Kas Dikelola Belum Sepenuhnya Tertib, Ada Rekening Pemkot Prabumulih Tanpa Penetapan Walikota dan Pengenaan Biaya Administrasi

PRABUMULIH, KS – Dibalik prestasi Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Ternyata, ada segudang masalah yang menyertainya. Lihatlah, pengelolaan keuangan daerah Prabumulih belum sepenuhnya tertib, mulai dari rekening yang tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Walikota hingga terdapat pengenaan biaya administrasi atas jasa giro atau bunga tabungan milik pemerintah kota tersebut.

Nah, semua itu tertuang dalam LHP BPK RI tahun anggaran 2018. Dalam hasil pemeriksaan atas pengelolaan rekening milik Pemerintah Kota Prabumulih TA 2018 diketahui bahwa terdapat rekening yang tidak ditetapkan dengan surat keputusan walikota, dan terdapat pengenaan biaya administrasi dan pajak penghasilan atas jasa giro/bunga tabungan milik Pemerintah Kota Prabumulih

Baca Juga: BPK Temukan Rp1,38 M Perjalanan Dinas di DPRD Prabumulih Tak Sesuai Ketentuan

Dijelaskan juga dalam LHP BPK tersebut, bahwa rekening milik sekolah yang digunakan untuk menerima dana Program Sekolah Gratis (PSG) tidak ditetapkan oleh Walikota selaku Kepala Daerah Pemerintah Kota Prabumulih memiliki 85 SD Negeri dan 12 SMP Negeri. Sekolah tersebut masing-masing memiliki 2 rekening yaitu rekening BOS dan PSG.

“Hasil pemeriksaan atas rekening SD Negeri dan SMP Negeri tersebut diketahui bahwa rekening PSG tidak ditetapkan oleh walikota. Hasil konfirmasi kepada Badan Keuangan Daerah diketahui juga belum ada usulan penetapan rekening dari OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas rekening PSG tersebut,” terang BPK yang tertuang dalam LHP 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Teguh Prasetyo S.E., MAB., Ak., CA tersebut.

Baca Juga: BPK Temukan Rp 1 Miliar Lebih Hasil Mark-Up Spek Mutu Beton di Dinas PUTR Banyuasin

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan pengenaan pajak penghasilan atas jasa giro/bunga tabungan dan biaya administrasi sebagai tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan atas LKPD Pemkot Prabumulih tahun 2017 Nomor 3.B/LHP/XVIII.PLG/04/ 2018 tanggal 11 April 2018, seluruh sekolah dan puskesmas telah merubah rekening tabungan menjadi rekening giro per Juni 2018.

Hasil pemeriksaan atas mutasi rekening baik rekening tabungan maupun rekening giro pada 85 SD Negeri, 12 SMP Negeri dan 9 Puskesmas diketahui bahwa terdapat pengenaan pajak penghasilan atas penerimaan jasa giro/ bunga tabungan dan pengenaan biaya administrasi oleh bank.

BPK menilai permasalahan ini disebabkan Kepala BKD selaku BUD kurang mengawasi dan mengendalikan rekening sekolah yang belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum mengusulkan rekening Bendahara PSG untuk ditetapkan dengan SK Walikota.

Baca Juga: FITRA Sumsel Bongkar Indikasi Kerugian Negara Sekwan PALI Senilai Rp 6,4 Miliar Lebih

BPK juga merekomendasikan kepada walikota Prabumulih agar mereka Kepala BKD selaku BUD untuk lebih optimal mengawasi dan mengendalikan rekening yang belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota serta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih cermat dalam mengusulkan rekening untuk ditetapkan dengan SK Walikota. (zn/dn)

Tinggalkan Balasan