DKPP Berhentikan Anggota Bawaslu Sumsel dari Jabatan Kordiv

JAKARTA, KS – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 19 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2019) kemarin, pukul 13.30 WIB.

Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi kepada sejumlah penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP). Sebanyak 7 (tujuh) penyelenggara Pemilu mendapat sanksi berupa Peringatan Keras dan 13 penyelenggara Pemilu yang mendapat sanksi Peringatan.

Tujuh penyelenggara Pemilu yang diberi sanksi Peringatan Keras terdiri dari lima Anggota KPU Kabupaten Bungo (Teradu pada nomor perkara 149-PKE-DKPP/VI/2019) dan dua Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Teradu pada nomor perkara 228-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 229-PKE-DKPP/VIII/2019).

Seorang Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Junaidi, mendapatkan dua sanksi dari DKPP, yaitu Peringatan Keras dan Diberhentikan dari Jabatannya sebagai Koordinator Divisi (Kordiv).

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Junaidi dan Pemberhentian dari Jabatan Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi,” kata Ketua majelis, Dr. Harjono.

Peringatan Keras juga diberikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel, Iin Irwanto. Sedangkan tiga Anggota Bawaslu Sumsel lainnya yang menjadi Teradu pada perkara yang sama, mendapat sanksi Peringatan.

Selain itu, DKPP juga memulihkan nama baik atau merehabilitasi 78 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu dalam 12 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP). 78 penyelenggara Pemilu tersebut berasal dari KPU dan Bawaslu provinsi, kabupaten/kota.

Total jumlah penyelenggara pemilu yang menjadi Teradu dalam perkara yang putusannya dibacakan hari ini adalah sebanyak 98 orang, terdiri atas 62 jajaran KPU dan 36 jajaran Bawaslu.

Majelis sidang terdiri dari Dr. Harjono selaku Ketua majelis serta Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Alfitra Salamm dan Dr. Ida Budhiati sebagai Anggota majelis.

 

Sumber: [Rilis Humas DKPP]

Editor: Dhino

Tinggalkan Balasan