Nunggak Bayar Listrik 2 Bulan, Siap-siap MCB Dicabut PLN

PRABUMULIH, KS – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Prabumulih menargetkan pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi tunggakan pada masyarakat yang masih memakai sistem amper listrik. Hal itu disampaikan oleh Kepala PLN Kota Prabumulih, Sumardi, saat ditemui di kantornya, Kamis (16/1/2020).

“Alhamdulillah masyarakat Prabumulih dari tahun sebelumnya mulai tertib dalam pembayaran listrik meskipun masih ada yang memang beberapa menunggak namun tidak terlalu banyak dari tahun sebelumnya,” ungkap Sumardi kepada wartawan, Kamis (15/1/2020).

Ditanya masalah target Sumardi mengaku, tidak terlalu banyak target hanya saja dia berharap kepada pelanggan yang menunggak agar dalam waktu 2 bulan ditahun 2020 ini sudah tidak ada lagi tunggakan, apalagi listrik merupakan kebutuhan pokok.

“Untuk ditahun 2020 ini tak perlu banyak target yang penting masyarakat harus bersih dari tunggakan karena sebelumnya sudah dikasih imbauan sampai kepedesaan jangka waktu 2 bulan untuk segera membayar listrik,” tegasnya.

Jika menunggak 2 bulan pembayaran maka MCB (Miniature Circuit Breaker) listrik di rumah pelanggan akan dicabut sementara dan akan diberi jenjang waktu lagi selama 3 bulan, jika tetap tidak membayar maka dengan terpaksa akan amper akan dibongkar.

Lalu bagi yang sering mencuri ampere listrik maka sanksinya akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan berlaku.

“Bagi yang telah dicabut kalau ingin memasang lagi maka diharuskan membayar tunggakan dan dialihkan ke sistem prabayar atau token pulsa tanpa membayar biaya pemasangan kecuali ampere tersebut sudah mati baru biaya pemasangan, Untuk itu kami meminta masyarakat agar tertib membayar tunggakan,” harap Sumardi.

Sementara itu Gandi, seorang warga jalan Jendral Sudirman mengungkapkan, selama ini PLN Prabumulih konsisten meningkatkan pelayanan dan jarang melakukan pemadaman sehingga pelanggan harus tertib membayar.

“Listrik itu kebutuhan pokok kalau dicabut kita juga dak bisa apa-apa baik ingin menonton, masak nasi atau kebutuhan lainnya tidak bisa dilakukan. Kita bersyukur sekarang pelayanan PLN Prabumulih makin meningkat dan jarang padam,” tandasnya. (din)

PWI Sumsel Buka Dompet Peduli Korban Banjir

PALEMBANG, KS – Sejumlah bantuan untuk korban bencana banjir yang melanda di wilayah Kabupaten Lahat terus mengalir. Kali ini datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan menggelar penggalangan dana bantuan.

Baca Juga : VIDEO : Belasan Rumah Warga di Lahat Hanyut Terbawa Banjir

PWI Sumsel juga bekerjasama dengan FKPPI Sumsel sudah mulai membuka dompet peduli guna meringankan beban korban bencana banjir dan banjir bandang yang melanda warga masyarakat di Lahat.

Baca Juga : Jembatan Penghubung Desa di Lahat Roboh Dihantam Banjir

Hal tersebut sebagaimana diintruksikan oleh Ketua PWI Sumsel, H Firdaus Komar bahwa diharapkan kepada seluruh jajaran anggota kepengurusan PWI yang ada di wilayah Sumsel dapat membantu para korban yang terkena dampak bencana banjir tersebut.

“Kita secara spontan membuka dompet peduli ini. Mudah-mudahan bantuan yang terkumpul nanti bisa meringankan beban para korban banjir,” harapnya. (din)

Mantan Ketua MPC PP Prabumulih Periode 2010-2014 Tutup Usia

PRABUMULIH, KS – Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Mantan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Kota Prabumulih periode 2006-2010 dan 2010-2014, Iskandar Romuzun meninggal dunia, Rabu (15/1/2020).

Kakak kandung dari Asmawati Marzuki Ali ini menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit (RS) AR Bunda kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel), siang tadi sekitar pukul 15.00 WIB.

Baca Juga : MPC PP Prabumulih Hantarkan DPC Srikandi dan SAPMA Menuju Muscab Pertama

“Almarhum sempat menjalani perawatan di rumah sakit Bunda Prabumulih karena sakit,” ucap salah satu kerabatnya kepada wartawan, Rabu (15/1/2020).

Kini, jenazah sudah diberangkatkan menuju kampung halaman di wilayah Kelurahan Gunung Ibul tepatnya di belakang Hotel South Sumatera Kota Prabumulih untuk dimakamkan.

Segenap keluarga besar Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumsel dan MPC Pemuda Pancasila Kota Prabumulih beserta seluruh Srikandi, Satuan Pelajar Mahasiswa (SAPMA) maupun Komando Inti (KOTI) Pemuda Pancasila Kota Prabumulih mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke Rahmatullah Bapak Iskandar Romuzun.

Baca Juga : Minta Pelaksanaan Uji Kompetensi PHL Prabumulih Diaudit Secara Menyeluruh

“Kami turut belasungkawa atas meninggalnya Mantan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Kota Prabumulih periode 2006-2010 dan 2010-2014, Iskandar Romuzun. Semoga arwah almarhum mendapatkan tempat yang layak disisi Allah SWT dan kepada keluarga yang ditinggalkan senantiasa tabah dan sabar dalam menerima cobaan ini. Amin,” ungkap Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumsel M Yansuri, S.IP didampingi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Prabumulih, Rifki badai SH MKn. (*)

Personel Gabungan TNI-Polri dan BPBD Sumsel Gelar Apel Siaga Bencana

PALEMBANG, KS – Kepala Staf Kodam (Kasdam) II/Sriwijaya Brigjen TNI Syafrial, psc., M. Tr (Han)., menghadiri Apel Kesiapsiagaan personel dan perlengkapan penanggulangan bencana alam yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), bertempat di halaman Griya Agung, Jln. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Selasa (14/1/2020) pukul. 09.00 Wib.

Selain Kasdam II/Sriwijaya, Apel Kesiapsiagaan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya tersebut juga dihadiri oleh Danrem 044/Gapo Kolonel Inf Sonny Septiono, Kepala BPBD Sumsel H. Iriansyah, Karoops Polda Sumsel, Kadispers Lanud Palembang, Letkol Dondi Rinaldo dan Palaksa Lanal Palembang Mayor Laut Doli Iskandar.

Apel Kesiapsiagaan bencana tersebut dilakukan untuk mengecek persiapan personel maupun peralatan mulai dari BPBD, TNI, Polri serta pihak terkait lainnya dalam menghadapi bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung. Sekitar 1000 personel gabungan TNI-Polri, BPBD serta pihak terkait lainnya disiagakan untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana tersebut di wilayah Sumsel.

Tujuan apel kesiapsiagaan personel dan peralatan penanggulangan bencana alam tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan personel dan peralatan dalam penanggulangan banjir dan tanah longsor, angin puting beliung di Sumatera Selatan serta mengoptimalkan peran fungsi tugas dan tanggung jawab masing-masing dinas instansi terkait dalam penanggulangan bencana banjir tanah longsor dan korban jiwa dan harta benda.

Apel gelar pasukan dan perlengkapan yang dilaksanakan tersebut, juga sebagai bentuk upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjaga akan adanya bencana yang akan menimpa warga Sumatera Selatan.

Usai apel kesiapsiagaan personel dan perlengkapan penanggulangan bencana, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan alat peralatan SAR BNPB seperti perahu karet LCR dan alat prasarana penanggulangan antisipasi bencana lainnya yang sudah tergelar.

Pada bagian lain, Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Djohan Darmawan mengatakan bahwa, Provinsi Sumsel merupakan wilayah yang memiliki tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko bencana yang cukup tinggi.

“Dalam mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh bencana, perlu dukungan dan partisipasi semua pihak terkait dan bukan hanya tanggung jawab Pemda melalui badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) semata”, kata Kolonel Djohan.

Djohan juga menegaskan bahwa, Kodam II/Sriwijaya siap membantu pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumsel dalam mencegah dan menanggulangi bencana alam yang mungkin terjadi.

“Di samping merupakan amanah dari UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya Bab IV Pasal 7 tentang Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), juga sebagai bentuk kepedulian Kodam II/Sriwijaya dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat yang terkena musibah,” tandasnya. (*)

 

 

Sumber: Rilis Pendam II/Sriwijaya

Suap Bupati Muara Enim, Robi Dituntut Jaksa Tiga Tahun Penjara

PALEMBANG, KS  – Terdakwa penyuap Bupati Muara Enim non-aktif dalam kasus suap 16 paket proyek jalan yakni, Robi Okta Fahlevi dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan.

“Terdakwa Robi Okta Fahkevu sekaligus Direktur PT Indo Paser Beton dan CV Ayas & Co terbukti melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata JPU KPK, Roy Riadi saat persidangan di ruang utama Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (14/1/2020).

Selama proses persidangan yang dipimpin hakim Bongbongan Silaban tersebut, Robi mengakui telah memberikan uang senilai Rp12,5 Miliar kepada Elfin MZ Muchtar yang kemudian dikirim bertahap kepada Bupati Muara Enim non-aktif, Ahmad Yani sebagai komitmen fee sebesar 10 persen dari total nilai proyek yakni Rp132 Miliar.

Robi juga mengakui memberikan secara langsung sejumlah uang kepada Wakil Bupati Muara Enim, Ketua DPRD Muara Enim dan Pokja Lelang yang total besaranya 5 persen dari nilai proyek.

Komitmen fee dengan total 15 persen tersebut agar terdakwa mendapatkan 16 paket proyek jalan terkait dana aspirasi DPRD Muara Enim Tahun 2019 di Dinas PUPR Muara Enim.

Terdakwa terbukti melakukan pemufakatan suap dengan sadar dengan harapan terus mendapat proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

“Dengan itu dalam perkara ini unsur perbuatan pidana membuat penyelenggara negara agar berbuat sesuatu dengan menjanjikan sesuatu terbukti secara sah dan meyakinkan,” tegas JPU KPK.

Perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan sebagaimana undang-undang korupsi menjadi pemnerat dalam tuntutan, sedangkan hal yang meringankannya yakni terdakwa bersikap sopan dan berbuat koorperatif selama persidangan serta terdakwa tidak pernah berbuat pidana sebelumnya.

Atas tuntutan itu sendiri terdakwa mengajukan pledoi dan sidang akan dilanjutkan, pada Selasa (21/1) mendatang.

“Kami akan mengajukan pembelaan dengan dua pledoi yang mulia, pertama dari Robi langsung dan yang kedua dari kami selaku kuasa hukum,” ujar Kuasa Hukum terdakwa, Niken Susanti. (*)

 

 

 

 

source : sumateranews

Bhayangkari Polda Sumsel Berbagi Kasih Bersama Warga di Jumat Berkah

PALEMBANG, KS – Ketua Umum Bhayangkari Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel), Ny Yemmi Triana didampingi ibu Wakil Ketua beserta Pengurus Bhayangkari, Dir Binmas, Wakapolrestabes Palembang dan Kapolsektabes Sako melaksanakan Jumat Berkah di wilayah Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Palembang dengan mendatangi tiga warga yang kurang mampu.

Tiga warga tersebut diantaranya, Zainab (85) warga Jalan Jepang RT 26/RW 011, Kelurahan Sako, Ibu Masyayu (80) warga Jalan Jepang, RT 06/RW10, Kelurahan Sako, dan Mbah Kartimin yang menurutnya sudah berumur sekitar 110 tahun. Saat ini mbah Kartimin tinggal di bawah kolong rumah mantan menantunya di Jalan Jepang, RT 06/RW 10, Kelurahan Sako, kota Palembang.

Dengan adanya giat baksos jumat berkah ini, diharapkan bisa membantu warga yang kurang mampu  dan sebagai bentuk perhatian / kepedulian Polri beserta Bhayangkari khususnya di wilayah hokum Polda Sumsel terhadap masyarakat.

“Siapa yang senang mempermudah kesulitan orang lain, Insyaallah dengan rahmat Nya akan mempermudah urusan kita didunia dan akhirat,” kata Yemmy Triana SE.

“Maknanya yang luar biasa bahwa selama kita hidup didunia ini jangan la kita mempersulit orang lain karena allah pun akan mempersulit kita nantinya oleh karena itu kita hendaklah selalu berbuat kebaikan kepada banyak orang dengan hal sekecil apapun bantuan yang dapat kita berikan sangatlah berarti bagi mereka yg sedang dalam kesulitan,” lanjut dia.

Lebih lanjut Ketua Umum Bhayangkari Polda Sumsel ini menambahkan jika Bhayangkari Polda Sumsel pun memiliki terobosan kreatif dan positif yang bertajuk kegiatan Jumat berkah berkeliling setiap minggunya di beberapa wilayah yang ada di Kota Palembang. Dimana, kali ini pihaknya berkesempatan untuk mendatangi warga masyarakat yang ada di Kelurahan Sako kecamatan Sako Palembang.

Dalam kegiatan ini, sambungnya personil Polda Sumsel membagikan sarapan gratis sebanyak 500 bungkus kepada masyarakat sekitar.

“Semoga apa yang diberikan ini dapat menjadi berkah dan bermanfaat inilah bentuk keikhlasan dan ketulusan Polda Sumsel untuk sedikit berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan semoga dengan kehadiran polisi khususnya polda sumsel ditengah masyarakat terutama dalam kegiatan sosial seperti ini dapat memberikan motivasi dan contoh untuk yang lain bersama sama menyisihkan sedikit rezeki yang ada, indahnya berbagi dengan sesame,” tutupnya. (*)

Hendri Zainuddin Terpilih Jadi Ketua Umum KONI Sumsel

PALEMBANG, KS – Manajer Sriwijaya FC, H Hendri Zainuddin terpilih sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2019-2023 dalam Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musorprov KONI Sumsel yang berlangsung di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Sabtu (21/12/2019) sore.

Baca Juga : DPD/MPR RI Minta Presiden Jokowi Respons Soal Keluhan Warga Kota Prabumulih

Hendri Zainuddin terpilih dan ditetapkan sebagai ketua umum KONI Sumsel tersebut setelah meraih kemenangan pada voting yang meraih 45 suara, unggul atas Gantada yang memperoleh 29 suara.

Baca Juga : KPK: Dana Hibah Kemenpora ke KONI Miliaran Rupiah

Usai terpilih, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat dan Binaraga Sumsel ini langsung membentuk tim formatur yakni Ketua KONI Umum Kota Palembang, Suparman Romans dan Ketua Cabor Pengprov Wushu Indonesia (WI) Sumsel, Ahmad Yani.

Dalam kesempatan itu, Hendri juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta Musorprov. Ia pun berharap semoga Tuhan membalas semua usaha para peserta Musorprov dan stakeholder untuk membangkitkan keolahragaan di Sumsel. (din)

Waspada! Modus Penipuan Via HP, Pria Ini Jadi Korban Hipnotis Minta Pulsa Hingga Rp 3,8 Juta

PALEMBANG, KS – Dedi Firyanto (34) warga Desa Kampung VII Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Sumatera Selatan (Sumsel) diduga dihipnotis orang tak dikenal (OTK) melalui sambungan telepon seluler.

Peristiwa tindak pidana penipuan yang dialami korban tersebut diketahui terjadi di sebuah konter pulsa berlokasi di Jalan Boster KM 12 Kecamatan Sukarami, Palembang Senin (9/12/2019) lalu, sekitar pukul 21.30 WIB. 

Tanpa sadar Dedi telah membeli pulsa lebih dari Rp3,8 juta rupiah ke nomor telepon pelaku. Atas kejadian itu, Dedi Firyanto bersama dua kuasa hukumnya, Billy De Oscar SH dan Nata Medianto SH mendatangi Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel guna melaporkan kejadian tersebut yang diterima petugas dengan laporan kepolisian nomor : LPB/1016/XII/2019/SPKT tanggal 10 Desember 2019.

Berdasarkan keterangan disampaikan Billy De Oscar SH dan Nata Medianto SH, dua kuasa hukum korban itu kepada wartawan, menuturkan kejadiannya bermula saat korban datang ke konter di lokasi TKP tersebut. Dedi lalu ditelepon seseorang yang mengaku Vicky sebagai saudaranya.

“Iya kami menduga klien kami (korban) telah terkena hipnotis sehingga menuruti permintaan pelaku yang meminta klien kami untuk membelikan pulsa hingga mencapai Rp3,8 juta,” katanya seraya menuturkan pelaku minta pulsa tidak hanya ke satu nomor melainkan hingga 15 nomor selular berbeda.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi membenarkan kejadian yang menimpa korban. Ia menuturkan, pihaknya akan menyelidiki terlebih dulu untuk mengungkap kasus tersebut.

“Untuk laporannya sudah kita terima dan masih dalam proses penyelidikan,” katanya.

Supriadi pun mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada. Apabila menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal supaya tidak melayaninya dan dikroscek terlebih dahulu. 

“Kita juga imbau kepada warga harus waspada, serta tetap hati-hati dengan segala bentuk kejahatan seperti halnya modus hipnotis,” tukasnya. (din)

Diprediksi Kenaikan Jumlah Penumpang Angkutan Natal dan Tahun Baru 2019-2020 Naik 4 Persen

PALEMBANG, KS – Pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019/2020 PT Kereta Api Indonesia (Persero) memprediksi akan ada kenaikan volume penumpang kereta api menjadi 5,9 juta penumpang atau sebesar 4 persen.

Tahun ini, KAI menetapkan masa Angkutan Nataru 2019/2020 selama 18 hari mulai 19 Desember 2019 sampai dengan 5 Januari 2020.

“KAI memperkirakan tanggal 22 dan 29 Desember sebagai tanggal favorit masyarakat untuk menggunakan jasa kereta api,” ujar Direktur Utama KAI Edi Sukmoro.

Edi mengatakan, bahwa tiket KA Jarak Jauh Reguler pada masa Nataru 2019/2020 dapat dibeli mulai 19 November 2019 atau H-30 keberangkatan di seluruh kanal resmi penjualan tiket kereta api seperti aplikasi KAI Access, situs kai.id, dan lainnya. 

Sementara untuk KA Lokal, tiket dapat dipesan mulai H-7 Keberangkatan melalui aplikasi KAI Access atau 3 jam sebelum keberangkatan di loket stasiun.

Mengantisipasi datangnya musim hujan yang bertepatan dengan masa Angkutan Nataru 2019/2020, KAI menyiapkan petugas penilik jalan (PPJ) ekstra, penjaga jalan lintas (PJL) ekstra, dan petugas posko daerah rawan ekstra.

Petugas disiagakan untuk pengamanan perjalanan KA di sepanjang lintas KA Jawa dan Sumatera untuk memantau apabila terjadi rintang jalan atau peristiwa luar biasa (PLH) yang menghambat perjalanan KA.

Untuk memberikan rasa aman bagi pengguna jasa kereta api, KAI menyiapkan personel keamanan yang terdiri Polsuska, security, dan bantuan eksternal dari TNI/Polri. Personel keamanan tersebut akan melakukan pengamanan di atas KA, stasiun, maupun secara mobile melakukan patroli di jalur KA dan obyek-obyek penting lainnya seperti dipo lokomotif dan kereta.

“Guna membantu kelancaran pelayanan penumpang, selama masa Angkutan Nataru 2019/2020 cuti tahunan pegawai KAI ditangguhkan,” ujar Edi.

Edi menambahkan, para Komisaris, Direksi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kepolisian pun turun langsung melakukan inspeksi ke sejumlah stasiun pada 10 hingga 12 Desember 2019.

Manager Humas Divisi Regional III Palembang Aida Suryanti menambahkan selama angkutan Natal dan Tahun Baru 2019 PT KAI Divre III Palembang dari tanggal 19 Desember 2019 sampai 5 Januari 2020 menyiapkan 51.723 tempat duduk dengan 2.874 tempat duduk per hari.

“Saat ini ketersediaan tiket masa angkutan Nataru untuk tujuan ke Lampung dan Lubuklinggau saat ini masih banyak tersedia. Di imbau agar masyarakat segera merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket selagi masih tersedia,” tuturnya.

Aida menambahkan untuk memastikan keselamatan perjalanan Kereta Api dalam operasional Angkutan Natal dan Tahun baru 2020 di Divre III Palembang telah disiapkan alat material untuk siaga (amus), menambah petugas penjaga perlintasan dan petugas daerah rawan (extra), tenaga flying gank siaga 24 jam, menyiagakan petugas posko di tempat rawan antara lain di petak jalan Niru-Penimur dan Lahat-Lubuk Linggau.

 

PEMBERLAKUAN GAPEKA 2019

Edi juga mengingatkan kepada seluruh calon penumpang KA pada masa Nataru 2019/2020 untuk memastikan kembali jadwal perjalanan KA yang akan dipesan. Sebab per 1 Desember 2019, KAI memberlakukan Grafik Perjalanan KA (Gapeka) 2019.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 1781 Tahun 2019 tentang Penetapan Grafik Perjalanan KA Tahun 2019 PT KAI (Persero).

“Penetapan Gapeka 2019 ini untuk menggantikan Gapeka 2017 yang sebelumnya digunakan oleh KAI,” katanya.

Edi menegaskan, Gapeka 2019 dibuat untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan pelanggan akan layanan kereta api yang dapat diandalkan.

Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, berhenti, datang, bersilang, dan penyusulan, yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.

Manager Humas Divre III Palembang Aida Suryanti menjelaskan bahwa terkait dengan perubahan grafik perjalanan KA tahun 2019 Divre III Palembang secara umum jadwal perjalanan tidak jauh berbeda hanya saja Divre III Palembang menambah pelayanan kepada masyarakat Sumsel dengan dibukanya stasiun Payakabung dan Stasiun Kota Padang dapat melayani untuk naik turun penumpang.

Penambahan stasiun naik turun penumpang ini diharapkan kepada masyarakat akan semakin mudah dan dekat dalam menggunakan jasa transportasi Kereta Api karena akan melayani Kereta Bukit Serelo, Raja Basa. (*)

 

Sumber : Humas Divre III PT KAI Palembang

Editor : Dhino

FITRA : APBD Sumsel 2020, Berebut Uang Rakyat

PALEMBANG, KS – Hingga di penghujung tahun 2019, tanda-tanda APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belum juga disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif. Bahkan, melalui media massa dan sosial saat ini justru disuguhi perdebatan pembahasan APBD Sumsel 2020 tidak pada pembahasan program pembangunan dibutuhkan masyarakat.

Analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan tentang trend penggunaan APBD Sumsel dari 2017-2019, terlihat bahwa APBD Sumsel lebih banyak pada porsi Belanja Tidak Langsung (seperti gaji, peralatan dll), dibandingkan dengan Belanja Langsung.

Berdasarkan analisis FITRA, proporsi Belanja Tidak Langsung masa tersebut berturut-turut sebesar 52% di tahun 2017, lalu 63% tahun 2018, dan naik 5% menjadi 68% tahun 2019.  Dilain pihak, belanja langsung berupa program hanya sebesar 48% di tahun 2017, turun menjadi 37% tahun 2018, dan turun drastis menjadi 32% di tahun 2019.

“Belum lagi kita menilai efektivitas pelaksanaan program di belanja langsung yang semakin merosot tersebut.  Dikhawatirkan visi Gubernur untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga 1 digit, akan jauh panggang dari api,” ungkap Nunik Handayani, Koordinator FITRA Sumsel kepada KS.com, Rabu sore (4/12/2019). 

Baca Juga: Seknas FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejagung

Peningkatan belanja tidak langsung di era gubernur Herman Deru, berdasarkan data FITRA, dikarenakan meningkatnya bantuan gubernur ke kabupaten/kota hingga Rp 718 M. Menurutnya, bantuan ini untuk membantu kabupaten/kota membangun infrastruktur. Namun, pantauan di lapangan bantuan ini tidak secara merata dan berkeadilan terdistribusi ke seluruh kabupaten/kota. 

Baca Juga: FITRA Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp2,4 Miliar Lebih Dari Tunjangan DPRD Pemprov Sumsel

Bantuan ini, sambung Nunik memang merupakan diskresi gubernur sesuai PP No.19 tahun 2019. Namun, pasal 67 PP ini menyebutkan bahwa Bantuan diberikan oleh Gubernur setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan pilihan pemerintah provinsi. 

Baca Juga : FITRA Desak KPK Usut Dugaan Korupsi di Prabumulih

“Namun, amanat untuk pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan dan 5 persen anggaran kesehatan belum ditunaikan di APBD 2019. Kita berharap ada perbaikan alokasi anggaran terhadap urusan wajib ini di APBD 2020,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh FITRA Sumsel, jika pihak legislatif DPRD Sumsel sejatinya merupakan lembaga yang mewakili kepentingan rakyat dalam pembahasan APBD ini. Namun disisi lain, masyarakat khususnya di wilayah Sumsel justru disuguhkan kekisruhan dengan pembahasan APBD Sumsel 2020 tidak pada pembahasan program pembangunan dibutuhkan masyarakat.

“Di media pemberitaan, kita malah disuguhkan kekisruhan pembahasan APBD 2020 terkait permintaan ketua DPRD provinsi melalui surat untuk mengusulkan kenaikan tunjangan anggota dewan. Usulan ini tentunya akan semakin memberatkan APBD Sumsel 2020,” bebernya.

Oleh karenanya, FITRA Sumsel meminta baik pihak Gubernur dan DPRD Sumsel saat ini untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam pembahasan APBD Sumsel 2020. 

“Serta mengoptimalkan bantuan keuangan sebagai instrumen kebijakan gubernur dalam menilai kinerja kabupaten/kota dalam mencapai visi misi gubernur dan hentikan perdebatan tentang usulan kenaikan tunjangan anggota dewan, dan memfokuskan diri untuk diskusi yang lebih produktif untuk membuat program peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (din)