DKPP RI Putuskan Ketua Bawaslu Kota Prabumulih Bersalah

JAKARTA, KS – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI telah menggelar sidang putusan terhadap tiga perkara dengan pelapor berbeda yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Prabumulih, Herman Julaidi, Rabu (23/10/2019) kemarin sekitar pukul 13.30 WIB.

Dalam salinan putusan DKPP RI yang  diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 Anggota DKPP RI yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh  Prasetyo, Muhammad, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada Selasa (1/10/2019) lalu, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada Rabu (23/10/2019) kemarin, diketahui bahwa DKPP RI mengabulkan pengaduan para Pengadu untuk sebagian.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan Teradu. 

DKPP menyimpulkan bahwa: DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu, lalu para Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan  a quo. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

“Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan  tersebut di atas, memutuskan menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Herman Julaidi selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilu  Kota Prabumulih terhitung sejak dibacakannya putusan ini. Dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan dan memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” tegas majelis hakim persidangan yang tertera dalam salinan putusan sidang putusan DKPP.

Baca Juga : Diperiksa DKPP, Herman Bantah Soal Tudingan Tidak Diregistrasi Laporan Pengadu Terkait Politik Uang

Sementara itu, putusan DKPP tersebut juga diketahui telah melalui beberapa pertimbangan yang menimbang pengaduan pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatannya.

Baca Juga : Ketua Bawaslu Prabumulih Resmi Dilaporkan ke DKPP Soal Pelanggaran Kode Etik

Diketahui sebelumnya, Kuasa Hukum perwakilan caleg partai kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel), Maiwan Kaini SH MH, Selasa (14/5/2019) lalu, resmi melaporkan HJ selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Prabumulih ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) soal tindakan individualisme dan pernyataan dalam menyikapi laporan dugaan money politik.

Baca Juga : Oknum Bawaslu Minta Imbalan, DKPP Putuskan Sanksi Teguran Keras 

Ketua Bawaslu Kota Prabumulih tersebut diketahui diadukan oleh tiga orang yang berbeda untuk masing-masing diantaranya Supandi dengan perkara nomor 193-PKE-DKPP/VII/2019, Anisatul nomor perkara 194-PKE-DKPP/VII/2019 dan Amri Amasita dengan nomor perkara 195-PKE-DKPP/VII/2019.

“Laporan kami ke DKPP sudah diterima tadi siang. Yang kita laporkan adalah HJ, selaku Ketua Bawaslu Kota Prabumulih,” ungkap Maiwan Kailani SH MH kala itu.

Dalam pokok aduan, Herman diadukan karena diduga tidak menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Pengadu terkait politik uang pada 26 April 2019.

Sikap tersebut diduga karena berhubungan dengan pencalonan istri Herman yang maju sebagai calon legislatif DPRD Kota Prabumulih dari partai Golkar yang tidak diketahui banyak pihak karena tidak dipublikasikan.

Selanjutnya, dalam sidang pemeriksaan DKPP yang dipimpin oleh Prof. Muhammad tersebut, Herman diketahui membantah semua dalil diatas. Menurutnya, memang benar Supandi, Pengadu Nomor 193-PKE-DKPP/VII/2019, membuat laporan kepada Bawaslu Kota Prabumulih. Namun, menurutnya laporan ini tidak dibuat pada 26 April 2019, melainkan tanggal 2 Mei 2019. (*)

Tinggalkan Balasan