PRABUMULIH, KS – Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Rangkaian tahapan sudah akan dilakukan sejak tahun ini, tepatnya pada Oktober 2022.
Ketua Panwaslu Kota Prabumulih, Herman Juliadi SH mengungkapkan, personil Panwaslu tingkat kecamatan Kota Blitar ada sebanyak 18 anggota dari 3 kecamatan yang ada, masing-masing kecamatan sebanyak tiga personil.
“Tugas kita kedepan semakin berat, Panwaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pesta demokrasi agar selalu menjaga Kode Etik Panwaslu dan selalu menjaga netralitasnya,” ujar Herman saat dibincangi pada acara Pelantikan 18 Orang Pengurus Panwaslu Kecamatan Se-Kota Prabumulih, di Hotel Grand Nikita Kota Prabumulih, Kamis (27/10/2022).
Menurutnya, anggota Panwaslu Kecamatan tersebut dalam waktu dekat ini akan bekerja serta mengawasi tahapan dan proses di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sudah tampak ialah melakukan verifikasi faktual (Verfak) terhadap partai politik.
“Diharapkan mereka bekerja lebih maksimal, karena kedepan tugas yang diemban cukup kompleks,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM yang hadir dalam acara tersebut dalam sambutannya menuturkan, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki integritas, netralitas, serta berlaku adil pada semua calon, dengan begitu maka akan mewujudkan demokrasi yang lebih baik.
“Sejalan dengan itu para anggota panwaslu yang baru dilantik hendaknya banyak belajar sambil bekerja, karena tugas yang akan diemban lebih banyak dan bermacam ragamnya,” terang Ridho Yahya.
Ayah dari dr. Murwani Emasrissa Latifah ini pun mengajak kepada peserta agar dapat memahami aturan-aturan yang ada, sehingga untuk memahami tugas pokok dan senantiasa berpedoman pada Kode Etik Panwaslu.
“Kesuksesan pesta demokrasi ditandai bukan karena tingginya sosialisasi penyelenggara pesta, namun ditandai dengan tingginya partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya pada pemungutan suara,” tuturnya.
“Panwaslu terus mengawasi potensi-potensi kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pileg, Pilkada, dan Pilpres. Karena ini sudah menjadi domainnya panwaslu dalam mengawasi terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi di negeri ini,” tambah Wali Kota Prabumulih dua periode ini. (dn)
