Pertamina EP Prabumulih Bantah Kematian Hewan Ternak Warga Akibat Limbah Minyak Mentah

PRABUMULIH, KS – Terkait keluhan warga soal seekor sapi jantan yang ditemukan mati akibat meminum air sungai diduga sudah tercemar limbah minyak mentah di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dibantah oleh PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih.

Pihak PT Pertamina mengaku telah melakukan pertemuan dan pemeriksaan secara langsung di lokasi kejadian pada tanggal 14 Januari 2020 yang lalu.

“Namun pada saat didatangi, posisi sapi sudah tidak ada. Menurut keterangan pemiliknya, sudah disembelih dan daging sudah dijual,” kata PT Pertamina EP Prabumulih Field melalui Atika Rusy Asset 2 Government Relations Analyst saat dibincangi portal ini, Jumat (17/1/2020) siang.

Atika juga mengatakan dugaan terjadinya pipa milik Pertamina yang bocor serta mengakibatkan air sungai sekitar kebun warga di Desa Manunggal Makmur yang diduga tercemar minyak mentah itu pun telah ditindaklanjuti oleh pihak PT Elnusa Mitra selaku mitra kerja Pertamina EP Prabumulih Field.

“Terkait sungai, juga telah dilakukan pembersihan oleh PT Elnusa mitra kerja Pertamina EP Prabumulih Field. Kegiatan juga didampingi Kadus dan diketahui Kades. PT Elnusa juga selalu melakukan pengawasan secara rutin,” tegasnya. (din)

Yonkav-5/DPC Karang Endah Gelar Upacara Pelepasan 6 Personel Satgaster

KARANG ENDAH, KS – Komandan Batalyon Kavaleri 5 Dwi Pangga Ceta (Yonkav-5/DPC) Karang Endah, Letkol Kav Shawaf Al Amien, S.E memimpin langsung dalam upacara pelepasan enam personel Satgaster ke Kodam XVII Cendrawasih Provinsi Papua, dan XVIII Kasuari Jayapura, Selasa pagi (14/1/2020).

Baca Juga : Tingkatkan Kedisiplinan, Kelengkapan ADM dan Kerapian Seluruh Anggota Yonkav-5 DPC Karang Endah Diperiksa

Keenam personel Satgaster tersebut terdiri dari empat orang personel Bintara dan dua Tamtama dari Yonkav-5/DPC Karang Endah yang dilaksanakan dalam upacara pelepasan yang digelar di lapangan Mayonkav-5 DPC Karang Endah.

Dalam amanatnya, Letkol Kav Shawaf Al Amien, S.E meminta kepada para personel yang bertugas untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Baca Juga : Asah Naluri Tempur, Yonkav-5 DPC Karang Endah Gelar Lomba Tembak Antar Kompi

“Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab karena tugas merupakan suatu kehormatan,” pesan Danyonkav-5/DPC Karang Endah tersebut.

Turut hadir dalam upcara pelepasan personel tersebut, Pasi Intel Yonkav-5/DPC, Letda Kav Rizky Aditya, seluruh perwira lainnya, serta para prajurit TNI Yonkav-5/DPC Karang Endah dan ibu-ibu persit. (*)

Suap Bupati Muara Enim, Robi Dituntut Jaksa Tiga Tahun Penjara

PALEMBANG, KS  – Terdakwa penyuap Bupati Muara Enim non-aktif dalam kasus suap 16 paket proyek jalan yakni, Robi Okta Fahlevi dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan.

“Terdakwa Robi Okta Fahkevu sekaligus Direktur PT Indo Paser Beton dan CV Ayas & Co terbukti melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata JPU KPK, Roy Riadi saat persidangan di ruang utama Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (14/1/2020).

Selama proses persidangan yang dipimpin hakim Bongbongan Silaban tersebut, Robi mengakui telah memberikan uang senilai Rp12,5 Miliar kepada Elfin MZ Muchtar yang kemudian dikirim bertahap kepada Bupati Muara Enim non-aktif, Ahmad Yani sebagai komitmen fee sebesar 10 persen dari total nilai proyek yakni Rp132 Miliar.

Robi juga mengakui memberikan secara langsung sejumlah uang kepada Wakil Bupati Muara Enim, Ketua DPRD Muara Enim dan Pokja Lelang yang total besaranya 5 persen dari nilai proyek.

Komitmen fee dengan total 15 persen tersebut agar terdakwa mendapatkan 16 paket proyek jalan terkait dana aspirasi DPRD Muara Enim Tahun 2019 di Dinas PUPR Muara Enim.

Terdakwa terbukti melakukan pemufakatan suap dengan sadar dengan harapan terus mendapat proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

“Dengan itu dalam perkara ini unsur perbuatan pidana membuat penyelenggara negara agar berbuat sesuatu dengan menjanjikan sesuatu terbukti secara sah dan meyakinkan,” tegas JPU KPK.

Perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan sebagaimana undang-undang korupsi menjadi pemnerat dalam tuntutan, sedangkan hal yang meringankannya yakni terdakwa bersikap sopan dan berbuat koorperatif selama persidangan serta terdakwa tidak pernah berbuat pidana sebelumnya.

Atas tuntutan itu sendiri terdakwa mengajukan pledoi dan sidang akan dilanjutkan, pada Selasa (21/1) mendatang.

“Kami akan mengajukan pembelaan dengan dua pledoi yang mulia, pertama dari Robi langsung dan yang kedua dari kami selaku kuasa hukum,” ujar Kuasa Hukum terdakwa, Niken Susanti. (*)

 

 

 

 

source : sumateranews

Harimau Kembali Terkam Warga di Semendo Darat Tengah

MUARA ENIM, KS – Penampakan harimau kembali ditemui warga. Mesti warga yang belakangan diketahui bernama Martam (56) seorang warga yang tinggal di Desa Kota Agung, Kecamatan Semendo Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, Sumsel ini berhasil selamat dari terkaman binatang buas tersebut, namun kejadian itu membuat korban menderita luka cakar di paha sebelah kiri setelah terkena cakaran kuku binatang berbelang hitam kuning ini.

Peristiwa yang dialami korban ini terjadi di Desa Muara Tenang, Kecamatan Semende Darat Tengah, pada Kamis sore (09/01/2020) sekitar pukul 17.30 WIB kemarin.

Dari informasi yang diterima, saat itu korban sekitar pukul 17.30 pergi ke pancuran untuk mencuci beras. Namun tiba-tiba muncul harimau dan menyerang korban sehingga mengakibatkan luka cakar di paha sebelah kiri.

Beruntung saat itu korban mengadakan perlawanan dengan mengibaskan parang sehingga akhirnya harimau tersebut lari dan meninggalkan korban. Selanjutnya korban kembali ke pondok, dan menelpon warga desa untuk meminta bantuan. Atas kejadian itu, kemudian aparat desa menghubungi satgas binatang buas.

“Saat itu korban hendak mencuci beras, tiba-tiba muncul harimau itu dan langsung menerkam. Alhamdulillah, korban selamat dan hanya kena luka cakar di paha kirinya akibat terkena terkamannya,” ungkap Dodi, seorang warga setempat.

Selanjutnya, mendapat laporan itu, pada pagi tadi, Jumat (10/01) Tim Satgas menjemput korban bersama warga lainnya. (din)

Tingkatkan Kedisiplinan, Kelengkapan ADM dan Kerapian Seluruh Anggota Yonkav-5 DPC Karang Endah Diperiksa

KARANG ENDAH, KS – Komandan Batalyon Kavaleri 5 Dwi Pangga Ceta (Yonkav-5/DPC) Karang Endah, Letkol Kav Shawaf Al Amien, S.E melaksanakan kegiatan pengecekan kerapian dan kelengkapan administrasi (ADM) kepada seluruh personilnya.

Pengecekan dilakukan usai pelaksanaan upacara bendera mingguan di lapangan Yonkav-5/DPC Karang Endah, Senin (30/12/2019).

Danyonkav-5/DPC Karang Endah, Letkol Kav Shawaf Al Amien, SE didampingi Pasi Intel Yonkav-5/DPC, Letda Kav Rizky Aditya mengatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin anggota dalam kelengkapan ADM surat identitas diri pengendara berupa Kartu Tanda Anggota (KTA), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM), baik SIM dinas maupun pribadi.

“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penertiban administrasi anggota KTA, KTP dan SIM, kemudian kerapian seluruh anggota Yonkav-5 DPC Karang Endah,” katanya.

Dikatakan Pasi Intel, bahwa ini semua sebagai upaya peningkatan tata tertib sesuai konsistensi dan komitmen untuk prajurit TNI yang sadar akan aturan dan memiliki disiplin yang tinggi.

“Disiplin dan tata tertib adalah merupakan ciri utama sekaligus sendi kehidupan yang paling mendasar bagi prajurit TNI Yonkav-5 DPC Karang Endah,” tegasnya.

Diketahui pelaksanaan kegiatan pengecekan kerapian dan kelengkapan administrasi tersebut dilakukan pagi tadi sekitar pukul 08.00 WIB yang diikuti oleh seluruh anggota Yonkav-5 DPC Karang Endah.

Dalam pemeriksaan secara langsung oleh Danyonkav-5/DPC Karang Endah, Letkol Kav Shawaf Al Amien, SE juga diketahui kelengkapan administrasi pribadi seluruh anggotanya baik KTA, KTP dan SIM dinyatakan seluruhnya lengkap. (din)

Warga Gunung Menang Tewas Usai Motor yang Dikendarainya Menabrak Tiang Listrik

PALI, KS – Andi (31) warga Desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Abab Kabupaten PALI, tewas akibat sepeda motor yang dikemudikannya menabrak tiang listrik. Sementara temannya yang dibonceng, Baridin (35) warga yang sama mengalami luka.

Peristiwa kecelakaan tunggal tersebut diketahui terjadi, dini hari tadi Senin (23/12/2019) sekira pukul 04.30 WIB di ruas jalan Desa Prabumenang Kecamatan  Penukal Utara Kabupaten PALI. Keduanya dibawa ke Puskesmas Babat.

Kapolsek Penukal Utara Iptu S Napitupulu juga telah membenarkan adanya kecelakaan lalu lintas itu terjadi dini hari tadi. Ia mengatakan, pihak laka lantas sudah meminta keterangan sejumlah saksi mata yang melihat kejadian itu. 

Dari keterangan saksi menyebutkan kejadian tersebut adalah kecelakaan. Kronologisnya berawal ketika korban bersama saksi mengendarai sepeda motor honda beat BG 3947 PAB warna merah dari arah Desa Prabumenang hendak pulang ke desa Gunung Menang. 

Setibanya di lokasi TKP korban diduga tidak bisa mengendalikan sepeda motornya, sehingga menabrak tiang listrik yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Akibat kejadian itu, satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka. Tindakan yang diambil anggota membawa korban ke Puskesmas Babat,” tandasnya. (din)

Gabungan Ormas di Muara Enim Desak Pemkab Bersih-bersih Korupsi

MUARA ENIM, KS – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Muara Enim H Juarsah SH didesak untuk melakukan bersih-bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.

Baca Juga : Kasus Suap Bupati, 9 Anggota DPRD Muara Enim 2014-2019 Dipanggil KPK

Hal ini diketahui setelah sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Gerakan Muara Enim Peduli (GMEP), Senin kemarin (16/12/2019), sekitar pukul 09.00 WIB pagi, mendatangi Kantor Pemkab Muara Enim.

Gabungan organisasi kepemudaan di Kabupaten Muara Enim yang menggelar demo tersebut diantaranya, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Muara Enim, DPC Larm Lembaga Gerakan Anti Korupsi, DPD Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi, Pemuda Pancasila dan AMPI.

Aksi damai dalam memperingati hari anti korupsi sedunia yang mereka lakukan, juga terkait kasus OTT KPK terhadap Bupati Muara Enim nonaktif H Ahmad Yani, serta pejabat Dinas PUPR soal dugaan fee proyek APBD tahun 2019.

“Kami sangat prihatin atas kasus korupsi yang merajalela saat ini terjadi di Kabupaten Muara Enim,” ungkap salah seorang Koordinator Aksi, Yones Tober Simamora ST didampingi Adriansyah SE dan Ganef Asmara NL SH.

Pernyataam sikap pun disampaikan mereka kepada Sekda Muara Enim. Bunyi pernyataan sikap tersebut yaitu menjunjung tinggi supremasi hukum yang ditegakkan Pemerintah RI, melalui lembaga yang berwenang atas tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah NKRI umumnya dan Kabupaten Muara Enim khususnya.

“Kami juga berharap dan meminta kepada Plt Bupati Muara Enim agar melakukan bersih-bersih KKN, supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi di Muara Enim ini,” katanya.

Dalam aksi damai di Kantor Pemkab Muara Enim tersebut diketahui para peserta disambut Sekda Muara Enim, Ir H Hasanudin MSI yang sangat mengapresiasi atas sikap yang disampaikan ormas pemuda itu untuk memulihkan kembali Muara Enim seperti semula.

Para peserta aksi itu juga mendapat pengawalan anggota dari Polres Muara Enim, Satpol PP, dan Kodim 0404/Muara Enim dan berlangsung kondusif hingga berakhirnya kegiatan tersebut. (din)

Pembentukan Kabupaten Baru di Kecamatan Rambang Niru Terus Diperjuangkan

MUARA ENIM, KS – Persiapan pembentukan kabupaten baru di wilayah Kecamatan Rambang Niru terus berlanjut.

Seluruh perwakilan wilayah di Kecamatan Rambang Niru yang diikuti sekitar lima kecamatan lainnya mengaku telah siap membentuk Kabupaten baru yang saat ini sudah bergaung rapat pembentukan presidium Daerah Otonomi Baru (DOB) dibeberapa daerah di Kecamatan Niru.

Cakupan Kabupaten Muara Enim saat ini mencapai 7.058,41 km² (77,22 persen) dengan Wilayah administrasi terbagi menjadi 20 Kecamatan yang terdiri dari 326 desa/kelurahan yaitu 310 desa dan 16 kelurahan yang dikutip dari portal resmi muaraenimkab.go.id hal inilah menjadi salah satu penyebab ketidak merataan pembangunan infrastruktur diberbagai daerah yang memaksa beberapa kecamatan memilih pemekaran daerah baru.

Baca Juga : 6 Kecamatan di Muara Enim Bentuk Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten Baru

Ir H Aswandi Asgap Serampoe, M.Si selaku tokoh masyarakat Rambang Niru mengatakan saat ini pemerataan pembangunan infrastruktur di daerahnya sangat memprihatinkan sedangkan jumlah pajak yang disetor ke Pemerintah Kabupaten tidaklah kecil.

Baca Juga : Wacana Pembentukan Kabupaten Baru Mengemuka, 5 Kecamatan Ingin Pisah Dari Muara Enim

Mantan DPRD Kabupaten Muara Enim dua periode ini mengaku Daerah Otonomi Baru yang direncanakan oleh Kecamatan Rambang Niru sangat memungkinkan karena tambahnya sekitar 40% daerah tersebut telah menyumbang APBD melalui perusahaan yang cukup besar seperti PT.TEL, PT.Pertamina Ubep Limau (Migas), PT.GHEMMI (Batubara) serta masih banyak perusahaan yang bisa membantu pemekaran daerah tersebut.

“Kita optimis Kabupaten Baru akan bangkit, hal ini demi kesejahteraan masyarakat dan kita bisa lebih mandiri,” ucapnya.

Untuk diketahui saat ini ada enam kecamatan yang sudah mulai merapat untuk pemekaran daerah yakni Kecamatan Rambang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Lubai, Kecamatan Belimbing Jaya dan terakhir Kecamatan yang baru enam bulan dibentuk yaitu Kecamatan Empat Petulai Dangku.

Dari beberapa syarat yang dibutuhkan seperti dukungan daerah kecamatan sudah mencukupi, untuk pemekaran daerah ada beberapa yang mesti dipenuhi seperti Jumlah penduduk, kesiapan ekonomi pendidikan dan lainnya harus segera dipenuhi.

Disinggung mengenai persetujuan kepala daerah Kabupaten Muara Enim (Bupati) dan sejumlah wakil rakyat DPRD sebagai syarat mutlak untuk menuju DOB yang baru Aswandi mengatakan yakin jika hal tersebut pasti mereka akan mendukung.

Sementara itu, Muslimin Jusroni Ketua Presidium tingkat Kecamatan Rambang Niru terpilih saat dibincangi di Aula KUD Persuri Suni di Desa Jemenang mengatakan saat ini dirinya bersama tim akan meminta Koodinator Desa (Kordes) meminta dukungan kepada Kepala Desa (Kades) yang ada di Rambang Niru.

“Kita akan melakukan blusukan kedaerah dengan menggandeng kades untuk meminta dukungan,” jelasnya.

Menurut informasi dalam waktu dekat semua tim di kecamatan akan segera dibentuk dan saat ini sudah tiga kali melakukan pertemuan guna membangun sistem yang kuat untuk membantu memenuhi syarat untuk pemekaran daerah. (*)

6 Kecamatan di Muara Enim Bentuk Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten Baru

MUARA ENIM, KS – Upaya percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (sumsel) terus dilakukan.

Saat ini upaya percepatan pemekaran Kabupaten tersebut dilakukan dengan pembentukan tim terintegrasi setiap kecamatan yang melibatkan sejumlah unsur, mulai dari eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat, adat dan agama. 

Seperti yang dilakukan di Balai Desa Sugih Waras Barat yang dihadiri oleh Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, MP, H. Juhardi Jemaras, Romel Tj. Raya, Jonekson, Rani, Asnel, Edi Safari dan Yasdi, Minggu (8/12/2019) sekira pukul 13.30 WIB.

“Sementara ini kita baru mengatur dan menyusun strateginya. Menelaah persyaratan-persyaratan untuk kesehatan buah (DOB) sembari studi banding ke tempat presidium yang sudah berhasil,” ujar Usman Firiansyah SH, Minggu (8/12/2019).

Baca Juga : Wacana Pembentukan Kabupaten Baru Mengemuka, 5 Kecamatan Ingin Pisah Dari Muara Enim

Ia juga mengatakan, rencana pembentukan tim terintegrasi setiap kecamatan ini sudah disepakati bersama melalui pertemuan yang sebelumnya telah dilakukan.

Bahkan kata dia, rencana DOB yang semula digaungkan hanya dari lima kecamatan diantaranya, Kecamatan Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Rambang, Lubai dan Lubai Ulu untuk pemekaran wilayah menjadi Kabupaten, kini bertambah satu kecamatan lagi ikut bergabung yakni Kecamatan Belimbing Jaya.

“Betul jadi ada enam Kecamatan Belimbing Jaya sudah sepakat untuk menjadi kabupaten baru (DOB). Dan sebagai ketua Presidium Kecamatan Rambang terpilih tadi adalah Edi Safari,” katanya.

Baca Juga : Kasus Suap Bupati, 9 Anggota DPRD Muara Enim 2014-2019 Dipanggil KPK

Adapun untuk pembentukan kabupaten sendiri, menurut pengacara ini, itu merupakan hal teknis yang akan dibahas di internal tim seperti apa langkah dan upaya yang akan diambil.

“Berfikir maju, berjiwa besar, semangat membara, berjuang tanpa menyerah, berani karena kebenaran, santun, sabar, tekun dan tawadduh. Karena ini prasyarat berhasilnya suatu perjuangan besar. Awali dengan mengucap Bismillah, semoga perjuangan ini bernilai ibadah dan Insya Allah dapat menjadi amal jariah bagi kita semua,” pesannya. 

Baca Juga : Pemkab Muara Enim Pastikan Tol Indralaya-Muara Enim Segera Terealisasikan

Diketahui sebelumnya, wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (sumsel) selain dikemukakan oleh tokoh yang saat ini sedang melakukan penggodokan pemekaran kabupaten baru bernama Gelumbang, kini juga muncul ide untuk pemekaran lima kecamatan lainnya yakni, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Rambang, Lubai, dan Lubai Ulu.

Wacana pembentukan DOB itu diketahui setelah ada rencana pertemuan yang akan digelar oleh sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang dilakukan pada Rabu (4/12/2019) lalu sekira pukul 14.00 WIB mendatang.

Kegiatan tersebut juga akan dihadiri oleh Tokoh Rambang diantaranya, Prof. Amin Rejo, H Amat Tajuddin, Prof. Bandi Hermawan, Usman Firiansyah SH, Trisno Marhadi, H. Abson, H Juhardi, Drs Aris Mawan, Aswandi, Sutrisno lubai Ulu, Santo Kumar, Apri Amrullah SH, Drs MIdian, Ponto, H Umam Fajri, Muslim J.H, Mukhlis Trijaya, Yendi Finatra, Yudi Suhandi, Hengki Triansyah, Umar Salam, Feri Yanto, Indera Gerinam serta sejumlah tokoh pemuda lainnya.

“Insyaallah akan diadakan Urun Rembuk Awal. Kegiatan ini nanti akan mengkaji potensi Kabupaten Baru yang terdiri 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Rambang, Lubai, dan Lubai Ulu. Untuk rencana pertemuan jam 14.00 hari Rabu tanggal 4 Des 2019 nanti, tentang tempat akan disampaikan H-1,” ungkap Usman Firiansyah SH, Minggu (1/12/2019) lalu. (din)

Rencana Eksekusi Lahan Sengketa di Desa Lembak Digelar Besok

MUARA ENIM, KS – Perselisihan sengketa Tanah atas penggugat, Marsusi bin Toro dan tergugat, Misa binti Narwan di Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, nampaknya segera berakhir dengan dilakukannya eksekusi. 

Direncanakan, eksekusi lahan dengan luas lebih kurang 2 hektar itu akan dilaksanakan besok hari, Kamis (5/12/2019). Diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim telah mengabulkan gugatan penggugat dan menolak Eksepsi Tergugat atas perkara nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mre tersebut untuk seluruhnya pada Senin tanggal 25 Februari 2019 lalu.

Baca Juga: Diduga Tidak Transparan, Dana Sewa Lahan Desa di Lembak Disoal Warga

Marsusi ketika dihubungi oleh wartawan, Rabu sore (4/12/2019), membenarkan jika pihaknya sudah menerima surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim tentang pelaksanaan eksekusi lahan.

Menurutnya, amar putusan perkara gugatannya yang dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Rio Nazar SH MH pada saat itu, majelis hakim telah menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dan pihaknya akan mengadakan eksekusi terhadap objek gugatan agar dikembalikan seperti semula.

“Insya Allah eksekusi lahan besok, Kamis (5/12), akan digelar oleh pihak PN Muara Enim. Besok dikabari lagi karena kita tidak tahu pasti apakah pagi atau siang,” kata Marsusi.

Diketahui dalam pokok perkara nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mre itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim telah memutuskan perkara sengketa lahan tersebut sebagai berikut :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  1. Menyatakan Lahan/Tanah di Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabuapten Muara Enim dengan Luas kurang lebih 20.000 M2 dengan ukuran Panjang = +/- 225m, dan Lebar +/- 181m/186m dengan batas-batas sebagai berikut :

– Utara berbatas dengan tanah milik Sawaludin;

– Selatan berbatas dengan tanah Yanto Bin Jasi;

– Barat berbatas dengan dahulu milik tanah Junardi sekarang milik Risdah;

– Timur berbatas dengan Anak Sungai Kelekar

Adalah sah milik Penggugat;

  1. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
  1. Menghukum Tergugat untuk Mengembalikan Lahan/Tanah tersebut diatas kepada Penggugat;
  1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;