Pengelolaan Transfer dan Alokasi Dana Desa di Prabumulih Belum Sesuai Ketentuan

PRABUMULIH, KS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pengelolaan transfer bantuan keuangan dana desa dan alokasi dana desa di Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018, Kamis (5/12/2019), BPK telah melakukan pemeriksaan atas Bendahara Pengeluaran PPKD, dimana diketahui penyaluran Dana Desa untuk 12 Desa ke Rekening Kas Desa terlambat dan penganggaran ADD tidak sesuai ketentuan.

Dari pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban transfer bantuan keuangan tersebut, BPK menemukan terjadi adanya keterlambatan penyaluran transfer bantuan keuangan berupa Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dana Desa tahap I sebesar Rp3,25 miliar diterima dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD pada tanggal 8 Februari 2018. Atas penerimaan dana tersebut seharusnya disalurkan ke RKD paling lambat tanggal 15 Februari 2018 atau tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. 

“Hasil pemeriksaan atas dokumen pencairan SP2D dan cek transfer dari Bendahara Pengeluaran PPKD ke RKD diketahui terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk 12 desa, terhitung dari batas akhir penyaluran tanggal 15 Februari 2018 yaitu berkisar dari 53 hari sampai dengan 111 hari,” bunyi hasil LHP 2018.

Sementara, Dana Desa Tahap II sebesar Rp6,51 miliar diterima dari RKUN ke RKUD pada tanggal 5 Juni 2018. Penerimaan dana tersebut seharusnya disalurkan ke RKD paling lambat tanggal 12 Juni 2018 atau tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. 

Hasil pemeriksaan atas dokumen pencairan SP2D dan cek transfer dari Bendahara Pengeluaran PPKD ke RKD diketahui oleh BPK terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk 12 desa, terhitung dari batas akhir penyaluran tanggal 12 Juni 2018 yaitu selama 21 hari. 

Atas kekurangan alokasi anggaran ADD TA 2018 tersebut, Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengirimkan Surat Nomor S-292/MK.7/2018 tanggal 25 Juni 2018 kepada Walikota Prabumulih tentang Peringatan Penganggaran ADD dan memberitahukan untuk segera menyampaikan surat komitmen untuk menganggarkan ADD paling sedikit 10 persen dari jumlah DAU dan DBH dalam perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Dari hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan Desa tidak dapat segera memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan prioritas dan tujuan pemberian ADD kepada masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

“Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PMD kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pemenuhan persyaratan administrasi pencairan Dana Desa. Tim TAPD kurang optimal dalam menyusun anggaran ADD sesuai ketentuan,” lanjut bunyi dalam LHP tersebut. 

Kondisi tersebut diketahui tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat 3 dan 4, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Lalu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa. (*)

FITRA : APBD Sumsel 2020, Berebut Uang Rakyat

PALEMBANG, KS – Hingga di penghujung tahun 2019, tanda-tanda APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belum juga disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif. Bahkan, melalui media massa dan sosial saat ini justru disuguhi perdebatan pembahasan APBD Sumsel 2020 tidak pada pembahasan program pembangunan dibutuhkan masyarakat.

Analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan tentang trend penggunaan APBD Sumsel dari 2017-2019, terlihat bahwa APBD Sumsel lebih banyak pada porsi Belanja Tidak Langsung (seperti gaji, peralatan dll), dibandingkan dengan Belanja Langsung.

Berdasarkan analisis FITRA, proporsi Belanja Tidak Langsung masa tersebut berturut-turut sebesar 52% di tahun 2017, lalu 63% tahun 2018, dan naik 5% menjadi 68% tahun 2019.  Dilain pihak, belanja langsung berupa program hanya sebesar 48% di tahun 2017, turun menjadi 37% tahun 2018, dan turun drastis menjadi 32% di tahun 2019.

“Belum lagi kita menilai efektivitas pelaksanaan program di belanja langsung yang semakin merosot tersebut.  Dikhawatirkan visi Gubernur untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga 1 digit, akan jauh panggang dari api,” ungkap Nunik Handayani, Koordinator FITRA Sumsel kepada KS.com, Rabu sore (4/12/2019). 

Baca Juga: Seknas FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejagung

Peningkatan belanja tidak langsung di era gubernur Herman Deru, berdasarkan data FITRA, dikarenakan meningkatnya bantuan gubernur ke kabupaten/kota hingga Rp 718 M. Menurutnya, bantuan ini untuk membantu kabupaten/kota membangun infrastruktur. Namun, pantauan di lapangan bantuan ini tidak secara merata dan berkeadilan terdistribusi ke seluruh kabupaten/kota. 

Baca Juga: FITRA Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp2,4 Miliar Lebih Dari Tunjangan DPRD Pemprov Sumsel

Bantuan ini, sambung Nunik memang merupakan diskresi gubernur sesuai PP No.19 tahun 2019. Namun, pasal 67 PP ini menyebutkan bahwa Bantuan diberikan oleh Gubernur setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan pilihan pemerintah provinsi. 

Baca Juga : FITRA Desak KPK Usut Dugaan Korupsi di Prabumulih

“Namun, amanat untuk pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan dan 5 persen anggaran kesehatan belum ditunaikan di APBD 2019. Kita berharap ada perbaikan alokasi anggaran terhadap urusan wajib ini di APBD 2020,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh FITRA Sumsel, jika pihak legislatif DPRD Sumsel sejatinya merupakan lembaga yang mewakili kepentingan rakyat dalam pembahasan APBD ini. Namun disisi lain, masyarakat khususnya di wilayah Sumsel justru disuguhkan kekisruhan dengan pembahasan APBD Sumsel 2020 tidak pada pembahasan program pembangunan dibutuhkan masyarakat.

“Di media pemberitaan, kita malah disuguhkan kekisruhan pembahasan APBD 2020 terkait permintaan ketua DPRD provinsi melalui surat untuk mengusulkan kenaikan tunjangan anggota dewan. Usulan ini tentunya akan semakin memberatkan APBD Sumsel 2020,” bebernya.

Oleh karenanya, FITRA Sumsel meminta baik pihak Gubernur dan DPRD Sumsel saat ini untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam pembahasan APBD Sumsel 2020. 

“Serta mengoptimalkan bantuan keuangan sebagai instrumen kebijakan gubernur dalam menilai kinerja kabupaten/kota dalam mencapai visi misi gubernur dan hentikan perdebatan tentang usulan kenaikan tunjangan anggota dewan, dan memfokuskan diri untuk diskusi yang lebih produktif untuk membuat program peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (din)

Kajati Sumsel: Jalankan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Secara Benar

Jalankan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Secara Benar,” ungkap Kajati Sumsel, Dr Sugeng Purnomo.

PRABUMULIH, KS – Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel), Dr Sugeng Purnomo kembali mengingatkan kepada seluruh anggota kejaksaan di wilayah kerjanya agar meningkatkan kinerja dan menjalankan tupoksi secara integritas dan profesional.

Hal tersebut disampaikan Sugeng saat kunjungan kerjanya ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Prabumulih, siang tadi (27/11/2019). “Pesan saya tentunya Jalankan tugas dan fungsi Kejaksaan secara benar,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bila ada dugaan dalam suatu kasus korupsi, maka harus segera dilakukan pengungkapan, meski secara umum pihaknya tidak menargetkan dalam ungkap kasus korupsi.

“Kalau ada dugaan kasus korupsi harus diusut, tapi tidak ada target sekian,” kata Sugeng.

“Yang jelas, saat mengungkap kasus korupsi maka harus bicara bukti dan tidak bicara target, tidak bicara order tertentu melainkan harus bicara bukti. Kalau bukti ada maka harus diungkap,” tegasnya.

Pantauan di lapangan, Kajati Sumsel Dr Sugeng Purnomo beserta rombongan tiba di Kantor Kejari Prabumulih siang tadi sekira pukul 10.30 WIB. 

Kemudian Kajati Sumsel melanjutkan dan mempimpin rapat secara internal di memimpin rapat tertutup (intern) di Aula Kejari Prabumulih mulai pukul 11.00 WIB, istirahat sholat dan makan dan lanjut lagi hingga pukul 14.00 WIB. (din)

Lagi, Bandit Ruko di Prabumulih Ditangkap

PRABUMULIH, KS – Tim Opsnal Polsek Prabumulih Barat kembali mengamankan pelaku pencurian spesialis bongkar ruko di kota Prabumulih Sumatera Selatan (Sumsel), Senin sore (9/9/2019).

Pelaku yang berhasil ditangkap polisi sekitar pukul 15.30 WIB tadi yakni Alexander (38) warga Jalan Nusa Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih. Alex ditangkap ketika sedang berada di rumah mertuanya di Jalan Talang Jimar, Majasari kota Prabumulih.

Kapolres Prabumulih AKBP Tito Hutauruk SH SIk MH melalui Kapolsek Prabumulih Barat AKP Mursal Mahdi SE MSi didampingi Kanit Reskrim, Ipda Darmawan SH membenarkan adanya penangkapan pelaku tersebut.

“Pelaku dan barang buktinya saat ini sudah kita amankan di Polsek Prabumulih Barat,” katanya.

Kapolsek menjelaskan dalam laporan korban bernama Lie Kim Lim (43) warga Jalan Kopral Toya Kelurahan Pasar 2 Prabumulih, jika ruko milik korban tersebut di Jalan M Yamin mengalami pencurian dengan total kerugian hingga jutaan rupiah.

“Untuk sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif petugas penyidik. Akibat ulahnya, pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara,” tegasnya. (din/ak)

Hari ke-11, Tujuh Penindakan Tilang Ops Patuh di Depan Polsek Gelumbang

MUARA ENIM, KS – Kendaraan baik roda empat maupun roda dua masih menjadi penyumbang angka pelanggaran berbagai aturan lalu lintas pada hari kesebelas Operasi Patuh Musi 2019 di jalur kawasan Jalan Lintas Prabumulih-Palembang.

Dalam gelar Operasi Patuh yang digelar petugas kepolisian di depan Polsek Gelumbang, Senin pagi (9/9/2019) sekitar pukul 09.30 WIB itu, diketahui tujuh tindakan tegas yang harus diberikan polisi dengan melakukan penilangan. Dengan rincian diantaranya, lima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta satu unit sepeda motor dan satu unit mobil ditilang.

“Ada sebanyak 7 perkara pada hari kesebelas Operasi Patuh Musi 2019 yang kita gelar di depan Mako Polsek Gelumbang,” ujar Kapolsek Gelumbang AKP Dwi Satya Arian SIk SH melalui Kanit Sabhara Polsek Gelumbang IPTU Edi Nuryanto saat memimpin operasi itu, siang tadi.

Operasi Patuh Musi 2019 ini, kata dia resmi dimulai pada 29 Agustus hingga 11 September 2019. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di wilayah hukum Polres Muara Enim.

“Operasi ini diharapkan bisa meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas serta menurunkan angka kecelakaan. Kita juga mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bagi pengendara itu sendiri,” tegasnya. (din)

Kanwil Hukum dan HAM Sumsel Beri Penyuluhan Hukum Mandiri Bagi Warga Binaan Rutan dan Pelajar Sekolah di Prabumulih

PRABUMULIH, KS – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (22/8/2019) kemarin, menggelar kegiatan penyuluhan hukum mandiri di kota Prabumulih.

Tim penyuluh hukum yang bertugas dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Mandiri ini terdiri dari Asnedi, Nursiyah, Nelly Rusmania, Dian Merdiansyah dan Rinaldi Wijaya ini tidak hanya memberikan penyuluhan terhadap warga binaan serta keluarganya yang membesuk di Rumah tahanan (Rutan) Kelas II B Prabumulih.

Namun juga diberikan kepada siswa-siswi di sejumlah sekolah lanjutan tingkat menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA) yang ada di kota nanas itu.

“Kita menyampaikan aturan-aturan di rumah tahanan atau lapas baik kepada narapidana maupun keluarga yang datang membesuk, jadi jam mereka datang membesuk itu kita lakukan penyuluhan,” ungkap Koordinator Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkumham, Asnedi SH MH dibincangi Portal ini, Kamis (22/8/2019) kemarin.

Asnedi menuturkan, penyuluhan dilakukan terhadap keluarga narapidana dengan tujuan agar mengetahui aturan hukum dan larangan yang tidak diperbolehkan saat membesuk di Rutan atau Lapas.

“Mulai dari tata tertib di rutan hingga barang-barang dibawa pengunjung harus mereka ketahui berdampak atau tidak. Misal di lapas tidak boleh bawa pakaian banyak hanya boleh 5 stel (celana dan baju), jika lebih bisa membuat lapas sumpek dan bisa dipakai narapidana untuk hal-hal tidak diinginkan seperti kabur, bunuh diri dan lainnya,” terang dia.

Lebih lanjut disampaikan Arnedi, kegiatan yang disajikan dalam program ‘Penyuluhan Hukum Mandiri’ ini juga diberikan tim penyuluhan hukum kepada siswa-siswi di tingkat SMP dan SMA.

Para pelajar ini diberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Tujuannya adalah bahwa produk hukum tersebut dibuat untuk melindungi rakyat Indonesia, dan wajib dipahami serta ditaati khususnya bagi kalangan pelajar agar menjadi insan yang cerdas dan taat hukum serta sadar bahwa sesuatu yang dilanggar pasti ada sanksi hukumnya.

“Kita ini semestinya rutin melakukan penyuluhan, namun karena keterbatasan anggaran jadi hanya beberapa sekolah saja sekalian kita ke rutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas II B Prabumulih Reza Meidiansyah Amd IP SH melalui Kasubsi Pelayanan Tahanan, Yusuf Kamal mengungkapkan pihaknya menyambut baik penyuluhan hukum dilakukan kanwil kemenkumham Sumsel tersebut.

“Khususnya di rutan kita tentu sangat terbantu dengan penyuluhan sehingga keluarga yang membesuk narapidana tau aturan hukum dan bisa bertanya mengenai hukum,” tukasnya. (din/ak)

Sengketa Lahan SDN 6/24 Prabumulih, Ahli Waris Pasang Baliho Pengawasan

PRABUMULIH, KS – Persengketaan lahan di  lokasi SD Negeri 06/24 Prabumulih yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel) masih terus berlanjut.

Ahli waris lahan bersama pihak pengacara diketahui pada Kamis kemarin (22/8/2019) sekitar pukul 06.00 WIB, melakukan pemasangan baliho di depan sekolah yang bertuliskan Sekolah Dalam Pengawasan Kuasa Hukum. 

Selain itu, dalam baliho tersebut juga  dituliskan Pemerintah Kota Prabumulih tidak memiliki alas hak dalam bentuk dan jenis apapun atas objek atau lahan SDN 6 dan SDN 24 kota Prabumulih tersebut. Sebelumnya, pihak ahli waris telah mendatangi Polres Prabumulih mempertanyakan surat hibah lahan yang dulu disita oleh polisi.

“Kami lakukan pemasangan baliho jika lahan itu dalam pengawasan kuasa hukum kami, pemerintah kota Prabumulih tidak ada alas hak atas lahan ini dalam bentuk dan jenis apapun,” ungkap Ahli Waris lahan SDN 6 dan SDN 24, Sarlan bin Djenalam kepada wartawan, Kamis (22/8/2019).

Ia juga menjelaskan, bahwa pihaknya meminta agar lahan yang berdiri sekolah tersebut dilakukan pengosongan karena karena pihak Pemkot Prabumulih telah melakukan kebohongan, persengkokolan baik dengan pihak-pihak terkait lainnya. 

“Bukti kebohongan dan kerjasama, dalam bingkai Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) berdasarkan tiga surat putusan jelas,” katanya.

Dalam point pertama sesuai surat No SP.SITA/124.a/XII/2011/Reskrim Tanggal 01 Desember 2011 tentang surat permohonan izin penyitaan ke ketua PN Prabumulih, lalu surat no 1/Pid/2012/Pn.PBM. tertanggal 10 Januari 2012 tentang penetapan PN Prabumulih untuk dilakukan penyitaan terhadap surat yang ada di SDN 6. 

“Kemudian Surat no B/97/I/2012/Reskrim tertanggal 17 Januari 2012 tentang pemberitahuan kepada Walikota Prabumulih dan Kadiknas untuk dilakukan penyitaan oleh penyidik polres Prabumulih,” lanjutnya seraya mengatakan pengacaranya saat ini Jeferson S Wonlay dan Rizal Aprian Syarif SH.

Lebih lanjut Sarlan menuturkan, atas bukti-bukti yang di dapat tersebut maka pihaknya bersama pengacara langsung menyampaikan kepada presiden republik indonesia dan Kapolri.

“Bersekongkol samo bae dengan Kerjasama, kami minta balik ke bae lahan tu mengko dak banyak yang temelok gawe idak benar,” katanya dalam kasus itu ada persekongkolan dan kebohongan padahal pihaknya jelas memiliki bukti. (din/ak)

Ponsel Jurnalis Dirampas dan Diancam, Oknum Kades di Gelumbang Diperiksa Polisi

MUARA ENIM, KS – Fauzi Ishak (46) salah seorang Wartawan Biro Surat Kabar Umum Merdeka News, resmi melaporkan oknum Kepala Desa (Kades) di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Gelumbang.

Oknum Kades yang diketahui berinisial MM ini dilaporkan atas dugaan Perbuatan Tak Menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHPidana yang dialami Fauzi Ishak, seorang wartawan yang menjadi korban perlakuan kekerasan saat peliputan berita pekerjaan Proyek Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 di Desa Melilian, Gelumbang, Rabu (21/8/2019).

Pengerjaan proyek DD di lokasi desa tersebut patut diduga mengalami keterlambatan pelaksanaan, hingga disinyalir oknum Kades memberikan perlakuan kasar terhadap sang jurnalis.

Berdasarkan keterangan korban Fauzi Ishak, perbuatan kasar dilakukan terlapor MM itu bukan hanya itu saja. Melainkan juga, menerima ancaman dari terlapor MM.

Bahkan Fauzi mengaku ponsel miliknya turut dirampas oleh salah seorang dari sejumlah rekan terlapor yang ada di lokasi pada saat itu.

Perampasan ponsel korban itupun bertujuan untuk menghapus foto-foto pekerjaan proyek DD Tahun 2019 di Desa Melilian yang sebelumnya diambil oleh korban untuk dokumentasi pemberitaan di media tempatnya bertugas tersebut.

“Saya sempat tanyakan kepada mereka (sejumlah pekerja) soal pekerjaan itu. Setelah mengambil tiga kali foto, kemudian saya langsung pergi untuk cari info tambahan soal pekerjaan DD tersebut,” terang Fauzi Ishak kepada wartawan, Kamis malam (22/8/2019).

Namun belum seberapa jauh kakinya melangkah, kata Fauzi dari arah depan dirinya muncul seseorang yang hanya mengenakan kaos singlet dengan terselip sebilah senjata tajam (sajam) jenis pisau pada bagian pinggang yang tak lain diduga oknum Kades MM itu.

Terlapor tersebut, sambung dia mencoba menghadang dirinya untuk pergi menjauhi lokasi pekerjaan di Desa itu. 

“Saya sempat dihadang dan handphone saya dirampas mereka (pihak terlapor) untuk menghapus foto-foto pekerjaan yang saya ambil. Kata dia (terlapor, red) suruh siapa kamu foto-foto proyek itu. Awas kalau proyek ini sampai kamu beritakan,” ucap Fauzi menirukan kata-kata yang dilontarkan oknum kades terhadap dirinya saat di lokasi kejadian.

Hingga akhirnya, Fauzi Ishak pun berhasil pergi dan langsung mendatangi Mapolsek Gelumbang untuk melaporkan oknum Kades tersebut ke polisi dengan harapan agar dapat diproses secara hukum yang diberlakukan di negara ini.

Terpisah, Kapolres Muara Enim AKBP Afner Juwono SH SIk MH melalui Kapolsek Gelumbang AKP Dwi Satya Arian SIk SH ketika dikonfirmasi siang tadi, membenarkan pihaknya telah menerima laporan atas kejadian yang menimpa seorang wartawan tersebut.

Menurut Kapolsek, pihaknya pun telah melakukan pemanggilan terhadap oknum Kades MM untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Polsek Gelumbang.

“Semalam sudah diperiksa. Untuk sementara ini tunggu progresnya, kita akan proses lidik,” tegas AKP Dwi. (din/ak)

Polres Prabumulih Terus Imbau Generasi Muda Jauhi Narkoba

PRABUMULIH, KS – Guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba), Polres Prabumulih terus melaksanakan sosialisasi, baik itu menyambangi sekolah dan imbauan melalui spanduk.

Polres Prabumulih melalui Bag Ops Humas serta didampingi sejumlah personel Bhabinkamtibmas, Kamis (22/8/2019) siang tadi, melaksanakan imbauan kepada masyarakat agar menjauhi narkoba melalui sejumlah spanduk yang dipasang di sejumlah titik di kawasan strategis keramaian Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel).

Kapolres Prabumulih AKBP Tito Hutauruk SH SIk MH saat dikonfirmasi menuturkan, spanduk yang dipasangkan bertujuan untuk mengingatkan dan mengajak masyarakat, khususnya di Kota Prabumulih, agar menghindar dan menjauhi narkoba yang dapat merusak kehidupan masyarakat.

“Ini dilakukan untuk memberi imbauan kepada masyarakat agar menghindar dan menjauhi narkoba yang dapat merusak kehidupan kita,” katanya.

AKBP Tito juga menyampaikan, dalam spanduk yang dipasang pihaknya tersebut  juga diberikan imbauan agar masyarakat dapat melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya tindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika, melalui nomor SMS Center yang telah disediakan pada spanduk tersebut.

“Pada spanduk yang disebarkan, kita juga menyediakan nomor SMS Center 110 (panggilan darurat) yang dapat digunakan masyarakat untuk melapor, apabila mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dan nanti juga masyarakat bisa langsung download saja aplikasi Sicepat di Play Store. Laporan 24 jam kita terima dan berupaya secepatnya akan kita ambil tindakan jika mendapat laporan,” jelas Kapolres.

Selain upaya pencegahan melalui imbauan, AKBP Tito pun menerangkan Polres Prabumulih juga terus melakukan pengungkapan kasus narkoba oleh personel Sat Narkoba Polres Prabumulih.

“Diharapkan masyarakat lebih antisipasi dan waspada terutama para pelajar serta orang tua agar selalu memonitor dan mengawasi putra putrinya dalam bergaul supaya tidak mudah terpengaruh dan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya,” tegasnya. (din/ak)

Tangkap Pengedar Narkoba di Gelumbang, Polisi Amankan 9 Paket Sabu Seberat 2,74 Gram

MUARA ENIM, KS – Tim Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Gelumbang, menangkap satu tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Lingkungan I Kelurahan Gelumbang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel).

Pria yang diduga sebagai pelaku pengedar sabu di wilayah Gelumbang tersebut diketahui bernama Andriano Rizal Fahlevi alias Anex (27). Dalam operasi penangkapan yang dilakukan pada Rabu (21/8/2019) kemarin itu, polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak 9 paket dengan total seberat 2,74 gram. 

Kapolres Muara Enim AKBP Afner Juwono SH SIk MH melalui Kapolsek Gelumbang AKP Dwi Satya Arian SIk MH mengatakan, berawal dari informasi warga yang menyebutkan di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba. 

Baca Juga : Tiga Begal Sadis yang Tembak Korban Pelajar di RKT Prabumulih Ditangkap

Kemudian petugas berupaya melakukan penyelidikan terkait kebenarannya. “Setelah tiba di lokasi sebuah pondok yang berada di pondok depan di lingkungan I Gelumbang,

petugas melihat beberapa orang datang dan pergi menemui pelaku yang tak lain tersangka Andriano Rizal Fahlevi alias Anex,” kata Kapolsek saat dikonfirmasi, Kamis siang (22/8/2019).

Baca Juga : Bawa Sabu, Pengendara Scoopy Ditangkap Anggota Polsek Gelumbang

AKP Dwi lebih lanjut menjelaskan, pelaku sempat mengelabui petugas saat diamankan dengan menyembunyikan barang bukti narkoba yang dimasukan tersangka ke dalam bungkus rokok dan diletakkan di bawah kompor dekat tersangka. Namun, polisi akhirnya berhasil menemukan barang bukti 9 paket sabu, dan pelaku tersebut pun mengakui kalau benda tersebut miliknya.

“Tersangka dan barang buktinya sudah kita amankan. Atas perbuatannya tersangka dapat dikenakan ancaman hukuman pidana diatas 5 tahun penjara sebagaimana tertuang dalam Pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” tegasnya. (din/ak)