Jadi Temuan BPK, Pajak Parkir RSUD Prabumulih Belum Ditetapkan

PRABUMULIH, KS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) menemukan adanya pendapatan pajak parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih yang belum ditentukan sebesar Rp 66.357.000.

Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun anggaran 2018.

Berdasarkan catatan BPK yang diperoleh KS.com, Sabtu (30/11/2019), diketahui RSUD Prabumulih yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki lahan parkir yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu CV PLP sejak tahun 2014 silam. Kerjasama pengelolaan aset RSUD ini sesuai Perjanjian Kerjasama atas sewa aset tetap Pemerintah Kota Prabumulih antara RSUD Kota Prabumulih dengan CV PLP dengan rincian sebagai berikut.

Hasil wawancara tim BPK dengan Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan RSUD Kota Prabumulih, tarif parkir yang disepakati sesuai Peraturan Daerah pihak pengelola parkir tidak diperbolehkan untuk memungut tarif parkir melebihi harga yang telah disepakati.

Keterangan lebih lanjut diketahui bahwa penentuan pendapatan sewa lahan parkir yang harus dibayar oleh pihak pengelola parkir setiap tahunnya tidak didasarkan atas pembagian keuntungan dari hasil pemungutan tarif parkir setiap kendaraan yang masuk ke lahan parkir RSUD, melainkan berupa tarif sewa tetap berdasarkan kesepakatan antara RSUD dengan pihak pengelola.

Baca Juga: BPK Temukan Rp 1 Miliar Lebih Hasil Mark-Up Spek Mutu Beton di Dinas PUTR Banyuasin

Nah, dalam menentukan tarif sewa tahunan atas lahan parkir tersebut, pihak RSUD sebelumnya telah melakukan observasi yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari beberapa pegawai RSUD selama beberapa hari untuk melihat rata-rata tingkat okupansi lahan parkir setiap harinya.

Baca Juga: 17 Paket Pekerjaan Dinas Perkim Sumsel Jadi Temuan BPK

Sementara, hasil observasi tim RSUD diketahui rata-rata pengunjung parkir setiap harinya adalah 388 sepeda motor, dan 109 mobil. Jumlah tersebut mengabaikan berapa jumlah sepeda motor dan mobil yang hanya parkir dan berapa jumlah yang menginap.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik Badan auditor negara tersebut mengetahui bahwa atas pendapatan pajak parkir yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2018 belum termasuk pendapatan pajak parkir yang diselenggarakan oleh CV PLP.

Perhitungan di atas menggunakan hasil observasi rata-rata pengguna fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh CV PLP di area parkir RSUD baik yang menggunakan sepeda motor ataupun mobil hanya dikenakan tarif parkir standar dan tidak memperhitungkan tarif parkir menginap.

Kondisi tersebut tidak sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 62 ayat 1, Pasal 63 ayat 2, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 48 serta Pasal 49 ayat 1.

Kemudian, Pasal 30 ayat 3, Pasal 35 ayat 3 dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Badan Daerah Kota Prabumulih. (zn/dn)

Tinggalkan Balasan