Penodong Mobil di Jalan Lingkar Prabumulih Dicokok, Modusnya Diawali Aksi Nekat Ini

PRABUMULIH, KS – Tim buru sergap Polsek Prabumulih Timur kembali meringkus satu pelaku penodongan terhadap supir mobil di Jalan Lingkar Timur kota Prabumulih Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (5/12/2019) sekira pukul 00.30 WIB.

Pelaku adalah Mintan (20) warga Jalan Batu Raja Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan kota Prabumulih. Ia ditangkap polisi saat berada dirumahnya di lokasi tersebut.

Baca Juga: Bentuk Kepedulian, AKBP I Wayan Beserta Jajaran Polres Prabumulih Berikan Bantuan Kepada Warga Yang Membutuhkan

Pria pengangguran ini merupakan rekan Aldo yang sebelumnya telah ditangkap polisi karena aksi penodongan bersama Mintan yang terjadi di Jalan Lingkar Kelurahan Tanjung Raya, Prabumulih Selatan pada Jumat tanggal 27 September 2019 lalu.

“Korban adalah Ansori (43) warga Perum Polda Blok A No.27 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang, Palembang,” kata Kapolres Prabumulih AKBP I Wayan Sudarmaya SH SIk MH melalui Kapolsek Prabumulih Timur AKP Alhadi Adjansyah SH didampingi Kanit Reskrim Ipda Hendra Jaya, Jumat (6/12/19).

Baca Juga: Jadi Korban Perampokan, Karyawan Koperasi di Prabumulih Ini Malah Ditangkap Polisi

Modus operandi para pelaku saat beraksi terhadap korbannya ini cukup nekat, Mintan dan Aldo yang berboncengan menggunakan sepeda motornya di jalan langsung melintangkan ke arah depan mobil korban. Sehingga, mobil korban berhenti.

Tak hanya itu, kawanan pelaku ini juga menakuti korban dengan menunjukkan senjata api yang terselip di pinggang milik Mintan. Lalu, mereka menggasak barang-barang berharga milik korban dari dalam mobil.

“Kemudian pelaku Mintan langsung merampas uang milik korban kemudian pelaku langsung pergi membawa uang korban sebesar Rp 700 ribu,” tandasnya seraya mengatakan akibat perbuatannya, pelaku dapat dikenakan hukuman pidana dalam Pasal 365 KUHPidana dengan ancaman 7 tahun penjara. (din)

Mantan Direktur PDAM Prabumulih Segera Jalani Sidang di Pengadilan Tipikor Palembang

PALEMBANG, KS – Berkas perkara korupsi Mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabujaya Kota Prabumulih telah dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa peneliti pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih. Atas hal itu, IS akan segera menjalani persidangan di pengadilan Tipikor.

“Iya, berkasnya sudah lengkap atau P21,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Prabumulih, Wan Susilo Hadi SH didampingi Jaksa Penyidik, Firmansyah SH di Kejari Prabumulih, Jumat (6/12/2019).

Ia pun menambahkan, penyidik saat ini telah melakukan tahap dua atau pelimpahan barang bukti dan tersangka ke penuntut umum untuk selanjutnya segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang.

“Dalam seminggu ini mungkin berkasnya kita kirim ke Pengadilan Tipikor Palembang. Dan tersangka IS sendiri saat ini sudah kita tahan di Rutan Pakjo Palembang,” tegasnya.

Baca Juga : Kejaksaan Tahan Mantan Direktur PDAM Tirta Prabujaya Prabumulih Terkait Dugaan Korupsi

Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Prabumulih telah menetapkan Mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabujaya Kota Prabumulih berinisial IS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penahanan pun telah dilakukan, Kamis (5/12/2019) sore sekira pukul 15.00 WIB.

Kepala Kejari Prabumulih, Toping Gunawan SH MH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Wan Susilo Hadi SH menyampaikan, Kejari Prabumulih telah melakukan penyidikan sejak pertengahan 2018 dan memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi.

“Setelah dilakukan penelitian berkas baik materil maupun formil semuanya sudah lengkap. Kita saat ini lakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi terkait penyimpangan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan penggunaan keuangan di PDAM Tirta Prabujaya Kota Prabumulih,” ujar Wan Susilo Hadi SH saat dibincangi portal ini. (din)

Rail Clinic KAI Divre III Berikan Kacamata dan Pengobatan Gratis Kepada 1400 Orang Warga

PALEMBANG, KS – Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan serta bukti nyata BUMN hadir untuk negeri, PT KAI (Persero) Divre III Palembang kembali menyelenggarakan Bakti Sosial Pengobatan dan pemeriksaan kesehatan Gratis menggunakan Rail Clinic.

Di penghujung tahun 2019 ini, Rail Clinic kembali hadir ditengah masyarakat yang digelar di beberapa lokasi sekitar lingkungan operasional kereta api diantaranya, Stasiun Kertapati diselenggarakan pada hari Selasa, (3/12/2019), Stasiun Karang Endah, Rabu, (4/12/2019), Stasiun Lembak, Kamis, (5/12/2019) dan Stasiun Sukacinta, Rabu, (11/12/2019).

Kegiatan Bakti Sosial rail Clinic ini selain dihadiri oleh unsur perangkat dari pemerintah daerah setempat, TNI/Polri juga mengundang warga lebih kurang sebanyak 1.400 warga dari sekitar Stasiun Kertapati, Karang Endah, Lembak dan Sukacinta untuk melakukan pengobatan dan pemeriksaan Gratis Rail Clinic, sehingga untuk tahun 2019 PT KAI (Persero) Divre III Palembang sudah melakukan pengobatan gratis rail clinic sebanyak 13 kali dan akan terus berlanjut.

Manager Humas PT KAI (Persero) Divre III Palembang, Aida Suryanti menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan operasional kereta api dan merupakan bentuk CSR bidang kesehatan.

Baca Juga : Diprediksi Kenaikan Jumlah Penumpang Angkutan Natal dan Tahun Baru 2019-2020 Naik 4 Persen

“Ini merupakan salah satu bentuk CSR PT KAI di bidang kesehatan masyarakat, yakni dengan memberikan cek kesehatan dan pengobatan gratis kepada warga yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan menjalin silaturahmi sehingga diharapkan masyarakat dapat terus mencintai kereta api dan turut membantu menjaga keselamatan perjalanan kereta api,” ungkap Aida.

Baca Juga : Tingkatkan Keselamatan, PT KAI Lakukan Sosialisasi di Perlintasan Sebidang

Selanjutnya, Aida menambahkan kegiatan periksa dan pengobatan gratis rail clinic ini diperuntukan untuk warga yang berada disekitar wilayah operasional kereta api, diharapkan warga dapat melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis ini selama satu hari dan bagi warga yang tidak menerima undangan tetap akan dilayani untuk melakukan periksa dan pengobatan gratis.

Adapun pemeriksaan dan pengobatan yang dapat dilakukan masyarakat diantaranya pemeriksaan umum, gigi, cek kehamilan, pemeriksaan mata, pemeriksaan laboratorium dan pelayanan kefarmasian yang diadakan secara bergantian di stasiun-stasiun yang ada di wilayah PT KAI Divre III Palembang.

Aida juga menjelaskan, selain melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis, PT KAI (Persero) Divre III Palembang juga membagikan kacamata gratis kepada warga dan siswa/siswi sekolah SD Negeri 195 dan MI Almahidayah Kertapati Palembang sebanyak 50 buah, SD Negeri 5 dan SD Negeri 6 Karang Endah sebanyak 50 buah, SD Negeri 01 dan SD Negeri 02 Lembak sebanyak 50 buah serta SD Negeri 4 Lahat sebanyak 50 buah.

“Total keseluruhan kacamata yang diberikan yakni sebanyak 200 buah dan juga menyerahkan peralatan sekolah kepada masing-masing sekolah,” tutupnya. (*)

 

Sumber : Humas Divre III Palembang

Editor : dhino

Diprediksi Kenaikan Jumlah Penumpang Angkutan Natal dan Tahun Baru 2019-2020 Naik 4 Persen

PALEMBANG, KS – Pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019/2020 PT Kereta Api Indonesia (Persero) memprediksi akan ada kenaikan volume penumpang kereta api menjadi 5,9 juta penumpang atau sebesar 4 persen.

Tahun ini, KAI menetapkan masa Angkutan Nataru 2019/2020 selama 18 hari mulai 19 Desember 2019 sampai dengan 5 Januari 2020.

“KAI memperkirakan tanggal 22 dan 29 Desember sebagai tanggal favorit masyarakat untuk menggunakan jasa kereta api,” ujar Direktur Utama KAI Edi Sukmoro.

Edi mengatakan, bahwa tiket KA Jarak Jauh Reguler pada masa Nataru 2019/2020 dapat dibeli mulai 19 November 2019 atau H-30 keberangkatan di seluruh kanal resmi penjualan tiket kereta api seperti aplikasi KAI Access, situs kai.id, dan lainnya. 

Sementara untuk KA Lokal, tiket dapat dipesan mulai H-7 Keberangkatan melalui aplikasi KAI Access atau 3 jam sebelum keberangkatan di loket stasiun.

Mengantisipasi datangnya musim hujan yang bertepatan dengan masa Angkutan Nataru 2019/2020, KAI menyiapkan petugas penilik jalan (PPJ) ekstra, penjaga jalan lintas (PJL) ekstra, dan petugas posko daerah rawan ekstra.

Petugas disiagakan untuk pengamanan perjalanan KA di sepanjang lintas KA Jawa dan Sumatera untuk memantau apabila terjadi rintang jalan atau peristiwa luar biasa (PLH) yang menghambat perjalanan KA.

Untuk memberikan rasa aman bagi pengguna jasa kereta api, KAI menyiapkan personel keamanan yang terdiri Polsuska, security, dan bantuan eksternal dari TNI/Polri. Personel keamanan tersebut akan melakukan pengamanan di atas KA, stasiun, maupun secara mobile melakukan patroli di jalur KA dan obyek-obyek penting lainnya seperti dipo lokomotif dan kereta.

“Guna membantu kelancaran pelayanan penumpang, selama masa Angkutan Nataru 2019/2020 cuti tahunan pegawai KAI ditangguhkan,” ujar Edi.

Edi menambahkan, para Komisaris, Direksi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kepolisian pun turun langsung melakukan inspeksi ke sejumlah stasiun pada 10 hingga 12 Desember 2019.

Manager Humas Divisi Regional III Palembang Aida Suryanti menambahkan selama angkutan Natal dan Tahun Baru 2019 PT KAI Divre III Palembang dari tanggal 19 Desember 2019 sampai 5 Januari 2020 menyiapkan 51.723 tempat duduk dengan 2.874 tempat duduk per hari.

“Saat ini ketersediaan tiket masa angkutan Nataru untuk tujuan ke Lampung dan Lubuklinggau saat ini masih banyak tersedia. Di imbau agar masyarakat segera merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket selagi masih tersedia,” tuturnya.

Aida menambahkan untuk memastikan keselamatan perjalanan Kereta Api dalam operasional Angkutan Natal dan Tahun baru 2020 di Divre III Palembang telah disiapkan alat material untuk siaga (amus), menambah petugas penjaga perlintasan dan petugas daerah rawan (extra), tenaga flying gank siaga 24 jam, menyiagakan petugas posko di tempat rawan antara lain di petak jalan Niru-Penimur dan Lahat-Lubuk Linggau.

 

PEMBERLAKUAN GAPEKA 2019

Edi juga mengingatkan kepada seluruh calon penumpang KA pada masa Nataru 2019/2020 untuk memastikan kembali jadwal perjalanan KA yang akan dipesan. Sebab per 1 Desember 2019, KAI memberlakukan Grafik Perjalanan KA (Gapeka) 2019.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 1781 Tahun 2019 tentang Penetapan Grafik Perjalanan KA Tahun 2019 PT KAI (Persero).

“Penetapan Gapeka 2019 ini untuk menggantikan Gapeka 2017 yang sebelumnya digunakan oleh KAI,” katanya.

Edi menegaskan, Gapeka 2019 dibuat untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan pelanggan akan layanan kereta api yang dapat diandalkan.

Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, berhenti, datang, bersilang, dan penyusulan, yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.

Manager Humas Divre III Palembang Aida Suryanti menjelaskan bahwa terkait dengan perubahan grafik perjalanan KA tahun 2019 Divre III Palembang secara umum jadwal perjalanan tidak jauh berbeda hanya saja Divre III Palembang menambah pelayanan kepada masyarakat Sumsel dengan dibukanya stasiun Payakabung dan Stasiun Kota Padang dapat melayani untuk naik turun penumpang.

Penambahan stasiun naik turun penumpang ini diharapkan kepada masyarakat akan semakin mudah dan dekat dalam menggunakan jasa transportasi Kereta Api karena akan melayani Kereta Bukit Serelo, Raja Basa. (*)

 

Sumber : Humas Divre III PT KAI Palembang

Editor : Dhino

Kejaksaan Tahan Mantan Direktur PDAM Tirta Prabujaya Prabumulih Terkait Dugaan Korupsi

PRABUMULIH, KS – Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Prabumulih menetapkan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabujaya Kota Prabumulih berinisial IS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penahanan pun telah dilakukan, Kamis (5/12/2019) sore tadi sekira pukul 15.00 WIB.

Baca Juga: BPKP Masih Hitung Kerugian Kasus Dugaan Korupsi PDAM Prabumulih

Kepala Kejari Prabumulih, Toping Gunawan SH MH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Wan Susilo Hadi SH menyampaikan, Kejari Prabumulih telah melakukan penyidikan sejak pertengahan 2018 dan memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Juga : Jaksa Periksa Soal Penyalahgunaan SPPD dan Keuangan PDAM Tirta Prabu Jaya Diduga Dikorupsi

“Setelah dilakukan penelitian berkas baik materil maupun formil semuanya sudah lengkap. Kita saat ini lakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi terkait penyimpangan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan penggunaan keuangan di PDAM Tirta Prabujaya Kota Prabumulih,” ujar Wan Susilo Hadi SH saat dibincangi portal ini.

Baca Juga : Jaksa Periksa Belasan ASN, Direktur PDAM Tirta Prabu Jaya Hingga Sekda Prabumulih

Kasi pidsus menyebutkan, kasus tersebut saat ini telah dilimpahkan ke tahap dua dengan melakukan penyerahan tersangka dan barang buktinya ke jaksa penuntut umum.

“Sehingga tahap selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Artinya pada hari ini sudah dilaksanakan tahap dua, yang selanjutnya nanti beralih kewenangannya ke penuntut umum,” terangnya.

Baca Juga : AMP Bakal Demo Kejari, Pertanyakan Pengusutan Kasus PDAM Prabumulih

Lebih lanjut dikatakan dia, dalam pertimbangan pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan dalam perundang-undangan tentang korupsi.

“Pertimbangan kita lakukan dalam tahap dua ini karena tidak serta merta pertimbangan objektivitas saja tapi secara subjektif nya sesuai dengan Pasal 21 ayat 1. Saat ini tersangka IS dilakukan penahanan oleh Jaksa Penyidik selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo Palembang, hingga dilimpahkan ke pengadilan untuk proses hukum selanjutnya,” tandasnya. (din)

Lady Escort Terjerat Narkoba, 12 Butir Ineks Ditemukan Tim Tantura Prabumulih

PRABUMULIH, KS – Ayu Melisa (25) berdomisili di sebuah rumah kosan yang berada di belakang Cafe Erick Jalan Lingkar Timur Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih terpaksa berurusan dengan polisi.

 

Wanita sebagai Ladies Escort atau pemandu karaoke ini ditangkap Tim Tantura dari Polres Prabumulih karena kedapatan memiliki narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 12 Butir saat berada di kawasan Jalan Raya Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, Rabu (4/12/2019) sekira pukul 22.00 WIB.

Kapolres Prabumulih AKBP I Wayan Sudarmaya SH MH melalui Kasat Sabhara, AKP Jauhari SH mengatakan, pelaku Ayu Melisa diamankan petugas pada saat melaksanakan patroli rutin, tepatnya di Jalan Cor Muara Sungai depan SMPN 6 Prabumulih.

“Ketika tim tantura melewati TKP terlihat dua orang yang hendak melintas menggunakan motor, lalu dua orang tersebut mampir ke warung sambil membuang sesuatu ke dalam tong air di sekitar lokasi tersebut,” ujar AKP Jauhari SH, Kamis (5/12/2019).

Hal tersebut kata dia, diketahui oleh petugas sehingga tim Tantura saat itu langsung menghampiri dua orang tersebut salah satu diantaranya tak lain Ayu Melisa itu dan tim menemukan sebuah botol plastik kecil yang berisikan 12 butir ekstasi. Sementara, kedua orang tersebut kabur ke hutan.

“Dalam pengejaran anggota kita, satu orang wanita yang tak lain Ayu Melisa sedang bersembunyi berhasil diamankan dan selanjutnya langsung kita bawa bersama barang buktinya tersebut ke Polres Prabumulih dan diserahkan ke Sat Narkoba untuk diproses hukum lebih lanjut,” tegasnya. (din)

Pengelolaan Transfer dan Alokasi Dana Desa di Prabumulih Belum Sesuai Ketentuan

PRABUMULIH, KS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pengelolaan transfer bantuan keuangan dana desa dan alokasi dana desa di Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018, Kamis (5/12/2019), BPK telah melakukan pemeriksaan atas Bendahara Pengeluaran PPKD, dimana diketahui penyaluran Dana Desa untuk 12 Desa ke Rekening Kas Desa terlambat dan penganggaran ADD tidak sesuai ketentuan.

Dari pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban transfer bantuan keuangan tersebut, BPK menemukan terjadi adanya keterlambatan penyaluran transfer bantuan keuangan berupa Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dana Desa tahap I sebesar Rp3,25 miliar diterima dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD pada tanggal 8 Februari 2018. Atas penerimaan dana tersebut seharusnya disalurkan ke RKD paling lambat tanggal 15 Februari 2018 atau tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. 

“Hasil pemeriksaan atas dokumen pencairan SP2D dan cek transfer dari Bendahara Pengeluaran PPKD ke RKD diketahui terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk 12 desa, terhitung dari batas akhir penyaluran tanggal 15 Februari 2018 yaitu berkisar dari 53 hari sampai dengan 111 hari,” bunyi hasil LHP 2018.

Sementara, Dana Desa Tahap II sebesar Rp6,51 miliar diterima dari RKUN ke RKUD pada tanggal 5 Juni 2018. Penerimaan dana tersebut seharusnya disalurkan ke RKD paling lambat tanggal 12 Juni 2018 atau tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. 

Hasil pemeriksaan atas dokumen pencairan SP2D dan cek transfer dari Bendahara Pengeluaran PPKD ke RKD diketahui oleh BPK terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk 12 desa, terhitung dari batas akhir penyaluran tanggal 12 Juni 2018 yaitu selama 21 hari. 

Atas kekurangan alokasi anggaran ADD TA 2018 tersebut, Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengirimkan Surat Nomor S-292/MK.7/2018 tanggal 25 Juni 2018 kepada Walikota Prabumulih tentang Peringatan Penganggaran ADD dan memberitahukan untuk segera menyampaikan surat komitmen untuk menganggarkan ADD paling sedikit 10 persen dari jumlah DAU dan DBH dalam perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Dari hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan Desa tidak dapat segera memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan prioritas dan tujuan pemberian ADD kepada masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

“Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PMD kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pemenuhan persyaratan administrasi pencairan Dana Desa. Tim TAPD kurang optimal dalam menyusun anggaran ADD sesuai ketentuan,” lanjut bunyi dalam LHP tersebut. 

Kondisi tersebut diketahui tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat 3 dan 4, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Lalu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa. (*)

Daerah Yang Tidak Patuhi Mandatory Spending, Ini Sanksinya

JAKARTA, KS – Alokasi belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, ini belum diikuti oleh kepatuhan daerah membelanjakan dana tersebut untuk pelayanan publik.

Mandatory spending adalah kewajiban alokasi belanja yang telah diatur oleh undang-undang. Belanja wajib tersebut terdiri dari alokasi belanja pendidikan sebesar 20%, belanja kesehatan sebesar 10%, belanja infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum (DTU), dan alokasi dana desa sebesar 10% dari DTU.

Baca Juga : BPAN AI Sumsel Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Ogan Ilir

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan PMK Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi terhadap daerah-daerah yang tidak memenuhi kewajiban alokasi mandatory spending, terutama untuk infrastruktur. Sanksi yang dimaksud adalah penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) bagi daerah tersebut.

Baca Juga : DPD/MPR RI Minta Presiden Jokowi Respons Soal Keluhan Warga Kota Prabumulih

Selain sanksi bagi pelanggaran ketentuan belanja wajib infrastruktur, Kemenkeu juga memantau pelaksanaan belanja daerah dan menerapkan sanksi (punishment) lain untuk mendorong percepatan realisasi APBD.

Dimulai dari sanksi penundaan penyaluran DAU bagi pemda yang terlambat menyampaikan peraturan daerah (perda) APBD sesuai dengan ketentuan PP 56/2005 dan PMK 4/2011.

Baca Juga : Pemuda Pancasila Prabumulih Sesalkan Final Cabor Sepakbola Porprov XII Sumsel Diwarnai Kericuhan

PMK 112/2017 tentang Pengelolaan TKDD juga menyatakan, penyaluran transfer ke daerah terutama dana alokasi khusus (DAK) dan dana desa dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dana dan capaian output kegiatan dari daerah tersebut.

Apabila DAK dan Dana Desa yang telah disalurkan belum diserap optimal sesuai ketentuan dan rencana output, penyaluran DAK dan dana desa periode selanjutnya tidak akan dilakukan.

Begitu pun dengan ketentuan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai (SBN) oleh pemerintah bagi daerah yang memiliki posisi kas tidak wajar sesuai dengan PMK 18/2017.

Baca Juga : Ini Catatan Penting di DPRD Soal LKPJ yang Harus Dijawab Wali Kota Prabumulih

Tujuannya agar pemda segera melaksanakan proyek fisik sejak awal tahun sehingga realisasi anggaran meningkat dan posisi dana simpanan pemda di perbankan cenderung turun.

Pemda juga wajib melaporkan posisi kas bulanan, perkiraan belanja operasi, belanja modal, dan transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan untuk 12 bulan, serta ringkasan realisasi APBD bulanan kepada pemerintah pusat.

Jika data tidak disampaikan, Menkeu dapat menunda penyaluran DAU atau DBH paling besar 50% dari nilainya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Prima memastikan, sanksi-sanksi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, sebelumnya pemerintah akan memberi peringatan dan pembinaan kepada pemda yang belum memenuhi kewajiban.

“Jika sudah diberikan pembinaan dan diingatkan belum juga memenuhi, daerah tersebut akan dikenai sanksi dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah dalam menjalankan operasionalnya,” ujar Prima beberapa waktu lalu. 

Kemkeu, menurut Prima, selalu melakukan analisa terhadap data-data yang dilaporkan oleh pemda secara periodik. Pemerintah, khususnya Ditjen Perimbangan Keuangan, kemudian memberikan pendapat terkait realisasi belanja di masing-masing pemda.

Prima menyadari, kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting dalam proses akselerasi belanja wajib daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya terlibat mendorong peningkatan SDM di daerah diantaranya melalui proses bimbingan dan konsultasi.

“Kami beri bimbingan berupa internship dan secondment bagi daerah daerah tertentu yang masih sangat membutuhkan peningkatan kapasitas SDM dengan bekerja sama dengan daerah yang relatif sudah baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya,” tutur Prima.

Dengan begitu, diharapkan kepatuhan pemda dalam menyerap belanja wajib untuk pelayanan publik semakin meningkat. Untuk kepatuhan daerah dalam memenuhi mandatory spending infrastruktur, misalnya, diharapkan bisa mencapai 64,9% pada tahun 2019. (*)

 

Sumber: kontan.co.id

Editor: dhino

Rencana Eksekusi Lahan Sengketa di Desa Lembak Digelar Besok

MUARA ENIM, KS – Perselisihan sengketa Tanah atas penggugat, Marsusi bin Toro dan tergugat, Misa binti Narwan di Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, nampaknya segera berakhir dengan dilakukannya eksekusi. 

Direncanakan, eksekusi lahan dengan luas lebih kurang 2 hektar itu akan dilaksanakan besok hari, Kamis (5/12/2019). Diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim telah mengabulkan gugatan penggugat dan menolak Eksepsi Tergugat atas perkara nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mre tersebut untuk seluruhnya pada Senin tanggal 25 Februari 2019 lalu.

Baca Juga: Diduga Tidak Transparan, Dana Sewa Lahan Desa di Lembak Disoal Warga

Marsusi ketika dihubungi oleh wartawan, Rabu sore (4/12/2019), membenarkan jika pihaknya sudah menerima surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim tentang pelaksanaan eksekusi lahan.

Menurutnya, amar putusan perkara gugatannya yang dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Rio Nazar SH MH pada saat itu, majelis hakim telah menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dan pihaknya akan mengadakan eksekusi terhadap objek gugatan agar dikembalikan seperti semula.

“Insya Allah eksekusi lahan besok, Kamis (5/12), akan digelar oleh pihak PN Muara Enim. Besok dikabari lagi karena kita tidak tahu pasti apakah pagi atau siang,” kata Marsusi.

Diketahui dalam pokok perkara nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mre itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim telah memutuskan perkara sengketa lahan tersebut sebagai berikut :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  1. Menyatakan Lahan/Tanah di Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabuapten Muara Enim dengan Luas kurang lebih 20.000 M2 dengan ukuran Panjang = +/- 225m, dan Lebar +/- 181m/186m dengan batas-batas sebagai berikut :

– Utara berbatas dengan tanah milik Sawaludin;

– Selatan berbatas dengan tanah Yanto Bin Jasi;

– Barat berbatas dengan dahulu milik tanah Junardi sekarang milik Risdah;

– Timur berbatas dengan Anak Sungai Kelekar

Adalah sah milik Penggugat;

  1. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
  1. Menghukum Tergugat untuk Mengembalikan Lahan/Tanah tersebut diatas kepada Penggugat;
  1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 

Kasus Suap Bupati, 9 Anggota DPRD Muara Enim 2014-2019 Dipanggil KPK

JAKARTA, KS – Sembilan anggota DPRD Muara Enim 2014-2019 dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap terhadap Bupati Muara Enim, Ahmad Yani. Mantan anggota DPRD itu diperiksa sebagai saksi.

“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AY (Ahmad Yani),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

Baca Juga: KPK Sepakat TP4D Kejaksaan Dibubarkan; Banyak yang Mengeluhkan

9 orang itu merupakan mantan anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019. Berikut identitas kesembilan orang itu:

– Darain

– Isyak Joharsyah

– H. Marsito

– Mardalena

– Samudra Kelana

– Fitrianzah

– Eksa Hariawan

– Ari Yoca Setiadi

– Ahmad Reo Kosuma

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap berkaitan dengan pekerjaan proyek di Dinas PUPR di Kabupaten Muara Enim.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Muara Enim Elfin Muhtar ditetapkan sebagai penerima, sedangkan sebagai pemberi yakni Robi Okta Fahlefi dari PT Enra Sari.

Ahmad diduga menerima uang USD 35 ribu dari Robi. Uang tersebut diduga merupakan commitment fee 10 persen untuk mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai Rp 130 miliar.

Selain uang USD 35 ribu, KPK menduga Ahmad pernah menerima uang sebelumnya dengan total Rp 13,4 miliar. KPK menyebut uang Rp 13,4 miliar terkait berbagai paket pekerjaan di lingkungan kabupaten itu. (*)

 

Sumber : detikcom

Editor: dhino