MPC & SAPMA Pemuda Pancasila Apresiasi Kinerja Kejari Prabumulih

PRABUMULIH, KS – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) bersama Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila (PP) Kota Prabumulih mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih kali ini dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Bumi Seinggok Sepemunyian.

Salah satu kasus korupsi yang berhasil ditangani Jaksa Prabumulih adalah kasus penyalahgunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan penyimpangan keuangan di PDAM Tirta Prabujaya Kota Prabumulih dengan total nilai kerugian negara lebih kurang Rp 260 jutaan rupiah.

Baca Juga : Pemuda Pancasila Prabumulih Sesalkan Final Cabor Sepakbola Porprov XII Sumsel Diwarnai Kericuhan

“Tersangkanya sudah berhasil ditangkap tim Jaksa Prabumulih. Sebagai warga negara yang baik kita patut mengapresiasi kinerja pihak kejaksaan khususnya di Prabumulih saat ini,” kata Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Prabumulih, Rifki Badai SH MKn, Jumat (6/12/2019).

Baca Juga : Rifki Badai: Jadikan Pemuda Ujung Tombak Pemersatu Bangsa yang Dinamis dan Energik

Rifki Badai mengungkapkan, pihak-pihak pemerhati dan penggiat anti korupsi maupun masyarakat awam pada umumnya selama ini menilai masih minim prestasi kejaksaan di kota Prabumulih khususnya dalam pengungkapan kasus korupsi.

“Selama ini kita menganggap kejari seperti terkesan cuek atau tidak mampu atau tidak mau mengusut dan memproses dugaan korupsi. Tapi ini awal yang sangat menggembirakan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, berkas perkara korupsi Mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabujaya Kota Prabumulih telah dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa peneliti pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih. Atas hal itu, IS akan segera menjalani persidangan di pengadilan Tipikor.

Baca Juga : Kejaksaan Tahan Mantan Direktur PDAM Tirta Prabujaya Prabumulih Terkait Dugaan Korupsi

“Iya, berkasnya sudah lengkap atau P21,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Prabumulih, Wan Susilo Hadi SH didampingi Jaksa Penyidik, Firmansyah SH di Kejari Prabumulih, Jumat (6/12/2019).

Ia pun menambahkan, penyidik telah melakukan tahap dua atau pelimpahan barang bukti dan tersangka ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang.

“Dalam seminggu ini mungkin berkasnya kita kirim ke Pengadilan Tipikor Palembang. Dan tersangka IS sendiri saat ini sudah kita tahan di Rutan Pakjo Palembang,” tegasnya. (din)

 

Penodong Mobil di Jalan Lingkar Prabumulih Dicokok, Modusnya Diawali Aksi Nekat Ini

PRABUMULIH, KS – Tim buru sergap Polsek Prabumulih Timur kembali meringkus satu pelaku penodongan terhadap supir mobil di Jalan Lingkar Timur kota Prabumulih Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (5/12/2019) sekira pukul 00.30 WIB.

Pelaku adalah Mintan (20) warga Jalan Batu Raja Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih. Ia ditangkap polisi saat berada dirumahnya di lokasi tersebut.

Baca Juga: Bentuk Kepedulian, AKBP I Wayan Beserta Jajaran Polres Prabumulih Berikan Bantuan Kepada Warga Yang Membutuhkan

Pria pengangguran ini merupakan rekan Aldo yang sebelumnya telah ditangkap polisi karena aksi penodongan bersama Mintan yang terjadi di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raya, Prabumulih Selatan pada Jumat tanggal 27 September 2019 lalu.

“Korban adalah Ansori (43) warga Perum Polda Blok A No.27 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang, Palembang,” kata Kapolres Prabumulih AKBP I Wayan Sudarmaya SH SIk MH melalui Kapolsek Prabumulih Timur AKP Alhadi Adjansyah SH didampingi Kanit Reskrim Ipda Hendra Jaya, Jumat (6/12/19).

Baca Juga: Jadi Korban Perampokan, Karyawan Koperasi di Prabumulih Ini Malah Ditangkap Polisi

Modus operandi para pelaku saat beraksi terhadap korbannya ini cukup nekat, Mintan dan Aldo yang berboncengan menggunakan sepeda motornya di jalan langsung melintangkan ke arah depan mobil korban. Sehingga, mobil korban berhenti.

Tak hanya itu, kawanan pelaku ini juga menakuti korban dengan menunjukkan senjata api yang terselip di pinggang milik Mintan. Lalu, mereka menggasak barang-barang berharga milik korban dari dalam mobil.

“Kemudian pelaku Mintan langsung merampas uang milik korban kemudian pelaku langsung pergi membawa uang korban sebesar Rp 700 ribu,” tandasnya seraya mengatakan akibat perbuatannya, pelaku dapat dikenakan hukuman pidana dalam Pasal 365 KUHPidana dengan ancaman 7 tahun penjara. (din)

Kejaksaan Tahan Mantan Direktur PDAM Tirta Prabujaya Prabumulih Terkait Dugaan Korupsi

PRABUMULIH, KS – Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Prabumulih menetapkan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabujaya Kota Prabumulih berinisial IS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penahanan pun telah dilakukan, Kamis (5/12/2019) sore tadi sekira pukul 15.00 WIB.

Baca Juga: BPKP Masih Hitung Kerugian Kasus Dugaan Korupsi PDAM Prabumulih

Kepala Kejari Prabumulih, Toping Gunawan SH MH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Wan Susilo Hadi SH menyampaikan, Kejari Prabumulih telah melakukan penyidikan sejak pertengahan 2018 dan memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Juga : Jaksa Periksa Soal Penyalahgunaan SPPD dan Keuangan PDAM Tirta Prabu Jaya Diduga Dikorupsi

“Setelah dilakukan penelitian berkas baik materil maupun formil semuanya sudah lengkap. Kita saat ini lakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi terkait penyimpangan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan penggunaan keuangan di PDAM Tirta Prabujaya Kota Prabumulih,” ujar Wan Susilo Hadi SH saat dibincangi portal ini.

Baca Juga : Jaksa Periksa Belasan ASN, Direktur PDAM Tirta Prabu Jaya Hingga Sekda Prabumulih

Kasi pidsus menyebutkan, kasus tersebut saat ini telah dilimpahkan ke tahap dua dengan melakukan penyerahan tersangka dan barang buktinya ke jaksa penuntut umum.

“Sehingga tahap selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Artinya pada hari ini sudah dilaksanakan tahap dua, yang selanjutnya nanti beralih kewenangannya ke penuntut umum,” terangnya.

Baca Juga : AMP Bakal Demo Kejari, Pertanyakan Pengusutan Kasus PDAM Prabumulih

Lebih lanjut dikatakan dia, dalam pertimbangan pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan dalam perundang-undangan tentang korupsi.

“Pertimbangan kita lakukan dalam tahap dua ini karena tidak serta merta pertimbangan objektivitas saja tapi secara subjektif nya sesuai dengan Pasal 21 ayat 1. Saat ini tersangka IS dilakukan penahanan oleh Jaksa Penyidik selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo Palembang, hingga dilimpahkan ke pengadilan untuk proses hukum selanjutnya,” tandasnya. (din)

Pengelolaan Transfer dan Alokasi Dana Desa di Prabumulih Belum Sesuai Ketentuan

PRABUMULIH, KS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pengelolaan transfer bantuan keuangan dana desa dan alokasi dana desa di Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018, Kamis (5/12/2019), BPK telah melakukan pemeriksaan atas Bendahara Pengeluaran PPKD, dimana diketahui penyaluran Dana Desa untuk 12 Desa ke Rekening Kas Desa terlambat dan penganggaran ADD tidak sesuai ketentuan.

Dari pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban transfer bantuan keuangan tersebut, BPK menemukan terjadi adanya keterlambatan penyaluran transfer bantuan keuangan berupa Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dana Desa tahap I sebesar Rp3,25 miliar diterima dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD pada tanggal 8 Februari 2018. Atas penerimaan dana tersebut seharusnya disalurkan ke RKD paling lambat tanggal 15 Februari 2018 atau tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. 

“Hasil pemeriksaan atas dokumen pencairan SP2D dan cek transfer dari Bendahara Pengeluaran PPKD ke RKD diketahui terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk 12 desa, terhitung dari batas akhir penyaluran tanggal 15 Februari 2018 yaitu berkisar dari 53 hari sampai dengan 111 hari,” bunyi hasil LHP 2018.

Sementara, Dana Desa Tahap II sebesar Rp6,51 miliar diterima dari RKUN ke RKUD pada tanggal 5 Juni 2018. Penerimaan dana tersebut seharusnya disalurkan ke RKD paling lambat tanggal 12 Juni 2018 atau tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. 

Hasil pemeriksaan atas dokumen pencairan SP2D dan cek transfer dari Bendahara Pengeluaran PPKD ke RKD diketahui oleh BPK terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk 12 desa, terhitung dari batas akhir penyaluran tanggal 12 Juni 2018 yaitu selama 21 hari. 

Atas kekurangan alokasi anggaran ADD TA 2018 tersebut, Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengirimkan Surat Nomor S-292/MK.7/2018 tanggal 25 Juni 2018 kepada Walikota Prabumulih tentang Peringatan Penganggaran ADD dan memberitahukan untuk segera menyampaikan surat komitmen untuk menganggarkan ADD paling sedikit 10 persen dari jumlah DAU dan DBH dalam perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Dari hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan Desa tidak dapat segera memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan prioritas dan tujuan pemberian ADD kepada masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

“Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PMD kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pemenuhan persyaratan administrasi pencairan Dana Desa. Tim TAPD kurang optimal dalam menyusun anggaran ADD sesuai ketentuan,” lanjut bunyi dalam LHP tersebut. 

Kondisi tersebut diketahui tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat 3 dan 4, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Lalu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa. (*)

Rencana Eksekusi Lahan Sengketa di Desa Lembak Digelar Besok

MUARA ENIM, KS – Perselisihan sengketa Tanah atas penggugat, Marsusi bin Toro dan tergugat, Misa binti Narwan di Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, nampaknya segera berakhir dengan dilakukannya eksekusi. 

Direncanakan, eksekusi lahan dengan luas lebih kurang 2 hektar itu akan dilaksanakan besok hari, Kamis (5/12/2019). Diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim telah mengabulkan gugatan penggugat dan menolak Eksepsi Tergugat atas perkara nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mre tersebut untuk seluruhnya pada Senin tanggal 25 Februari 2019 lalu.

Baca Juga: Diduga Tidak Transparan, Dana Sewa Lahan Desa di Lembak Disoal Warga

Marsusi ketika dihubungi oleh wartawan, Rabu sore (4/12/2019), membenarkan jika pihaknya sudah menerima surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim tentang pelaksanaan eksekusi lahan.

Menurutnya, amar putusan perkara gugatannya yang dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Rio Nazar SH MH pada saat itu, majelis hakim telah menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dan pihaknya akan mengadakan eksekusi terhadap objek gugatan agar dikembalikan seperti semula.

“Insya Allah eksekusi lahan besok, Kamis (5/12), akan digelar oleh pihak PN Muara Enim. Besok dikabari lagi karena kita tidak tahu pasti apakah pagi atau siang,” kata Marsusi.

Diketahui dalam pokok perkara nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mre itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim telah memutuskan perkara sengketa lahan tersebut sebagai berikut :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  1. Menyatakan Lahan/Tanah di Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabuapten Muara Enim dengan Luas kurang lebih 20.000 M2 dengan ukuran Panjang = +/- 225m, dan Lebar +/- 181m/186m dengan batas-batas sebagai berikut :

– Utara berbatas dengan tanah milik Sawaludin;

– Selatan berbatas dengan tanah Yanto Bin Jasi;

– Barat berbatas dengan dahulu milik tanah Junardi sekarang milik Risdah;

– Timur berbatas dengan Anak Sungai Kelekar

Adalah sah milik Penggugat;

  1. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
  1. Menghukum Tergugat untuk Mengembalikan Lahan/Tanah tersebut diatas kepada Penggugat;
  1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 

FITRA : APBD Sumsel 2020, Berebut Uang Rakyat

PALEMBANG, KS – Hingga di penghujung tahun 2019, tanda-tanda APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belum juga disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif. Bahkan, melalui media massa dan sosial saat ini justru disuguhi perdebatan pembahasan APBD Sumsel 2020 tidak pada pembahasan program pembangunan dibutuhkan masyarakat.

Analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan tentang trend penggunaan APBD Sumsel dari 2017-2019, terlihat bahwa APBD Sumsel lebih banyak pada porsi Belanja Tidak Langsung (seperti gaji, peralatan dll), dibandingkan dengan Belanja Langsung.

Berdasarkan analisis FITRA, proporsi Belanja Tidak Langsung masa tersebut berturut-turut sebesar 52% di tahun 2017, lalu 63% tahun 2018, dan naik 5% menjadi 68% tahun 2019.  Dilain pihak, belanja langsung berupa program hanya sebesar 48% di tahun 2017, turun menjadi 37% tahun 2018, dan turun drastis menjadi 32% di tahun 2019.

“Belum lagi kita menilai efektivitas pelaksanaan program di belanja langsung yang semakin merosot tersebut.  Dikhawatirkan visi Gubernur untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga 1 digit, akan jauh panggang dari api,” ungkap Nunik Handayani, Koordinator FITRA Sumsel kepada KS.com, Rabu sore (4/12/2019). 

Baca Juga: Seknas FITRA dan IJRS Soroti Anggaran Serta Independensi Kejagung

Peningkatan belanja tidak langsung di era gubernur Herman Deru, berdasarkan data FITRA, dikarenakan meningkatnya bantuan gubernur ke kabupaten/kota hingga Rp 718 M. Menurutnya, bantuan ini untuk membantu kabupaten/kota membangun infrastruktur. Namun, pantauan di lapangan bantuan ini tidak secara merata dan berkeadilan terdistribusi ke seluruh kabupaten/kota. 

Baca Juga: FITRA Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp2,4 Miliar Lebih Dari Tunjangan DPRD Pemprov Sumsel

Bantuan ini, sambung Nunik memang merupakan diskresi gubernur sesuai PP No.19 tahun 2019. Namun, pasal 67 PP ini menyebutkan bahwa Bantuan diberikan oleh Gubernur setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan pilihan pemerintah provinsi. 

Baca Juga : FITRA Desak KPK Usut Dugaan Korupsi di Prabumulih

“Namun, amanat untuk pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan dan 5 persen anggaran kesehatan belum ditunaikan di APBD 2019. Kita berharap ada perbaikan alokasi anggaran terhadap urusan wajib ini di APBD 2020,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh FITRA Sumsel, jika pihak legislatif DPRD Sumsel sejatinya merupakan lembaga yang mewakili kepentingan rakyat dalam pembahasan APBD ini. Namun disisi lain, masyarakat khususnya di wilayah Sumsel justru disuguhkan kekisruhan dengan pembahasan APBD Sumsel 2020 tidak pada pembahasan program pembangunan dibutuhkan masyarakat.

“Di media pemberitaan, kita malah disuguhkan kekisruhan pembahasan APBD 2020 terkait permintaan ketua DPRD provinsi melalui surat untuk mengusulkan kenaikan tunjangan anggota dewan. Usulan ini tentunya akan semakin memberatkan APBD Sumsel 2020,” bebernya.

Oleh karenanya, FITRA Sumsel meminta baik pihak Gubernur dan DPRD Sumsel saat ini untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam pembahasan APBD Sumsel 2020. 

“Serta mengoptimalkan bantuan keuangan sebagai instrumen kebijakan gubernur dalam menilai kinerja kabupaten/kota dalam mencapai visi misi gubernur dan hentikan perdebatan tentang usulan kenaikan tunjangan anggota dewan, dan memfokuskan diri untuk diskusi yang lebih produktif untuk membuat program peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (din)

Vonis Panitera PN Medan Disunat, KPK: Kasus Penegak Hukum Harus Diseriusi

JAKARTA, KS – Mahkamah Agung (MA) juga menyunat vonis terdakwa korupsi Panitera Pengadilan Negeri (PN) Medan Helfandi. Menanggapi itu, KPK bicara soal penanganan kasus korupsi yang menjerat oknum penegak hukum.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan tindak pidana korupsi yang melibatkan para penegak hukum dan politikus ini harusnya diperhatikan dengan serius. Salah satunya, dalam konteks menjatuhkan hukuman.

Baca Juga : KPK Sepakat TP4D Kejaksaan Dibubarkan; Banyak yang Mengeluhkan

“Saya kira begini kalau korupsi itu dilakukan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang bekerja di bidang penegakan hukum atau oleh kekuatan politik misalnya politikus yang punya pengaruh, punya akses kekuasaan, dan seharusnya bertugas untuk mensejahterakan orang-orang yang memilihnya, atau mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Mestinya ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih serius dalam konteks menjatuhkan hukuman tersebut,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa kemarin (3/12/2019).

Baca Juga: BPAN AI Sumsel Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Ogan Ilir

Febri mengatakan kasus korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum dan politikus merupakan kasus yang serius. Menurutnya, kasus-kasus tersebut harus ditangani lebih serius dibanding kasus yang lain.

“Jadi intinya kita lebih serius untuk melihat hal ini baik pencegahan ataupun penindakannya,” ujarnya. (*)

 

Sumber : detikNews

Editor : dhino

 

Kas Dikelola Belum Sepenuhnya Tertib, Ada Rekening Pemkot Prabumulih Tanpa Penetapan Walikota dan Pengenaan Biaya Administrasi

PRABUMULIH, KS – Dibalik prestasi Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Ternyata, ada segudang masalah yang menyertainya. Lihatlah, pengelolaan keuangan daerah Prabumulih belum sepenuhnya tertib, mulai dari rekening yang tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota hingga terdapat pengenaan biaya administrasi atas jasa giro atau bunga tabungan milik pemerintah kota tersebut.

Nah, semua itu tertuang dalam LHP BPK RI tahun anggaran 2018. Dalam hasil pemeriksaan atas pengelolaan rekening milik Pemerintah Kota Prabumulih TA 2018 diketahui bahwa terdapat rekening yang tidak ditetapkan dengan surat keputusan walikota, dan terdapat pengenaan biaya administrasi dan pajak penghasilan atas jasa giro/bunga tabungan milik Pemerintah Kota Prabumulih

Baca Juga: BPK Temukan Rp1,38 M Perjalanan Dinas di DPRD Prabumulih Tak Sesuai Ketentuan

Dijelaskan juga dalam LHP BPK tersebut, bahwa rekening milik sekolah yang digunakan untuk menerima dana Program Sekolah Gratis (PSG) tidak ditetapkan oleh Walikota selaku Kepala Daerah Pemerintah Kota Prabumulih memiliki 85 SD Negeri dan 12 SMP Negeri. Sekolah tersebut masing-masing memiliki 2 rekening yaitu rekening BOS dan PSG.

“Hasil pemeriksaan atas rekening SD Negeri dan SMP Negeri tersebut diketahui bahwa rekening PSG tidak ditetapkan oleh walikota. Hasil konfirmasi kepada Badan Keuangan Daerah diketahui juga belum ada usulan penetapan rekening dari OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas rekening PSG tersebut,” terang BPK yang tertuang dalam LHP 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Teguh Prasetyo S.E., MAB., Ak., CA tersebut.

Baca Juga: BPK Temukan Rp 1 Miliar Lebih Hasil Mark-Up Spek Mutu Beton di Dinas PUTR Banyuasin

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan pengenaan pajak penghasilan atas jasa giro/bunga tabungan dan biaya administrasi sebagai tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan atas LKPD Pemkot Prabumulih tahun 2017 Nomor 3.B/LHP/XVIII.PLG/04/ 2018 tanggal 11 April 2018, seluruh sekolah dan puskesmas telah merubah rekening tabungan menjadi rekening giro per Juni 2018.

Hasil pemeriksaan atas mutasi rekening baik rekening tabungan maupun rekening giro pada 85 SD Negeri, 12 SMP Negeri dan 9 Puskesmas diketahui bahwa terdapat pengenaan pajak penghasilan atas penerimaan jasa giro/ bunga tabungan dan pengenaan biaya administrasi oleh bank.

BPK menilai permasalahan ini disebabkan Kepala BKD selaku BUD kurang mengawasi dan mengendalikan rekening sekolah yang belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum mengusulkan rekening Bendahara PSG untuk ditetapkan dengan SK Walikota.

Baca Juga: FITRA Sumsel Bongkar Indikasi Kerugian Negara Sekwan PALI Senilai Rp 6,4 Miliar Lebih

BPK juga merekomendasikan kepada walikota Prabumulih agar mereka Kepala BKD selaku BUD untuk lebih optimal mengawasi dan mengendalikan rekening yang belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota serta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih cermat dalam mengusulkan rekening untuk ditetapkan dengan SK Walikota. (zn/dn)

Jadi Temuan BPK, Pajak Parkir RSUD Prabumulih Belum Ditetapkan

PRABUMULIH, KS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) menemukan adanya pendapatan pajak parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih yang belum ditentukan sebesar Rp 66.357.000.

Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun anggaran 2018.

Berdasarkan catatan BPK yang diperoleh KS.com, Sabtu (30/11/2019), diketahui RSUD Prabumulih yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki lahan parkir yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu CV PLP sejak tahun 2014 silam. Kerjasama pengelolaan aset RSUD ini sesuai Perjanjian Kerjasama atas sewa aset tetap Pemerintah Kota Prabumulih antara RSUD Kota Prabumulih dengan CV PLP dengan rincian sebagai berikut.

Hasil wawancara tim BPK dengan Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan RSUD Kota Prabumulih, tarif parkir yang disepakati sesuai Peraturan Daerah pihak pengelola parkir tidak diperbolehkan untuk memungut tarif parkir melebihi harga yang telah disepakati.

Keterangan lebih lanjut diketahui bahwa penentuan pendapatan sewa lahan parkir yang harus dibayar oleh pihak pengelola parkir setiap tahunnya tidak didasarkan atas pembagian keuntungan dari hasil pemungutan tarif parkir setiap kendaraan yang masuk ke lahan parkir RSUD, melainkan berupa tarif sewa tetap berdasarkan kesepakatan antara RSUD dengan pihak pengelola.

Baca Juga: BPK Temukan Rp 1 Miliar Lebih Hasil Mark-Up Spek Mutu Beton di Dinas PUTR Banyuasin

Nah, dalam menentukan tarif sewa tahunan atas lahan parkir tersebut, pihak RSUD sebelumnya telah melakukan observasi yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari beberapa pegawai RSUD selama beberapa hari untuk melihat rata-rata tingkat okupansi lahan parkir setiap harinya.

Baca Juga: 17 Paket Pekerjaan Dinas Perkim Sumsel Jadi Temuan BPK

Sementara, hasil observasi tim RSUD diketahui rata-rata pengunjung parkir setiap harinya adalah 388 sepeda motor, dan 109 mobil. Jumlah tersebut mengabaikan berapa jumlah sepeda motor dan mobil yang hanya parkir dan berapa jumlah yang menginap.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik Badan auditor negara tersebut mengetahui bahwa atas pendapatan pajak parkir yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2018 belum termasuk pendapatan pajak parkir yang diselenggarakan oleh CV PLP.

Perhitungan di atas menggunakan hasil observasi rata-rata pengguna fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh CV PLP di area parkir RSUD baik yang menggunakan sepeda motor ataupun mobil hanya dikenakan tarif parkir standar dan tidak memperhitungkan tarif parkir menginap.

Kondisi tersebut tidak sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 62 ayat 1, Pasal 63 ayat 2, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 48 serta Pasal 49 ayat 1.

Kemudian, Pasal 30 ayat 3, Pasal 35 ayat 3 dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Badan Daerah Kota Prabumulih. (zn/dn)

Diduga Tidak Transparan, Dana Sewa Lahan Desa di Lembak Disoal Warga

LEMBAK, KS – Persoalan lahan seluas 40 hektar (Ha) milik Desa Lembak dan Lubuk Enau Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim belakangan ini menjadi polemik di tengah masyarakat setempat. Bahkan, mulai mencuat ke permukaan publik.

Pasalnya, dana sewa lahan yang dikelola oleh pihak desa selama belasan hingga kini diduga tidak transparan.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Ali Hanafiah SH membenarkan permasalahan tersebut beberapa hari terakhir ini sudah menjadi perbincangan publik, khususnya warga Desa Lembak Kabupaten Muara Enim.

“Memang benar tapi setahu saya lahan tersebut tidak lagi 40 hektar, karena sudah dibagi menjadi dua bagian dimana setengahnya untuk Talang Baru dan setengahnya lagi untuk Desa Lembak. Soal kemana biaya sewanya tanya langsung ke Kadesnya, apakah masuk kas desa atau masuk ke kantong pribadi kita tidak tahu,” kata Ali ketika dihubungi wartawan beberapa hari lalu.

Hal serupa juga disampaikan oleh Umar (53) warga lainnya. Dia mengatakan pengelolaan aset sepenuhnya memang milik Desa Lembak. Namun sejauh ini diketahuinya lahan tersebut dikelola oleh pihak ketiga dengan sistem kontrak.

“Kalau sekarang ini, lahan ditanami nanas juga oleh pihak ketiga. Kalau dulu sempat dikelola oleh pak camat Lembak dengan bercocok tanam ubi racun. Nah dari sanalah warga tahu kalau itu lahan dikontrakkan oleh pihak desa,” terangnya.

“Kami warga juga sempat nanyo ke petugas desa katakanlah anggota BPD bilangnya 10 juta, yang lain bilang 8 juta. Lebih menyedihkan lagi si penyewa mengaku biaya sewa lahan per tahun 15 juta. Jadi kita bingung mana yang benar,” ucapnya. (din)