek Prabumulih Barat.

Kapolres Prabumulih AKBP I Wayan Sudarmaya SH SIk MH melalui Kapolsek Prabumulih Barat AKP Murshal Mahdi SE MSi didampingi Kanit Reskrim Ipda Darmawan SH membenarkan, pelaku diamankan pada Rabu, 15 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB.

“Pelaku sudah kita amankan saat sedang berjalan di sekitar TKP di depan toko korban di Jalan Urip Sumoharjo tadi,” ujar Ipda Darmawan saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2020).

Selain pelaku Seno, lanjut Kanit Reskrim petugas juga berhasil mengamankan barang buktinya berupa sebanyak 11 pasang sepatu hasil curian pelaku di toko Alya Zhahira milik korban  Shanti (35) warga Jalan Kerinci Kelurahan Prabujaya, Prabumulih.

Menurutnya, pelaku ditangkap polisi berdasarkan laporan kepolisian dibuat korban pada Kamis, tanggal 9 Januari 2020 lalu sekira pukul 01.30 WIB. Diduga, pelaku mengambil 40 pasang sepatu yang disimpan korban di gudang lantai dua di ruko korban di lokasi TKP tersebut.

“Dari hasil olah TKP diketahui bahwa pelaku terlebih dahulu menjebol dinding Ruko dengan menggunakan kayu balok kemudian pelaku masuk kedalam Ruko, dan mengambil 40 pasang sepatu. Dan kita langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan pelaku tersebut,” tegasnya. (din) 

Minta Pelaksanaan Uji Kompetensi PHL Prabumulih Diaudit Secara Menyeluruh

PRABUMULIH, KS – Sejumlah perwakilan Pemuda Pancasila (PP) Kota Prabumulih dan Aliansi Prabumulih Menggugat (APM), Senin (13/1/2020) kemarin, melakukan diskusi terbuka terkait pelaksanaan Uji Kompetensi PHL yang difasilitasi oleh pihak DPRD Kota Prabumulih.

Meski hasil diskusi hampir menemui titik permasalahan, namun Aliansi tersebut mengaku belum begitu memuaskan dan meminta pihak OPD (organisasi perangkat daerah) selaku pelaksana Uji Kompetensi PHL dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih untuk dihadirkan.

“Bukan kami mengintimidasi OPD tapi ingin jawaban itu didengar wakil rakyat dan mereka (DPRD, red) mengaku siap memfasilitasi APM dan Pemuda Pancasila dipertemukan dengan OPD,” ujar Ketua Umum APM Kota Prabumulih, Adi Susanto SE didampingi Ketua MPC PP Prabumulih, Rifki Badai SH MKn seraya mengatakan karena ada program yang harus diketahui dan dikaji juga oleh anggota DPRD.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan masalah anggaran pelaksanaan uji kompetensi secara menyeluruh oleh pihak berwenang. Biasanya, ada laporan pertanggungjawaban dan sedikit apapun anggaran harus disetujui DPRD. Katanya sudah pernah dianggarkan di 2019 tapi pihaknya mengaku belum melihat judul anggaran tersebut.

“Kalau anggaran itu berjudul pembinaan kok ada kompetensi,” terang pria yang pernah menjabat anggota DPRD kota Prabumulih ini sembari menyebut pemerintah itu bukan menambah angka pengangguran melainkan harus menciptakan lapangan pekerjaan.

“Sistem dan tatanan harus dikaji benar-benar jangan sampai mendapat tuaian dan hujatan dari masyarakat. Tes uji kompetensi dinilai kurangnya transparansi publik yang terkesan hanya formalitas saja. Hal itu, sambungnya sangat disayangkan karena menggunakan anggaran pemerintah,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, H Ahmad Palo SE mengaku sangat mengapresiasi perwakilan Pemuda Pancasila dan APM Prabumulih melakukan diskusi terkait penerimaan seleksi PHL tersebut.

“Ini artinya masih ada masyarakat peduli terhadap jalannya pemerintahan yang kurang tepat dan kurang pas,” tutur Palo saat dibincangi awak media usai memfasilitasi aliansi tersebut.

Meskipun, pada akhirnya hampir menerima tuntutan mereka. Kendati demikian aliansi pemuda ini masih ingin mendengar penjelasan komprehensif dari OPD dan pihaknya selaku wakil rakyat akan memfasilitasinya.

“Intinya beberapa hal tadi kita sudah mencoba klarifikasi ke Pemkot dan yang tidak lulus dianulir artinya diterima tapi dengan beberapa mekanisme di Pemkot,” imbuhnya.

Terkait permintaan yang mempertanyakan anggaran dan menginginkan untuk diaudit? Palo mengaku akan koordinasi dengan pimpinan lain. Yang jelas, kata dia. Proses anggaran pasti menggunakan APBD, kalaupun tidak teranggarkan sebelumnya namun kalau masih di dalam nomenklatur yang sama pemerintah bisa menggeser anggaran.

Hanya saja pihaknya juga menyesalkan uji kompetensi itu yang artinya Pemkot dalam hal ini BKPSDM dan Sekda merencanakan itu kurang baik. 

“Kenapa harus ada seleksi dan kemudian dianulir, Kedepannya harus ada rencana dan pemikiran yang matang,” tegasnya seraya mengaku permintaan aliansi soal audit anggaran, DPRD mempunyai hak meminta BPK dilakukan audit oleh BPK namun melalui proses tahapan dan mekanisme. (*)

Sejak 2 Desember 2019, RS Fadhillah Sudah Gratiskan Biaya Perawatan Delfa

+ Hari Ini, Bayi Delfa Barqi Abbasy Yang Sempat Dikabarkan Ditahan oleh Pihak Rumah Sakit di Prabumulih Sudah Bisa Pulang

PRABUMULIH, KS – Pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih melalui Asisten III, H M Rasyid S Ag MM dan Wakil Ketua II DPRD Kota Prabumulih, Ir Dipe Anom beserta anggota Komisi I dan III mengunjungi Rumah Sakit Fadhillah, Selasa (14/01/2020).

Kunjungan itu dilakukan menyusul permasalahan bayi Delfa Barqi Abbasy, yang sempat dikabarkan ditahan oleh pihak rumah sakit, karena orang tuanya tak mampu membayar biaya persalinan dan perawatan bayi selama 3 bulan.

Terungkap dalam pertemuan yang sempat alot dan terkesan tertutup bagi media ini bahwa pihak RS Fadhillah Prabumulih tidak pernah menahan atau menyandera bayi melainkan masih dalam proses perawatan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Prabumulih, Ir Dipe Anom usai rapat dengan pihak RS.

“Bayinya tidak disandera namun masih dalam proses perawatan,” ujar Anom.

Menurut Anom, masalah itu seharusnya tidak terjadi dikalangan warga Prabumulih. Usai rapat, sang bayi langsung bisa dibawa pulang kerumahnya.

“Ini seharusnya tidak terjadi untuk dikalangan warga Prabumulih, semoga dengan kejadian yang menimpa Febrianto ayah sang bayi ini, kita dapat mengambil pelajaran. Untuk sang bayi sendiri hari ini langsung bisa dibawa pulang kerumahnya,” jelas Anom.

Sementara dari pihak RS Fadillah, Mariska selaku Direktur RS menjelaskan, permasalahan bayi Delfa sudah selesai. Menurutnya, selain mendapat bantuan dari pihak pemerintah melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan juga ada bantuan dari pihak lain yang melunasi biaya perawatan sang bayi.

Mariska juga sempat menceritakan perihal kelahiran bayi kembar tersebut. Satu diantaranya bisa diselamatkan, dan dirawat sedangkan satunya lagi tidak bisa diselamatkan

“Alhamdulillah hingga saat ini bayi dalam kondisi sehat,” imbuhnya.

Ia juga menuturkan, setiap per tiga hari pihaknya selalu mengingatkan kepada setiap pasiennya soal tagihan.

“Setiap per tiga hari selalu kita ingatkan tagihannya supaya tidak kaget, sewaktu akan keluar dari rumah sakit ini,” sebutnya.

Terkait masalah Bayi Dalfa, kembali dikatakan Mariska bahwa dari RS Fadillah sudah memberikan keringanan kepada orang tua bayi, mulai dari cara dicicil, hingga potongan biaya sampai Rp10 juta.

“Namun waktu itu jawaban dari pihak keluarga tidak sanggup untuk melunasi tunggakan tersebut, sehingga bermunculan opini- opini dikalangan masyarakat sang bayi ditahan sebelum melakukan pelunasan,” ucapnya, menyayangkan itu.

Bahkan, Mariska mengungkapkan terhitung dari 2 Desember 2019 lalu, pihaknya sudah tidak menghitung lagi biaya perawatan sang bayi selama di RS atau gratis.

“Perlu diketahui juga, per 2 Desember 2019 lalu, biaya untuk sang bayi tidak dihitung lagi walaupun sang bayi masih dirawat dirumah sakit ini, dengan tunggakan 17 juta, kita juga melakukan sumbangan terutama karyawan yang bekerja di rumah sakit ini, mulai dari membeli kebutuhan bayi hingga perlengkapan lainnya. Untuk kesehatan bayi itu juga ada toleransi dari pihak rumah sakit dengan tidak memasukannya dalam tagihan alias gratis,” jelasnya.

Terpisah, Febriyanto selaku orang tua bayi menyampaikan, ucapan terima kasih kepada pihak RS Fadilah.

“Sebenarnya kemarin bukan ditahan melainkan si bayi masih proses perawatan, intinya terima kasih kepada pihak pihak yang telah membantu,” ucapnya singkat.

Sementara itu, dibincangi terpisah, Asistensi III Pemerintah Kota Prabumulih H M Rasyid mengatakan persoalan bayi tersebut sudah diselesaikan. Pihak orang tua si bayi juga sudah dijelaskan, bahwa bukannya ditahan namun masih dalam proses perawatan.

Dinas kesehatan sendiri disebutkannya, sudah pernah menyumbang 3 juta rupiah. Namun tidak sebatas itu, masih ada sumbangan lain dari dinas seperti Dinas Sosial serta ada juga bantuan dari donatur lainnya.

“Alhamdulillah semuanya sudah selesai dan sang bayi hari ini bisa dibawa pulang orang tuanya kerumah,” terang Rasid.

“Kami dari pemerintahan kota sudah terjun berapa waktu lalu, kita juga sudah berusaha secara semaksimal mungkin. Namun setelah penjelasan dari Direktur RS Fadillah Mariska tenyata ada bantuan dari donatur lain,” tutupnya. (*)

Willy Terpilih Jadi Ketua SAPMA PP Kota Prabumulih Periode 2020-2022

PRABUMULIH, KS – Satuan Pelajar Siswa dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Prabumulih menggelar musyawarah cabang pertama di Hotel Note Cambai kota Prabumulih Sumatera Selatan (Sumsel), Sabtu (11/1/2020) kemarin.

Kegiatan yang dibuka oleh Perwakilan Pengurus Wilayah SAPMA Sumatera Selatan yakni ketua OKK ini dihadiri puluhan peserta yang diantaranya dari Perwakilan beberapa komisariat dibawah naungan pengurus wilayah dan cabang yang ada di provinsi Sumatera Selatan.

Dalam Kegiatan ini pula dibahas terkait rekomendasi program kerja untuk persiapan tiga tahun kedepannya dengan masa jabatan 2020-2022.

Sementara itu, Willy selaku ketua terpilih mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kepercayaan dari para kader untuk mengurus organisasi ini selama 3 tahun kedepan.

“Amanah dari kawan-kawan menjadi semangat untuk saya. dan saya berharap seluruh kader baik pengurus cabang dan komisariat nantinya dapat maksimal dalam melakukan konsolidasi untuk membawa SAPMA Pemuda Pancasila Kota Prabumulih menjadi lebih baik kedepannya,” katanya. (din)