Ancam Demo Minta Pemkot Prabumulih Tegas Soal Kompetensi PHL Dianulir

PRABUMULIH, KS – Polemik uji kompetensi seleksi perekrutan pegawai harian lepas (PHL) yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih mendapat banyak tanggapan dari beberapa pihak, termasuk OKK MPC Pemuda Pancasila Kota Prabumulih.

Ketua OKK MPC Pemuda Pancasila Kota Prabumulih sekaligus Eks Opicio Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Prabumulih, Rudiansyah mengaku sangat prihatin dengan kondisi birokrasi yang sekarang sedang berjalan.

“Dimana yang menjadi korban adalah para PHL. Dari pernyataan yang disampaikan oleh BKPSDM pada hari senin tanggal 13 januari 2020 pada salah satu media cetak dengan tegas bahwa hanya 11 pelamar yang diakomodir. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh wakil ketua DPRD Ahmad Palo pada diskusi di dewan beberapa hari kemarin,” ungkap Rudiansyah.

Menurutnya, dalam pertemuan diskusi di Gedung DPRD Kota Prabumulih tersebut, pihak DPRD kota Prabumulih dalam hal ini, Wakil Ketua I DPRD Kota Prabumulih, Ahmad Palo SE menyatakan bahwa tes PHL yang sudah dilakukan oleh OPD terkait kemarin dianulir (dianggap tidak pernah terlaksana atau dibatalkan).

“Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Kota Prabumulih harus segera dengan tegas menjawab hal ini, agar masalah ini tidak terombang-ambing. Jangan seolah-olah dianggap sepele, kita mesti ingat loh ratusan bahkan ribuan orang yang menjadi korban karena masalah ini,” terang dia.

Pihaknya juga meminta kepada Pemkot Prabumulih untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembatalan pelaksanaan uji kompetensi PHL sebagaimana dinyatakan oleh pihak DPRD Kota Prabumulih tersebut serta mempertemukan pihak penyelenggara tes uji kompetensi PHL dalam hal ini Kepala BKPSDM Kota Prabumulih.

“Bayangkan berapa banyak air mata yang mereka keluarkan saat mereka membaca pengumuman dari hasil tes kemarin bagi yang tidak lulus membaca hasil pengumuman itu. Berapa besar coba anggaran yang sudah dikeluarkan untuk tes tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut Rudi menyampaikan, bahwa pihaknya mengancam akan turun ke jalan apabila permasalahan ini tidak ada kejelasan dalam waktu seminggu kedepan.

“Untuk itu apabila hal ini tidak segera ditanggapi maka kami tidak akan segan-segan untuk turun ke jalan meminta kejelasan tentang masalah ini. Rencananya dalam minggu-minggu ini kami akan kembali ke gedung rakyat menuntut hal ini untuk meminta segera dipertemukan langsung dengan pihak OPD dalam hal ini dinas terkait dikepalai oleh saudara benny rizal,” tegasnya.

“Dan juga kami mengimbau pihak Inspektorat, BPK bahkan kejaksaan negeri prabumulih untuk mengevaluasi mengenai anggaran yang dikeluarkan oleh pelaksanaan tes PHL kemarin apabila hasil tes kemarin benar dianulir. Karena kita mesti ingat bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam pemerintahan hendaknya betul-betul dipikirkan dengan matang agar tidak terjadi seperti buang-buang anggaran,” bebernya. (din)

Pertamina EP Prabumulih Bantah Kematian Hewan Ternak Warga Akibat Limbah Minyak Mentah

PRABUMULIH, KS – Terkait keluhan warga soal seekor sapi jantan yang ditemukan mati akibat meminum air sungai diduga sudah tercemar limbah minyak mentah di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dibantah oleh PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih.

Pihak PT Pertamina mengaku telah melakukan pertemuan dan pemeriksaan secara langsung di lokasi kejadian pada tanggal 14 Januari 2020 yang lalu.

“Namun pada saat didatangi, posisi sapi sudah tidak ada. Menurut keterangan pemiliknya, sudah disembelih dan daging sudah dijual,” kata PT Pertamina EP Prabumulih Field melalui Atika Rusy Asset 2 Government Relations Analyst saat dibincangi portal ini, Jumat (17/1/2020) siang.

Atika juga mengatakan dugaan terjadinya pipa milik Pertamina yang bocor serta mengakibatkan air sungai sekitar kebun warga di Desa Manunggal Makmur yang diduga tercemar minyak mentah itu pun telah ditindaklanjuti oleh pihak PT Elnusa Mitra selaku mitra kerja Pertamina EP Prabumulih Field.

“Terkait sungai, juga telah dilakukan pembersihan oleh PT Elnusa mitra kerja Pertamina EP Prabumulih Field. Kegiatan juga didampingi Kadus dan diketahui Kades. PT Elnusa juga selalu melakukan pengawasan secara rutin,” tegasnya. (din)

Nunggak Bayar Listrik 2 Bulan, Siap-siap MCB Dicabut PLN

PRABUMULIH, KS – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Prabumulih menargetkan pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi tunggakan pada masyarakat yang masih memakai sistem amper listrik. Hal itu disampaikan oleh Kepala PLN Kota Prabumulih, Sumardi, saat ditemui di kantornya, Kamis (16/1/2020).

“Alhamdulillah masyarakat Prabumulih dari tahun sebelumnya mulai tertib dalam pembayaran listrik meskipun masih ada yang memang beberapa menunggak namun tidak terlalu banyak dari tahun sebelumnya,” ungkap Sumardi kepada wartawan, Kamis (15/1/2020).

Ditanya masalah target Sumardi mengaku, tidak terlalu banyak target hanya saja dia berharap kepada pelanggan yang menunggak agar dalam waktu 2 bulan ditahun 2020 ini sudah tidak ada lagi tunggakan, apalagi listrik merupakan kebutuhan pokok.

“Untuk ditahun 2020 ini tak perlu banyak target yang penting masyarakat harus bersih dari tunggakan karena sebelumnya sudah dikasih imbauan sampai kepedesaan jangka waktu 2 bulan untuk segera membayar listrik,” tegasnya.

Jika menunggak 2 bulan pembayaran maka MCB (Miniature Circuit Breaker) listrik di rumah pelanggan akan dicabut sementara dan akan diberi jenjang waktu lagi selama 3 bulan, jika tetap tidak membayar maka dengan terpaksa akan amper akan dibongkar.

Lalu bagi yang sering mencuri ampere listrik maka sanksinya akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan berlaku.

“Bagi yang telah dicabut kalau ingin memasang lagi maka diharuskan membayar tunggakan dan dialihkan ke sistem prabayar atau token pulsa tanpa membayar biaya pemasangan kecuali ampere tersebut sudah mati baru biaya pemasangan, Untuk itu kami meminta masyarakat agar tertib membayar tunggakan,” harap Sumardi.

Sementara itu Gandi, seorang warga jalan Jendral Sudirman mengungkapkan, selama ini PLN Prabumulih konsisten meningkatkan pelayanan dan jarang melakukan pemadaman sehingga pelanggan harus tertib membayar.

“Listrik itu kebutuhan pokok kalau dicabut kita juga dak bisa apa-apa baik ingin menonton, masak nasi atau kebutuhan lainnya tidak bisa dilakukan. Kita bersyukur sekarang pelayanan PLN Prabumulih makin meningkat dan jarang padam,” tandasnya. (din)

SP-PPI: Ada 40 ABK Telah Penuhi Unsur ‘Human Trafficking’ Dialami Pelaut Indonesia

JAKARTA, KS – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) beserta anggota melakukan audiensi dengan Anggota Komisi IV DPR RI Ir. H. Teuku Abdul Khalid terkait persoalan-persoalan krusial yang dialami oleh para pelaut Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Fraksi Partai Gerindra Jakarta, Rabu kemarin (15/1/2020).

Dalam Audiensi itu Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (SP-PPI) Andri Yani Sanusi menyebut dua hal penting yang harus disegerakan.

Diantaranya, banyaknya kasus-kasus kejahatan yang menimpa pelaut Indonesia, dari data yang dikumpulkan dan advokasi pihaknya diketahui ada sebanyak 40 orang ABK (Anak Buah Kapal) yang sudah memenuhi unsur ‘Human Trafficking’ atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kemudian tumpang tindihnya regulasi terkait sektor pelaut Indonesia, hal ini sangat merugikan mereka sebagai pelaut termasuk bangsa dan negara Indonesia,” sebut Andri.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu mengratifikasi Konvensi Internasional tentang standard pelatihan dan sertifikasi bagi awak kapal penangkap ikan supaya diakui di level internasional.

Sementara itu, salah satu anggota Komisi IV DPR RI, Ir. H. TA Khalid mengucapkan terimakasih kepada DPP Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia yang telah bekerja keras membela dan mengadvokasi nasib pelaut.

“Walau persoalan yang dihadapi sangat rumit, bahkan kasusnya ada yang diluar tupoksi Komisi IV, pun begitu tugas kita harus memanusiakan manusia dan menjadikan negeri ini ke arah yang lebih baik,” tutur TA Khalid.

Ketua DPD Partai Gerindra Aceh ini mengaku masih banyak regulasi yang tumpang tindih di lintas sektoral. Terkait permasalahan hukum, menurutnya perlu memetakan kronologis yang konkrit dan menyurati Komisi III atas nama lembaganya.

“Begitu juga persoalan Kapal Ikan dimana DPP S-PPPI harus menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan serta tembusan untuk Komisi IV, sehingga bisa dikaji ulang duduk perkaranya dan jangan terulang kembali dimasa yang akan datang,” harapnya. (*)

Curi Puluhan Pasang Sepatu di Prabumulih, Pria Ini Ditangkap Polisi

PRABUMULIH, KS – Seorang pria bernama Seno Adiapati (34) diduga sebagai pelaku pencurian puluhan pasang sepatu di toko sepatu Alya Zhahira yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih. 

Saat ini warga Jalan Kapten Dulhak no. 308 RT/RW. 01/02 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tersebut telah berhasil ditangkap oleh tim Buser Polsek Prabumulih Barat.

Kapolres Prabumulih AKBP I Wayan Sudarmaya SH SIk MH melalui Kapolsek Prabumulih Barat AKP Murshal Mahdi SE MSi didampingi Kanit Reskrim Ipda Darmawan SH membenarkan, pelaku diamankan pada Rabu, 15 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB.

“Pelaku sudah kita amankan saat sedang berjalan di sekitar TKP di depan toko korban di Jalan Urip Sumoharjo tadi,” ujar Ipda Darmawan saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2020).

Selain pelaku Seno, lanjut Kanit Reskrim petugas juga berhasil mengamankan barang buktinya berupa sebanyak 11 pasang sepatu hasil curian pelaku di toko Alya Zhahira milik korban  Shanti (35) warga Jalan Kerinci Kelurahan Prabujaya, Prabumulih.

Menurutnya, pelaku ditangkap polisi berdasarkan laporan kepolisian dibuat korban pada Kamis, tanggal 9 Januari 2020 lalu sekira pukul 01.30 WIB. Diduga, pelaku mengambil 40 pasang sepatu yang disimpan korban di gudang lantai dua di ruko korban di lokasi TKP tersebut.

“Dari hasil olah TKP diketahui bahwa pelaku terlebih dahulu menjebol dinding Ruko dengan menggunakan kayu balok kemudian pelaku masuk kedalam Ruko, dan mengambil 40 pasang sepatu. Dan kita langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan pelaku tersebut,” tegasnya. (din) 

Genap 2 Tahun, Korem 082/CPYJ Mojokerto Peringati HUT PPAP

MOJOKERTO, KS – Diketahui bersama, 2 tahun lalu Brigjen TNI
Gathut Setyo Utomo telah meresmikan keberadaan Panti Asuhan Putra Prajurit (PPAP) yang berada di Makorem 082/CPYJ.

Di panti asuhan itu, terdapat puluhan anak-anak yatim piatu
yang menjadi tanggung jawab pihak Korem.

Anak-anak tersebut, berasal dari
putra maupun putrid dari seorang prajurit yang gugur ketika menjalankan tugas.

“Sekarang, kita peringati berdirinya panti asuhan ini melalui tasyakuran dan doa bersama,” ujar Danrem 082/CPYJ, Kolonel Arm Ruly Chandrayadi, Rabu (15/1/2020).

Tak ayal, di sela-sela berlangsungnya pembacaan doa, suasana haru pun menyelimuti para penghuni panti.

Bahkan, ferdi (16) salah satu penghuni panti mengaku jika selama dirinya, hubungan antara
dirinya dengan personel Korem, sudah selayaknya keluarga sendiri.

“Sudah kayak bapak dan ibu. Saya senang berada dipanti ini. Saya dapat banyak ilmu,” ungkapnya. (*)

 

 

Sumber : Rilis Korem 082/CPYJ

Editor : Dhino

Minta Pelaksanaan Uji Kompetensi PHL Prabumulih Diaudit Secara Menyeluruh

PRABUMULIH, KS – Sejumlah perwakilan Pemuda Pancasila (PP) Kota Prabumulih dan Aliansi Prabumulih Menggugat (APM), Senin (13/1/2020) kemarin, melakukan diskusi terbuka terkait pelaksanaan Uji Kompetensi PHL yang difasilitasi oleh pihak DPRD Kota Prabumulih.

Meski hasil diskusi hampir menemui titik permasalahan, namun Aliansi tersebut mengaku belum begitu memuaskan dan meminta pihak OPD (organisasi perangkat daerah) selaku pelaksana Uji Kompetensi PHL dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih untuk dihadirkan.

“Bukan kami mengintimidasi OPD tapi ingin jawaban itu didengar wakil rakyat dan mereka (DPRD, red) mengaku siap memfasilitasi APM dan Pemuda Pancasila dipertemukan dengan OPD,” ujar Ketua Umum APM Kota Prabumulih, Adi Susanto SE didampingi Ketua MPC PP Prabumulih, Rifki Badai SH MKn seraya mengatakan karena ada program yang harus diketahui dan dikaji juga oleh anggota DPRD.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan masalah anggaran pelaksanaan uji kompetensi secara menyeluruh oleh pihak berwenang. Biasanya, ada laporan pertanggungjawaban dan sedikit apapun anggaran harus disetujui DPRD. Katanya sudah pernah dianggarkan di 2019 tapi pihaknya mengaku belum melihat judul anggaran tersebut.

“Kalau anggaran itu berjudul pembinaan kok ada kompetensi,” terang pria yang pernah menjabat anggota DPRD kota Prabumulih ini sembari menyebut pemerintah itu bukan menambah angka pengangguran melainkan harus menciptakan lapangan pekerjaan.

“Sistem dan tatanan harus dikaji benar-benar jangan sampai mendapat tuaian dan hujatan dari masyarakat. Tes uji kompetensi dinilai kurangnya transparansi publik yang terkesan hanya formalitas saja. Hal itu, sambungnya sangat disayangkan karena menggunakan anggaran pemerintah,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, H Ahmad Palo SE mengaku sangat mengapresiasi perwakilan Pemuda Pancasila dan APM Prabumulih melakukan diskusi terkait penerimaan seleksi PHL tersebut.

“Ini artinya masih ada masyarakat peduli terhadap jalannya pemerintahan yang kurang tepat dan kurang pas,” tutur Palo saat dibincangi awak media usai memfasilitasi aliansi tersebut.

Meskipun, pada akhirnya hampir menerima tuntutan mereka. Kendati demikian aliansi pemuda ini masih ingin mendengar penjelasan komprehensif dari OPD dan pihaknya selaku wakil rakyat akan memfasilitasinya.

“Intinya beberapa hal tadi kita sudah mencoba klarifikasi ke Pemkot dan yang tidak lulus dianulir artinya diterima tapi dengan beberapa mekanisme di Pemkot,” imbuhnya.

Terkait permintaan yang mempertanyakan anggaran dan menginginkan untuk diaudit? Palo mengaku akan koordinasi dengan pimpinan lain. Yang jelas, kata dia. Proses anggaran pasti menggunakan APBD, kalaupun tidak teranggarkan sebelumnya namun kalau masih di dalam nomenklatur yang sama pemerintah bisa menggeser anggaran.

Hanya saja pihaknya juga menyesalkan uji kompetensi itu yang artinya Pemkot dalam hal ini BKPSDM dan Sekda merencanakan itu kurang baik. 

“Kenapa harus ada seleksi dan kemudian dianulir, Kedepannya harus ada rencana dan pemikiran yang matang,” tegasnya seraya mengaku permintaan aliansi soal audit anggaran, DPRD mempunyai hak meminta BPK dilakukan audit oleh BPK namun melalui proses tahapan dan mekanisme. (*)

Jambret Beraksi Sambil Bonceng Anak Balita Terekam CCTV

SEMARANG, KS  – Aji Soleh (29) ditangkap petugas Polsek Pedurungan, Polrestabes Semarang, setelah menjambret handphone. Saat melakukan aksinya, Aji membawa anaknya yang berusia 3 tahun.

Warga Genuk Semarang itu melakukan aksinya pada Selasa (14/1/2020) pagi di Jalan Bledak Kantil VI, Pedurungan, Semarang. Saat beraksi dia mengendarai motor Supra X bernopol H 6974 WS dengan memboncengkan anak kecil di depannya.

“Itu habis beli pot buat prakarya anak pertama yang usia 8 tahun,” kata Aji di Mapolsek Pedurungan, Selasa (14/1/2020) malam.

Baca Juga : Ibu Muda Ini Tersungkur Dijambret Saat Pulang Jemput Anaknya Sekolah

Baca Juga : Nyaris Dimassa, Dua Pemuda Asal PALI Yang Jambret HP Pelajar Ini Diamankan Polisi

Pelaku merebut handphone yang sedang dipakai korban seorang perempuan. Korban sempat terseret untuk mempertahankan miliknya.

Peristiwa itu terekam CCTV yang dipasang Pemkot Semarang. Terlihat pelaku langsung kabur meninggalkan korban dan warga berlarian berusaha mengejar.

Kapolsek Pedurungan, Kompol Eko Rubiyanto, mengatakan pelaku ditangkap di rumahnya di daerah Genuk. Namun pelaku saat perjalanan berusaha melawan dan terpaksa ditembak kaki kanannya.

“Jam 14.30 diringkus di kediamannya. Tersangka sempat melawan dan berusaha melarikan diri,” kata Eko.

Eko menjelaskan dari hasil penyelidikan ternyata pelaku sudah melakukan aksi serupa sebanyak 3 kali. Pihaknya akan mendalami kasus di lokasi lainnya.

“Dari keterangan tersangka ada 3 kali. Kita akan lakukan penyelidikan untuk ungkap di mana saja (aksi pelaku, red),” tandasnya.

Sementara itu, pelaku Aji Soleh mengaku baru kali ini mengajak anaknya beraksi. Dia juga mengaku memang mengincar handphone yang sedang dipakai pejalan kaki.

“Baru kali ini bawa anak. Hanphone-nya dijual buat beli susu anak. Yang ini sudah laku Rp 1 juta,” ujar pria yang kesehariannya bekerja tambal ban itu.

Aji kini harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Ia dijerat pelanggaran Pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. (*)

 

 

 

Sumber : detikcom

Editor : dhino

Personel Gabungan TNI-Polri dan BPBD Sumsel Gelar Apel Siaga Bencana

PALEMBANG, KS – Kepala Staf Kodam (Kasdam) II/Sriwijaya Brigjen TNI Syafrial, psc., M. Tr (Han)., menghadiri Apel Kesiapsiagaan personel dan perlengkapan penanggulangan bencana alam yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), bertempat di halaman Griya Agung, Jln. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Selasa (14/1/2020) pukul. 09.00 Wib.

Selain Kasdam II/Sriwijaya, Apel Kesiapsiagaan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya tersebut juga dihadiri oleh Danrem 044/Gapo Kolonel Inf Sonny Septiono, Kepala BPBD Sumsel H. Iriansyah, Karoops Polda Sumsel, Kadispers Lanud Palembang, Letkol Dondi Rinaldo dan Palaksa Lanal Palembang Mayor Laut Doli Iskandar.

Apel Kesiapsiagaan bencana tersebut dilakukan untuk mengecek persiapan personel maupun peralatan mulai dari BPBD, TNI, Polri serta pihak terkait lainnya dalam menghadapi bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung. Sekitar 1000 personel gabungan TNI-Polri, BPBD serta pihak terkait lainnya disiagakan untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana tersebut di wilayah Sumsel.

Tujuan apel kesiapsiagaan personel dan peralatan penanggulangan bencana alam tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan personel dan peralatan dalam penanggulangan banjir dan tanah longsor, angin puting beliung di Sumatera Selatan serta mengoptimalkan peran fungsi tugas dan tanggung jawab masing-masing dinas instansi terkait dalam penanggulangan bencana banjir tanah longsor dan korban jiwa dan harta benda.

Apel gelar pasukan dan perlengkapan yang dilaksanakan tersebut, juga sebagai bentuk upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjaga akan adanya bencana yang akan menimpa warga Sumatera Selatan.

Usai apel kesiapsiagaan personel dan perlengkapan penanggulangan bencana, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan alat peralatan SAR BNPB seperti perahu karet LCR dan alat prasarana penanggulangan antisipasi bencana lainnya yang sudah tergelar.

Pada bagian lain, Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Djohan Darmawan mengatakan bahwa, Provinsi Sumsel merupakan wilayah yang memiliki tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko bencana yang cukup tinggi.

“Dalam mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh bencana, perlu dukungan dan partisipasi semua pihak terkait dan bukan hanya tanggung jawab Pemda melalui badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) semata”, kata Kolonel Djohan.

Djohan juga menegaskan bahwa, Kodam II/Sriwijaya siap membantu pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumsel dalam mencegah dan menanggulangi bencana alam yang mungkin terjadi.

“Di samping merupakan amanah dari UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya Bab IV Pasal 7 tentang Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), juga sebagai bentuk kepedulian Kodam II/Sriwijaya dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat yang terkena musibah,” tandasnya. (*)

 

 

Sumber: Rilis Pendam II/Sriwijaya

Sejak 2 Desember 2019, RS Fadhillah Sudah Gratiskan Biaya Perawatan Delfa

+ Hari Ini, Bayi Delfa Barqi Abbasy Yang Sempat Dikabarkan Ditahan oleh Pihak Rumah Sakit di Prabumulih Sudah Bisa Pulang

PRABUMULIH, KS – Pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih melalui Asisten III, H M Rasyid S Ag MM dan Wakil Ketua II DPRD Kota Prabumulih, Ir Dipe Anom beserta anggota Komisi I dan III mengunjungi Rumah Sakit Fadhillah, Selasa (14/01/2020).

Kunjungan itu dilakukan menyusul permasalahan bayi Delfa Barqi Abbasy, yang sempat dikabarkan ditahan oleh pihak rumah sakit, karena orang tuanya tak mampu membayar biaya persalinan dan perawatan bayi selama 3 bulan.

Terungkap dalam pertemuan yang sempat alot dan terkesan tertutup bagi media ini bahwa pihak RS Fadhillah Prabumulih tidak pernah menahan atau menyandera bayi melainkan masih dalam proses perawatan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Prabumulih, Ir Dipe Anom usai rapat dengan pihak RS.

“Bayinya tidak disandera namun masih dalam proses perawatan,” ujar Anom.

Menurut Anom, masalah itu seharusnya tidak terjadi dikalangan warga Prabumulih. Usai rapat, sang bayi langsung bisa dibawa pulang kerumahnya.

“Ini seharusnya tidak terjadi untuk dikalangan warga Prabumulih, semoga dengan kejadian yang menimpa Febrianto ayah sang bayi ini, kita dapat mengambil pelajaran. Untuk sang bayi sendiri hari ini langsung bisa dibawa pulang kerumahnya,” jelas Anom.

Sementara dari pihak RS Fadillah, Mariska selaku Direktur RS menjelaskan, permasalahan bayi Delfa sudah selesai. Menurutnya, selain mendapat bantuan dari pihak pemerintah melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan juga ada bantuan dari pihak lain yang melunasi biaya perawatan sang bayi.

Mariska juga sempat menceritakan perihal kelahiran bayi kembar tersebut. Satu diantaranya bisa diselamatkan, dan dirawat sedangkan satunya lagi tidak bisa diselamatkan

“Alhamdulillah hingga saat ini bayi dalam kondisi sehat,” imbuhnya.

Ia juga menuturkan, setiap per tiga hari pihaknya selalu mengingatkan kepada setiap pasiennya soal tagihan.

“Setiap per tiga hari selalu kita ingatkan tagihannya supaya tidak kaget, sewaktu akan keluar dari rumah sakit ini,” sebutnya.

Terkait masalah Bayi Dalfa, kembali dikatakan Mariska bahwa dari RS Fadillah sudah memberikan keringanan kepada orang tua bayi, mulai dari cara dicicil, hingga potongan biaya sampai Rp10 juta.

“Namun waktu itu jawaban dari pihak keluarga tidak sanggup untuk melunasi tunggakan tersebut, sehingga bermunculan opini- opini dikalangan masyarakat sang bayi ditahan sebelum melakukan pelunasan,” ucapnya, menyayangkan itu.

Bahkan, Mariska mengungkapkan terhitung dari 2 Desember 2019 lalu, pihaknya sudah tidak menghitung lagi biaya perawatan sang bayi selama di RS atau gratis.

“Perlu diketahui juga, per 2 Desember 2019 lalu, biaya untuk sang bayi tidak dihitung lagi walaupun sang bayi masih dirawat dirumah sakit ini, dengan tunggakan 17 juta, kita juga melakukan sumbangan terutama karyawan yang bekerja di rumah sakit ini, mulai dari membeli kebutuhan bayi hingga perlengkapan lainnya. Untuk kesehatan bayi itu juga ada toleransi dari pihak rumah sakit dengan tidak memasukannya dalam tagihan alias gratis,” jelasnya.

Terpisah, Febriyanto selaku orang tua bayi menyampaikan, ucapan terima kasih kepada pihak RS Fadilah.

“Sebenarnya kemarin bukan ditahan melainkan si bayi masih proses perawatan, intinya terima kasih kepada pihak pihak yang telah membantu,” ucapnya singkat.

Sementara itu, dibincangi terpisah, Asistensi III Pemerintah Kota Prabumulih H M Rasyid mengatakan persoalan bayi tersebut sudah diselesaikan. Pihak orang tua si bayi juga sudah dijelaskan, bahwa bukannya ditahan namun masih dalam proses perawatan.

Dinas kesehatan sendiri disebutkannya, sudah pernah menyumbang 3 juta rupiah. Namun tidak sebatas itu, masih ada sumbangan lain dari dinas seperti Dinas Sosial serta ada juga bantuan dari donatur lainnya.

“Alhamdulillah semuanya sudah selesai dan sang bayi hari ini bisa dibawa pulang orang tuanya kerumah,” terang Rasid.

“Kami dari pemerintahan kota sudah terjun berapa waktu lalu, kita juga sudah berusaha secara semaksimal mungkin. Namun setelah penjelasan dari Direktur RS Fadillah Mariska tenyata ada bantuan dari donatur lain,” tutupnya. (*)