BPK Temukan Rp1,38 M Perjalanan Dinas di DPRD Prabumulih Tak Sesuai Ketentuan

PALEMBANG, KS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan biaya perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD kota Prabumulih yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp1,38 miliar lebih.

Mengutip Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) TA 2018, Sabtu (30/11/2019), BPK perwakilan provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menemukan satu permasalahan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kota Prabumulih yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan besaran nominal Rp1.381.713.600.

Lembaga auditor negara tersebut melaksanakan pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD kota Prabumulih berupa bukti pengeluaran untuk biaya transportasi yang terdiri atas tiket pesawat dan boarding pass, tiket travel, serta kuitansi penginapan untuk menguji asersi keberadaan, keterjadian, dan kelengkapan atas kebenaran pelaksanaan perjalanan dinas.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban tersebut serta konfirmasi Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, PPTK, PPK, masing-masing pelaksana perjalanan dinas dan pihak hotel tempat pelaksana perjalanan dinas menginap, diketahui bahwa terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada bukti akomodasi ataupun penginapan.

Baca Juga: Temuan BPK : Ini Deretan Proyek Kekurangan Volume di Dinas PUPR Ogan Ilir

Hingga dengan kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp1,38 miliar lebih pada Sekretariat DPRD kota Prabumulih.

Baca Juga: BPKP Masih Hitung Kerugian Kasus Dugaan Korupsi PDAM Prabumulih

Diketahui, Sekretariat DPRD Kota Prabumulih pada tahun 2018 menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp 39.220.419.000 dan direalisasikan sebesar Rp 37.534.597.540 atau 95,70 persen dari anggaran. 

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut antara lain dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas bagi pejabat daerah dan PNSD sebesar Rp 32.680.137.070. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas ini juga belakangan diketahui telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh para pihak terkait dengan melakukan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 28 Februari 2019. (zn/dn)

Tinggalkan Balasan